oleh

Mantan Kasi P2B Kebon Jeruk Jakbar Kebal Hukum

-Daerah-396 views

kantor p2b kebon jeruk jakarta barat

FAKTAPERS.COM, Jakarta.

Hukum tak akan menyentuh pejabat Perizinan dan Pengawasan Bangunan (P2B). Itulah yang disampaikan mantan pejabat P2B Kebon Jeruk, Parulian Purba.
Sangat ironis apa yang disampaikan oleh mantan pejabat P2B Parulian Purba yang saat ini bertugas sebagai Staf Peneliti Suku Dinas Penataan Kota Wilayah Administrasi Jakarta Barat di ruang kerjanya kepada wartawan Faktapers pada Selasa (17/11).
Ketika dimintai keterangannya terkait kehadiran di ruang sidang Oemar Senoaji Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (9/11). Purba mengatakan, sebagai saksi sengketa tanah milik Iwan pemohon Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) pada saat Parulian Purba menjabat sebagai Kasi P2B Kebonjeruk tahun 2012 yang kini tanah tersebut di gugat pihak lain, dengan menyatakan bahwa tanah yang didirikan bangunan oleh Iwan adalah milik pengugat. Dengan sangkaan jaksa penuntut ialah memasuki pekarangan oranglain tanpa ijin pungkasnya kepada Media Bangsa.
Saat di mintai tanggapannya mengenai ke absahan surat Ijin IMB yang di miliki oleh bangunan tersebut, Purba Mengatakan ada dan itu tak ada masalah. Bahkan Sudin pun mengetahui tuturnya. Namun yg menjadi kejangalan apabila pemohon ijin mendirikan bangunan, wajib membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan membubuhkan tandatangan di atas materai. Dan apabila terjadi sengketa seperti ini bisa di anggap tidak sah karna tidak sesuai dengan prosedur atau ada main mata dengan pihak pejabat terkait sehingga dapat di proses tanpa meneliti terlebih dahulu persyaratannya.
Ada dugaan bahwa kemudahan dalam prosesnya pengurusaan ijin tersebut dengan memberikan imbalan uang tertentu untuk memuluskan segala urusan, cetus salah seorang nara sumber yang engan di sebutkan namanya.
Masih disampaikan oleh  Parulian Purba bahwa dirinya sering di panggil ke persidangan PN saat menjabat sebagai Kasi P2B dan selalu menang karna tidak pernah ada pejabat P2B yang bisa menjadi tersangka tuturnya.
Menurut data Political Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan IMB, proyek pengadaan di instansi pemerintahan sampai proses penengakan hukum.
Kemungkinan dalam hal yang di lakukan oleh mantan kasi P2B Parulian Purba adalah salah satunya. Dan apabila hal tersebut seperti yang terjadi dalam sengketa tanah dengan izin IMB yang dapat dikatakan tidak sah karna tanah tersebut dalam sengketa dan Purba sebagai Pejabat saat itu mengeluarkan izin tanpa memastikan keabsahan surat tanah yg akan dibangun oleh pemohon dan dapat berdiri dengan kokoh tanpa mempertimbangkan kerugian pihak lain.
Inspekrtorat dan Badan Kepegawaian Daerah sebagai struktur pengawasan pegawai pemerintah PNS harus menonaktifkan PNS yang sedang berurusan dengan hukum agar tidak menjadi penghambat pelayanan masyarakat, serta Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau biasa disapa Ahok harus menindak tegas bawahannya yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya terlebih yang tersangkut masalah hukum.
(Guntur)FP

Komentar

News Feed