Senin, Maret 8, 2021
Beranda Penanganan Rohingnya Mulai Miss Komunikasi , ACT Segera Serahkan Aset Ke Pemda
Array

Penanganan Rohingnya Mulai Miss Komunikasi , ACT Segera Serahkan Aset Ke Pemda

Kabag Humas Aceh Utara Amir Hamzah
Kabag Humas Aceh Utara Amir Hamzah

 

FAKTAPERS.COM, Aceh Utara.

Pasca Relokasi Pengungsi Rohingnya dari Balai Latihan Kerja (BLK)ke shelter yang dibangun pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Desa Blang Adoe Kecamatan Kutamakmur Aceh Utara, saat ini sistim penanganan dan pelayanan rohingnya mulai terjadi  mulai terjadi miss komunikasi antar instansi dan Lembaga di Kabupaten Aceh Utara, akibatnya para pengungsi mulai tidak terkontrol secara baik.

Berbagai isu mencuat, mulai dari pelimpahan wewenang yang tidak terorganisir dan terstruktur hingga adanya kepentingan-kepentingan lain dibalik tugas tersebut.Informasi berbagai sumber menyebutkan, Salah satu  penyebab kondisi ini, karena kehadiran Lembaga Aksi Tanggap Cepat (ACT) yang dinilai terlalu jauh menangani soal pengungsi.

Sebelumnya, Bupati telah membentuk Tim terpadu diluar ACT dalam menangani Rohingnya, hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) terkait lembaga dan Instansi yang mengurusi segala kebutuhan pengungsi selama ditampung di Kabupaten Aceh Utara.

Menanggapi hal ini, Kabag Humas Aceh Utara, Amir Hamzah kepada Fakta Pers Kamis (21/08) membenarkan, memang ada suasana yang tidak selaras saat ini terkait penanganan Pengungsi Rohingnya, namun memang sebelumnya beberapa beberapa instansi seperti Dinas Sosial Aceh, Kantor Imigrasi Lhokseumawe, International Organitation For Migration (IOM), dan beberapa kantor pemerintah lainnya, terlibat langsung dalam penanganan pengungsi Rohingnya ini.

Namun, hal ini jangan menimbulkan polemik yang berkepanjangan, karena itu penanganan sebaiknya kembali diserahkan kepada struktur organisasi dan lembaga yang telah diterbitkan dalam SK Bupati”, Memang ada miss Komunikasi antar lembaga dan instansi, beberapa instansi mulai menarik diri atau mundur selangkah dalam menangani pengungsi, namun pelayanan tetap berjalan yang dilakukan oleh lembaga ACT , Ungkap Amir Hamzah.

Menurut Amir Hamzah, diakui beberapa instansi seperti Dinas Sosial Aceh Utara, International Organitation For Migration (IOM) dan Imigrasi adalah lembaga berwenang dan telah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati dalam hal penanganan pengungsi Rohingnya selama mereka berada di Aceh Utara.

Pasca Relokasi ke shelter yang dibangun ACT, tugas dan tanggung jawab antar lembaga ini dipercayakan sementara kepada pihak ACT, mungkin hal ini salah satu penyebab ketidakharmonisan antar lembaga”, Memang saat ini ada terjadi miss komunikasi antara organisasi dan pemerintah dalam penanganan Rohingya. Sehingga semakin hari semakin menciptakan persepsi buruk antar sesamanya, dan kehidupan pengungsi yang semakin diluar kendali”, Ungkap Amir

Amir membenarkan, sebelum relokasi, tidak ada Tarik ulur tugas dan kepentingan seperti yang terjadi saat ini, karena ketidakstabilan dalam pelayanan ini, berdampak timbulnya berbagai persoalan, terutama tingkah para pengungsi mulai tidak terkontrol, dan terkesan membangkang aturan, bahkan menimbulkan kesan jika antar lembaga tidak mampu mengurusi dan memenuhi tuntutan kebutuhan pengungsi.

”, Ini seharusnya tidak terjadi, jadi jangan ada pihak yang memperkeruh suasana bagi penanganan mereka (pengungsi-red), sehingga para pengungsi terkesan di manjakan, Ungkap Amir Hamzah

Katanya, Penanganan pengungsi ini, bukanlah waktu yang singkat, karena mereka akan berada selama setahun di Aceh Utar, jika pelayanan dan penanganan tidak terarah dan teratur, dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari para pengungsi”, Penanganan Orang asing ini harus terpadu, jadi lembaga berwenang mungkin lebih mengerti dalam hal penanganan pengungsi luar negeri , apalagi lembaga dunia yang tugasnya tidak kita ragukan lagi”, jelasnya.

Menurutnya tidak kondusif di lingkungan penampungan ini terlihat, setelah para instansi dan lembaga berwenang menarik diri dalam hal penanganan Rohingnya, hasilnya Kehidupan dan tingkah pengungsi mulai tidak terkendali, bahkan mulai mengusik kehidupan warga sekitar dengan tingkah negatif etnis Rohingnya tersebut.

 

ACT Segera Serahkan Aset Ke Pemda

 

Berbagai polemik dan isu yang terjadi saat ini, membuat sistim pelayanan dan pengawasan kepada pengungsi Rohingnya mulai tidak stabil, dan berujung pada tidak kondusifnya keadaan lingkungan dengan berbagai tingkah pengungsi ini.

Karena itu, diharapkan agar penanganan secara terpadu, kembali dilakukan seperti sebelumnya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan , karenanya pihak ACT diharapkan menyerahkan shelter tersebut kepada Pemda Aceh Utara“ Kita minta  ACT tidak terlalu maju, dan bersabar, aset shelter tersebut harus diserahterimakan kepada Pemda Aceh Utara, agar penanganan lebih baik dan terpadu”,

Dari amatan dilapangan, selain menyebabkan miss komunikasi dan saling tarik ulur dalam penanganan pengungsi, telah berdampak pada pengawasan kepada pengungsi ini mulai lemah, para pengungsi tidak terkontrol, bahkan berani melawan petugas.

Penyebabnya tidak lain, akibat pembiaran dan terlalu memanjakan kehidupan para pengungsi, seharusnya pengungsi harus mengikuti aturan dan tata krama yang berlaku”, segala aturan dari kita harus diikuti, jadi jangan ada pihak yang memperkeruh suasana dan terlalu memanjakan mereka”, katanya.

Kasus Rosyid dan Husen, adalah salah satu contoh dari bias masalah ini, dimana dua pengungsi ini menjadi aktor provokatif bagi para pengungsi lain untuk melakukan tindakan perlawanan kepada petugas terkait pelayanan yang kita berikan.

(Muchlis)FP

Most Popular

Recent Comments