Kamis, Mei 13, 2021
BerandaDiduga Ilegal, Galian C Liar Melibatkan Aparat Pemerintah Kabupaten Jepara
Array

Diduga Ilegal, Galian C Liar Melibatkan Aparat Pemerintah Kabupaten Jepara

galian c 1

FAKTAPERS.COM, Jepara.

Jika kita menelusuri kawasan, Dukuh Mbayang / Seculik dan Dukuh Soko, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sungguh ironis. Betapa tidak, pedesaan yang tadinya hijau, subur, tenang dan tenteram, beberapa kurun waktu terakhir ini dibisingkan dengan suara Eskavator dan aktifitas alat berat lainya yang sedang melakukan Galian C di sepanjang sungai dan lokasi pertanahan Perhutani. Belum jelas maksud dan tujuan galian-galian tersebut, namun yang nampak jelas adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem yang selama ini menjadi hajat hidup warga yang kesehariannya adalah petani dan peternak.

Dengan adanya Galian C yang diduga ilegal itu masyarakat dibuat resah akan bencana dan kerusakan yang sewaktu-waktu dapat mengancam wilayah mereka yang mana sudah pasti dampak dari eksplorasi tersebut akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor pada saat musim penghujan. Akibat dari aktifitas galian tersebut dampak yang benar-benar terasa bagi masyarakat adalah tercemarnya air sungai yang sehari-hari mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dilihat dari maraknya kegiatan penggalian terkesan pihak terkait tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap pengerusakan lingkungan dan ekosistem alam, terutama pihak dari Pemerintah Kabupaten maupun pihak yang bertanggung jawab guna melindungi lingkungan diwilayahnya.

Padahal sudah jelas dalam Undang-undang RI No 23 Thn.1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 41 berbunyi:

  1. Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam Undang-undang diatas sudah jelas aturan dan sangsi hukumnya. Maka dari itu masyarakat setempat berharap ada langkah dan tindakan tegas dari pihak Pemda maupun instansi terkait yang ikut bertanggung jawab dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dan terlebih lagi persoalan ini menyangkut masyarakat banyak dan lingkungan disekitarnya.

galian c 2

Tim wartawan Tabloid Fakta Aktual dan faktapers.com sampai saat ini belum dapat mengkonfirmasi pejabat-pejabat terkait untuk meminta keterangan yang jelas guna memberikan informasi kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi ketidaktahuan dan kesalahpahaman antara Pemerintah dan Masyarakat. Diharapkan seluruh jajaran pemerintahan dari mulai tingkat bawah maupun daerah untuk segera memberikan sosialisasi maksud dan tujuan kegiatan tersebut supaya ada pemahaman dan tidak terjadi benturan dan konflik sosial.

(Tohari)FP

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments