Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Polsek Comal Lamban Tangani Laporan Masyarakat
Array

Polsek Comal Lamban Tangani Laporan Masyarakat

IMG_3614

FAKTAPERS.COM, Comal.

Sebagai institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan ketentraman bagi seluruh warga negara yang memiliki hak sama di hadapan hukum. Untuk itu tidak dibenarkan aparat kepolisian membeda-bedakan atau diskriminatif terhadap pelayanan kepada warga masyarakat.

Berbeda dengan yang dialami Jemi (34), warga Jl. Gatot Subroto no. 44, Dusun Posongan, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini. Wiraswasta yang menjadi korban pengerusakan terhadap kantornya yang terletak di Ruko Green Puri Asri 2, Blok C, No. C3, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang tersebut telah melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polsek Comal pada  09/09/2015, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan.

Kasus pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal pada (09/09/09) terjadi sekitar pukul 10.00 WIB tersebut mengakibatkan atap dan plafon kantor berlubang dengan kondisi lantai berantakan dan dipenuhi puing-puing bekas lemparan batu. Kondisi pintu pagar juga dalam posisi gembok tersumbat batu kerikil.

Dengan maksud meminta keadilan Jemi melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Comal sesuai dengan laporan No. 29/XI/2015/Jateng/Res Pml/ Sek Cml tertanggal Rabu, 09 September 2015. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut maupun penanganan dari penyidik Polsek Comal.

Tak hanya itu, setelah pelaporan sebelumnya dengan kasus pengerusakan atau sesuai pasal 406 KUHP, Jemi juga melaporkan kasus penipuan terhadap dirinya dengan terlapor T (58) dan GR (32) yang diduga melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam laporan yang sama dia juga melaporkan YW (27) dan FW (39) dengan tuduhan pelanggaran pasal 372 tentang Penggelapan.

Namun sangat disayangkan ketika pihak pelapor yang membuat laporan pada saat itu tidak diselesaikan sampai tuntas, sehingga dalam laporan tersebut tidak ada nomor LP karena alasan Kapolsek tidak berada ditempat. Padahal menurut aturan, masyarakat yang membuat surat laporan kepolisian (SPK) harus ditindak lanjuti oleh pihak penyidik. Agar tidak menimbulkan kebingungan terhadap pelapor.

Untuk Jemi sebagai warga negara berharap kepada pihak Polres Pemalang maupun Polda Jawa Tengah agar dapat menindak lanjuti kasus yang menimpanya, dirinya juga menhimbau kepada institusi kepolisian untuk bekerja sesuai dengan SOP dan KUHAP yang sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia.
(Wasto / Mafrukah)MF

Most Popular

Recent Comments