Kamis, Mei 13, 2021
BerandaRuko Ilegal Bertambah, Penangkar Walet Kian Menjamur, DRPK Minta Pemko Segera Susun...
Array

Ruko Ilegal Bertambah, Penangkar Walet Kian Menjamur, DRPK Minta Pemko Segera Susun Qanun Walet

Eks Gedung Cunda Plaza salah satu lokasi Penangkaran Walet
Salah satu Bangunan Eks gedung Cunda Plaza yang kini jadi lokasi penangkaran walet

FAKTAPERS.COM, Lhokseumawe.

Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe didesak segera duduk bersama guna membahas Rancangan Qanun untuk dijadikan Qanun tentang izin dan pengelolaan restribusi penangkaran walet, sehingga bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk membatasi maraknya bangunan liar yang dialihfungsikan menjadi sarang walet.

Wacana tentang Qanun walet sejak lama sudah lama didegungkan oleh  Pemerintah Kota Lhokseumawe, terutama terkait izin dan pengelolaan restribusi bagi penangkaran sarang walet, agar dikelola tertib dan bermanfaat bagi daerah, namun hingga kini belum terealisasi dan terkesan lupa akan aturan tersebut.

Saat ini, sudah mencapai seratusan bangunan ruko dan rumah yang dijadikan sebagai lokasi budidaya sarang burung walet, bahkan upaya penertiban agaknya belum mampu membuat para pengelola untuk taat hal ini, hal ini terkait belum adanya aturan yang jelas dan mengikat, terutama pungutan (restribusi) bagi daerah yang dipungut dari pihak pengelola walet, sehingga para pengelola hanya memperoleh keuntungan pribadi tanpa memberikan manfaat untuk daerah.

Data tahun 2011, ada sekitar 50 bangunan yang tersebar di beberapa titik di kota Lhokseumawe selain menyalahi ijin, pihak pengelola terkesan mengabaikan lingkungan dan kesehatan masayarakat sekitar, sehingga efek dari suara burung wallet menimbulkan kebisingan, sedangkan dari segi kesehatan jika tidak dikelola dengan baik akan bisa menimbulkan wabah kolera yang membahayakan bagi masyarakat.

Sejumlah bangunan liar untuk penangkaran walet kian meningkat dari tahun ke tahun, para pengusaha jelas-jelas melanggar ijin IMB. Terkait hal ini, Faisar Umar Anggota DPR Kota Lhokseumawe Komisi A, Bidang Pemerintahan yang meliputi Perizinan mengakui, memang banyak bangunan ruko yang dimamfaatkan untuk penangkaran burung walet, dan dipastikan tidak memiliki izin, karena itu pihaknya beserta pemkot akan menindak tegas bangunan liar dan ilegal yang menyalahi ijin yang telah diberikan, tetapi jika mereka menjalankan usaha sesuai IMB, tentu hal ini tidak menjadi masalah dan tidak bertentangan dengan hukum.”, Saya akan berkonsultasi kembali dengan Pemerintah terutama KP2T yang membidangi masalah izin, dan akan dilakukan evaluasi terkait izin-izin telah dikeluarkan, jika  di salahgunakan tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku”, Ujar  Faisal Umar kepada Fakta PersRabu (19/08).

Disinggung mengenai tentang Qanun Walet, Faisal yang membidangi masalah perizinan, mengakui saat ini belum ada qanun yang mengatur tentang izin penangkaran dan pungutan restribusi bagi para pengusaha walet, hal ini jelas memberi ruang kebebasan bagi mereka, sehingga para pengusaha/pengelola hanya meraup keuntungan semata, tanpa memberikan hasil untuk Kota Lhokseumawe”, Jangankan Qanun, rancangan aja kita belum punya, padahal kabupaten lain sudah menerapkan aturan ini”, Jelas Faisal

Lanjutnya, Jika telah diatur dalam qanun dan jelas sistim penangkaran serta restribusi untuk daerah, tentu sangat menguntungkan Pemkot, karena tidak sedikit PAD yang diperoleh, akan tetapi pemamfaatan pajak tersebut harus diawasi, sehingga tidak di salahgunakan oleh oknum-oknum terntentu untuk memperkaya diri”, Jadi Pengelolaan restribusi dari walet harus jelas, jika tidak menguntungkan daerah maka walet jangan di budidaya di Kota Lhokseumawe, dan jangan di salahgunakan”, Kata Faisal

IMG_20150819_175049
Faisal Umar Anggota DPR KOta Lhokseumawe

Harus Segera Bahas Qanun.

Faisal Umar secara Kelembagaan mendesak agar pihak Pemerintahan kota Lhokseumawe, untuk segera duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, untuk membahas Rancangan Qanun, Kabupaten lain telah menerapkan aturan tersebut.

Kabupaten Bireun, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Besar adalah beberapa Kabupaten yang telah menerapkan Perda/Qanun terhadap izin penangkaran dan restribusi, bahkan Abdya Kabupaten yang lebih muda dari kota Lhokseumawe informasinya sudah membuat rancangan qanun”, Kita telah mengalami kerugian besar, berapa banyak PAD dari walet yang tidak tersentuh dari pajak, ini harus menjadi perhatian bersama”, pinta Faisal.

Jika setelah adanya qanun, tentu akan saling mengikat antara pihak Pemko dengan pengusaha/pengelola walet sehingga jika tidak ditaati tentu akan nada sanksi bagi mereka (pengusaha)”, Untuk apa kita lakukan penertiban, tapi setelah itu mereka kembali lagi dengan aktifitas serupa, tapi setelah adanya pungutan pajak tentu menjadi pertimbangan pengelola, sehingga walet pun tidak leluasa mereka budidaya seperti saat ini”, ungkap Faisal

Satu-satunya jalan untuk membatasi budidaya itu, adalah pungutan pajak, selain itu harus dilakukan pemantauan dan penindakan secara kontiyue terhadap izin-izin bangunan ruko atau gedung agar tidak menyalahi aturan”, jika ada bangunan illegal dan liar yang sengaja dijadikan sarang walet, segera ditindak dan jangan ditolerir”, pintanya mengakhiri.

 (Mukhlis Lhokseumawe)FP

 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments