Kamis, April 15, 2021
BerandaMantan Kades Namlea Ilat Bersama 2 Petugas Pertanahan Diduga Tipu Warga
Array

Mantan Kades Namlea Ilat Bersama 2 Petugas Pertanahan Diduga Tipu Warga

1FAKTAPERS.COM, Namlea.

Sebanyak 360 Bidang/Sertifikat yang di luncurkan Kantor Kementien Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Buru yang di serahkan kepada masyarakat di Desa Namlea Ilat, Kecamatan Batabual Sabtu kemarin 7 November 2015 , kini menjadi keresahan dan buah bibir bagi masyarakat yang ada di sana.

Pasalnya, saat proses hak tanah melalui Prona tahun 2014 untuk mendapat sertifikat melalui petugas pertanahan saat itu, warga di Desa itu menyepakati bersama dengan petugas Pertanahan, bilamana terbitnya 360  Bidang/Sertifikat dan selanjutnya diserhkan langsung oleh petugas Pertanahan, maka segala  biaya berupa ongkos transportasi Speed Boad menuju Desa Namlea Ilat  akan ditangguhkan warga yang menerima Sertifikat tersebut demikian sumber terpercaya.2

Namun kenyataan lain, penyerahan 360 bidang yang di serahkan petugas Pertanahan DS dan ET bersama mantan Kades Namlea Ilat, Anwar Wally secara diam-diam pada Sabtu malam 7 November 2015 dari rumah ke rumah memberikan 360 Sertifikat/Bidang kepada masyarakat yang miliki sertifikat tersebut tanpa pemberitahuan resmi kepada Kepala Desa dan Staffnya, dengan langkah tipu itu mantan Kades dan dua petugas pertanahan meminta biaya per-Sertifikat sebesar 120 ribu rupiah  dari warga bila dikalikan uang yang terkumpul sebanyak Rp. 43.200.000.

Menanggapi hal tersebut, Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Maluku, meminta kepada Kepala wilayah Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Kementrian Agararia dan Tata Ruang Pemerintah Pusat untuk dapat mengambil langkah tegas terhadap dua petugas Pertanahan Kabupaten Buru.

Bila hal ini atasan tidak mengambil langkah tegas terhadap bawahan, maka Lira takutkan kedepan masyarakat di kabupaten ini bisa menjadi imbas penipuan terhadap kinerja Kantor Kementrian Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Pusat” Tegas  Lira.

Sementara ditempat terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Buru, Solihin Buton, SAi mengatakan, Langkah pemberian sertifikat yang di serahkan dari rumah kerumah pada malam hari oleh dua petugas pertanahan bersama mantan Kepala Desa, Anwar Wally merupakan praktek yang tidak terpuji, bahkan pemberian sertifikat itu meminta biaya dan biaya per-sertifikat sebesar 120 ribu rupiah bila Katong kali dengan 360 bidang maka uang yang dong ambel sebanyak 42.200.000 pada hal kesepakatan dengan masyarakat bila sertifikat tanah sudah ada maka masyarakat hanya membayar ongkos transportasi petugas” Ujar Solihin.

(Usman Tasidjawa)FP

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments