oleh

Belum Genap Sebulan Menjabat Kepala BNN, Buwas Semakin Buas

Komisaris Jenderal Budi Waseso (Kepala Badan Narkotika Nasional)

FAKTAPERS.COM, Jakarta.
Komisaris Jenderal Budi Waseso yang dilantik dan menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 7 September 2015 lalu sudah menunjukan kebuasannya. Betapa tidak, mantan Kabareskrim Mabes Polri itu berkeras akan tetap mengevaluasi terkait peraturan rehabilitasi pengguna narkotika meskipun sudah ditentang pihak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sosok Budi Waseso yang terkenal tegas ini mengatakan bahwa bukan berarti rehabilitasi bagi pengguna narkoba itu tidak diperlukan, tetapi dia menyebutkan kalau sebenarnya peraturan rehabilitasi itu mengundang banyak celah bagi perundangan yang sekarang sudah ada. Menurutnya akan banyak tersangka pengedar narkoba yang berlindumg sebagai tersangka pemakai dan hanya menjalani rehabilitasi saja. Hal itu menunjukkan kelemahan peraturan yang terkait dengan rehabilitasi bagi tersangka narkoba.

Dalam kesempatan yang sama Buwas juga mengatakan pihaknya akan segera menyusun draft peraturan meskipun saat ini masih dalam proses evaluasi dan penyesuaian. Pihaknya juga akan terus intensif berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna menyusun dan mengesahkan peraturan dan perundangan yang menurutnya harus diperbaharui.

Ditempat terpisah sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyatakan bahwa program pemerintah tentang rehabilitasi untuk pecandu narkotika tetap akan terus dilangsungkan, mengingat apabila tidak direhabilitasi dan langsung dipenjarakan, maka akan timbul masalah kelebihan kapasitas rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) akan menjadi permasalahan baru.

Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi Prabowo, juga mengatakan bahwasanya pecandu narkoba akan lebih baik jika direhabilitasi dari pada harus dibui dilapas maupun dirutan agar efek ketergantungan terhadap benda-benda haram itu bisa disembuhkan.

Menurutnya wacana Komjen Buwas untuk menghapuskan upaya rehabilitasi tidak sejalan dengan realitas jumlah penghuni tahanan yang membeludak di 450 lapas yang tersebar diseluruh Indonesia. “Penghuni saat ini lebih dari 172 ribu, sedangkan kapasitas lapas hanya 119 ribu,” jelas Akbar.

Jumlah orang yang mendekam di rutan dan lapas untuk kasus narkotika terbilang signifikan yakni sebanyak 28,48 persen, atau 49 ribu. Sedangkan penghuni yang dijebloskan ke dalam lapas tak hanya berasal dari narkotika tetapi juga tindak pidana khusus lainnya seperti korupsi dan terorisme juga tindak pidana umum meliputi pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Menurut data dari Kementerian Sosial pada 2014, jumlah panti rehabilitasi yang berada di bawah naungan pemerintah adalah 105 panti. Yang dua di antaranya dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan lima panti dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu ada 98 panti dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat. Dari seluruh panti kapasitas tampung klien sebanyak 1.725 orang. Sementara itu BNN hanya memiliki empat rehabilitasi yang tersebar di beberapa wilayah yakni Panti Lido Sukabumi, Makassar, Samarinda, dan Batam. Total kapasitas panti mencapai 1.000 orang.

(Awi FS / Wilianto / Bram)FP

Komentar

News Feed