Jumat, Maret 5, 2021
Beranda Pemko Diminta Batalkan Anggaran Untuk Cacat Rp 2 Milyar
Array

Pemko Diminta Batalkan Anggaran Untuk Cacat Rp 2 Milyar

Ilustrasi (2)

FAKTAPERS.COM, Lhokseumawe.

Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe diminta membatalkan alokasi dana bagi para penyandang cacat di kota Lhokseumawe sebesar Rp 2 Milyar jika hanya berupa pemberian santunan, karena kebijakan tersebut dinilai tidak tepat dan hanya menghamburkan APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2016.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Sahrial, pemerhati masalah sosial dan pengamat konsumen kota Lhokseumawe, menanggapi kebijakan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang telah menganggarkan dana santunan bagi para penyandang cacat di kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2016.

Sahrial menyebutkan, pasalnya kebijakan pemberian santunan untuk penyandang Disabilitas hanya memanjakan mereka. Dan jika dilihat dari jumlah penyandang cacat di kota Lhokseumawe sangat sedikit dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Aceh Utara. “Kita tahu jika penyandang cacat di Lhokseumawe jumlahnya sedikit, kecuali itu penyandang cacat lain yang datang ke Kota Lhokseumawe untuk mencari nafkah”, Ujar Sahrial.

“Kebijakan tersebut adalah kurang tepat karena akan membuat penyandang cacat tak lagi mau menjadikan diri mereka lebih berdaya guna. Apalagi bagi para penyandang cacat yang masih dalam usia produktif”, jelas Sahrial kepada Fakta Pers, Kamis  (3/12) malam.

Lanjutnya, seharusnya Pemkot membuat terobosan dengan menggali potensi para penyandang cacat sesuai bakat mereka untuk diberdayakan. Sehingga bisa bermanfaat bagi masa depan mereka dengan memberi bantuan modal usaha, memberi pelatihan keterampilan,membuka pabrik sederhana, dan memberikan pendampingan selama 1 tahun, sehingga program tersebut  tak sia sia. “Ibarat memberi umnpan bukan memberi kail,umpan habis ikan tak didapat”, tamsilnya.

Pihaknya  juga menyesalkan sikap DPRK lhokseumawe yang begitu saja menyetujui alokasi anggaran tersebut tanpa melakukan kajian yang mendalam, apakah dengan memberi santunan setiap bulan akan menyelesaikan masalah atau akan menimbulkan masalah dikemudian hari. ” Dewan seharusnya mengkaji terlebih dulu bantuan tersebut, apakah ada penelitian jumlah penyandang cacat di kota ini, sehingga harus menganggarkan Rp 2 Milyar hanya untuk pemberian santunan”, katanya heran.

Bukankah dengan dana sebesar Rp. 2 milyar tersebut sebaiknya untuk memberdayakan para penyandang cacat agar masa depannya bisa lebih baik dari pada memberi santunan  setiap bulan yang out putnya tidak jelas bagi mereka. Rp. 2 milyar adalah uang rakyat, sehingga penggunaan anggaran harus jelas dan tidak terkesan menghamburkan uang, katanya kembali.

Pemberian santunan ini diharapkan bukan hanya sebagai ajang meraih sensasi atau kesan simpatik dari warga kota Lhokseumawe khususnya, apalagi menjelang pilkada. Jadi, program tersebut harus memperhatikan nilai tepat guna dan berhasil guna, demikian kata Sahrial.

(Mukhlis)FP

Most Popular

Recent Comments