oleh

PT. Metropolitan Permata Development (MPD) Diduga Menyerobot dan Merampas Hak Tanah Adat Tanpa Penyelesaian Pembayaran

-Daerah-407 views

metland

FAKTAPERS.COM, Tangerang

PT. Metropolitan Permata Development yang beralamat di Gedung Ariobimo Central Lantai 10 Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 5 Jaksel mengklaim sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Dengan Nomor Girik C 813 Persil 12 atas nama Namat Sailan adalah milik PT. MPD dengan mengacu kepada SHGB Nomor 1760 dan surat Pelepasan Hak Nomor 75 / 2004 yang dimiliki oleh PT. tersebut berdasarkan surat keterangan pembagian waris tahun 1966 bahwa selain Ahli Waris Namat Sailan didalam Girik C 813 Persil 12 S IV juga terdapat hak Ahli Waris Sinah Sailan.

Tanah seluas 5940 M2, menurut keterangan salah satu Ahli Waris Sinah Sailan, Bapak Murdan orang tuanya (Sinah Sailan) diberikan sebidang tanah sawah oleh Alm. Sailan / orang tuanya Sailan yang giriknya atas nama Namat Sailan. Dan telah di PW tahun 1966 kepada semua anaknya yaitu Murdan, Mani, Saidi. Mereka tidak pernah memperjualbelikan kepada pihak manapun. Tanpa ada penjelasan maupun musyawarah dari Pihak PT. MPD tiba-tiba mengklaim dan megadakan pengurugan di Lokasi tersebut.

Dari Pihak Ahli Waris merasa haknya dikuasai kemudian mengadakan penguasaan Fisik dan pemagaran. Sedangkan PT. MPD melalui Direktur Utama, Nanda Widya. Menunjuk kuasa hukumnya Yapto, S Soeryo Soemarno & Associates. Melayangkan surat ke pihak Ahli Waris dengan pernyataan sebagai penghuni liar / penyerobot tanah PT. MPD, itu merupakan kata-kata yang arogan dan tidak bermoral sebagai Advokasi hukum tidak seharusnya ada pernyataan seperti itu dan lebih mengedepankan pendekatan mediasi sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui dimana letak dasar hak antara ahli waris dan PT. MPD tersebut hal ini merupakan perbuatan tidak menyenangkan atau melanggar hukum terhadap hak-hak adat / Ahli Waris yang perlu di pertahankan.

Siapapun pengembang yang ingin membangun suatu wilayah harus menghormati hak-hak orang lain termasuk hak adat, tentunya bagi pemerintah tidak boleh tinggal diam terkait pengembang yang nakal dan dapat merugikan masyarakat banyak. Perlu ada tindakan nyata bila perlu seluruh perijinannya terkait kegiatan pembangunan perlu diberikan sangsi dan bila perlu dicabut segala ijin pembangunannya sebab pengembang nakal tersebut bisa merugikan masyarakat banyak dan merusak citra Pemerintah. AS FP

 

Komentar

News Feed