oleh

Jembatan Aeknabara Barumun Diduga Gagal Bangunan

-Daerah-428 views

20151222_140809

FAKTAPERS.COM, Padang Lawas.

Dugaan tidak berfungsinya PPK dan PPTK pada Dinas Binamarga melalui UPTD Gunung Tua sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat dan keselamatan umum menimbulkan kontroversi tajam dari masyarakat terhadap bangunan jembatan penghubung Sibuhuan-Gunungtua, tepatnya di Desa Aekrappa, Kecamatan Aeknabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang merugikan masyarakat pengguna jalan.

20151222_140747

Pihak pemborong pada Rabu (23/12), saat dikonfirmasi melalui selulernya menyatakan bahwa pekerjaan pengaspalan jembatan itu masuk dalam kategori minor, sedangkan proyek utamanya adalah jembatan itu sendiri. Menurutnya pengerjaan proyek pengaspalan itu sudah sesuai spek yang ada, dan sedangkan untuk bestek menggunakan material batu pecah.

“Proyek pengerjaan jembatan itu sebenarnya kalau untuk aspalnya itu termasuk kategori minor. Dan apabila kami tidak melakukan perbaikan maka pihak dari PU berhak menahan biaya pemeliharaan. Semua pengerjaan proyek jembatan itu menggunakan material sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan spek, dan juga menggunakan material batu pecah, dan itu semua ada publikasinya”, terang pemborong tersebut yang mengaku bermarga Aritonang.

Dia menambahkan pihak dari PU sudah menyurati pihak kontraktor, dan mereka akan memperbaiki jembatan itu selama satu tahun. Apabila pihak kontraktor tidak memperbaiki jembatan itu, maka pihak dari PU akan menahan biaya pemeliharaan.

“Kami akan perbaiki proyek pembangunan jembatan itu. Pihak dari PU sudah menyurati kami, dan masa perbaikan selama satu tahun artinya sampai ke tahun 2016 mendatang”.

20151224_180406

Menurut pantauan wartawan di lokasi, diduga dari awal pembangunan timbunan oprit pada Jembatan tersebut sudah tidak benar. Akibatnya Badan Jalan pada Oprit Jembatan tersebut gembung, bergelombang, dan bahkan sudah ada yang meledak. Hal ini menyebabkan bagi masyarakat yang sudah tahu kondisi jembatan tersebut tidak berani melewatinya. Dikhawatirkan nantinya bagi pengguna jalan yang hanya sekali – sekali melewatinya dan tidak tahu kondisi jembatan, terlebih lagi jika dilewati malam hari, akan sangat berbahaya karena sudah mengancam keselamatan dan jiwa.

Oprit jembatan tersebut harus dibongkar dan dihampar ulang dengan material timbunan dan material base yang memenuhi syarat spesifikasi karena gagal konstruksi. Ibarat rumah harus dari pondasinya diperbaiki, jangan hanya aspal permukaan saja, karena jika aspal permukaan saja yang diperbaiki (seperti metode yang dipakai selama ini) akan tetap pecah juga  saat dilalui.

Menyikapi keluhan dari masyarakat terhadap proyek pembangunan pada aspal jembatan, wartawan mendatangi Kantor UPT Bina Marga di Gunung Tua guna minta klarifikasi atas pembangunan jembatan, namun tak berhasil ditemui.  Sehingga, wartawan membuat klarifikasi secara tertulis, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban sama sekali.

As (red) salah satu pengguna jalan berkomentar bahwa jembatan Aeknabara tersebut memang cacat. ”Semestinya, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak menerima barang cacat tersebut. Sebaliknya, Pemerintah mesti membeli barang yang tidak cacat fisik dan visual,” sebutnya.

Permenkeu nomor194/PMK.05/2014  tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun.

UU Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 25 Ayat 3 mengatakan, kegagalan bangunan ditentukan oleh pihak ketiga selaku Penilai Ahli. Dan Pasal 43 menyatakan, barang siapa yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama lima tahun penjara dan didenda sesuai UU tersebut.

Berdasarkan poin-poin di atas, kita minta kepada Plt Gubernur Sumut untuk melaporkan kepada penegak hukum semua yang terlibat pembangunan Aeknabara Barumun. Bila Plt Gubernur Sumut tidak tegas mengambil tindakan,  cepat atau lambat jembatan tersebut akan memakan korban.

Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah terimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum.

Pertanyaannya, ” Apakah bangunan tersebut sudah masuk kategori GAGAL BANGUNAN ?”

(Robert Nainggolan)FP

Komentar

News Feed