Kamis, Mei 13, 2021
BerandaInfrastruktur di Padang Lawas Asal Jadi dan Mudah Rusak, PU Sumatra Utara...
Array

Infrastruktur di Padang Lawas Asal Jadi dan Mudah Rusak, PU Sumatra Utara Harus Tanggung Jawab

pu sumatra utara

FAKTAPERS.COM, Padang Lawas.

Banyak keganjilan berhubungan dengan Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Hal inilah yang terungkap dari masyarakat yang merasa geram bercampur kecewa atas sejumlah pembangunan yang ada di Kab. Padang lawas (Palas). Sejumlah pembangunan merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam lajunya perekonomian wilayah yang sangat ditunggu masyarakat. Namun, fakta yang terjadi malah membahayakan dan menambah kesulitan pengendara.

Salah satunya adalah pembangunan jembatan Aek Rappa Kec. Aeknabara Barumun Kab. Padang Lawas (Palas) lewat tender yang dimenangkan oleh PT. Putra El Khoir dengan dana yang fantastis yaitu Rp. 4.799.727.900,00,-.  Namun, aspal pada jembatan yang dibangunkan baru satu malam kondisinya sudah rusak.

Terlihat sepanjang badan jalan aspalnya tidak bagus sehinga batu  dan aspal tidak bersatu. Aspal badan jalan rontok dan tidak lengket dan mudah terguras, akhirnya kondisinya  pecah dan berderai mengakibatkan  kondisi jalan aspal itu terkesan rapuh, dan sangat berbahaya dilalui pengendara. Masyarakat juga khawatir jembatan tersebut memakan korban.

Pantauan Faktapers baru – baru ini di lokasi jembatan, terlihat sejumlah pekerja sedang menimbun lubang pada badan jalan aspal yang tidak lain adalah minor dari jembatan Aek Rappa, yang diketahui melalui media ini bahwa usia aspal hanya satu malam. Namun pihak PU Provsu melalui Dinas Bina Marga serta kepengawasan UPTD Gunung Tua, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah lakukan Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over ( PHO ) antara Kontraktor  Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ).

Faktapers belum lama ini mendatangi lokasi jembatan Aek rappa menghampiri pekerja yang menimbun lubang pada jalan dan mengatakan mereka hanya di suruh oleh toke menimbun lubang aspal yang tidak lain adalah kewajiban toke (pemilik proyek) dalam pemeliharaan. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan saja tanya pada pemborong, kata pekerja yang sedang memperbaiki aspal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, S. Nasution (45) salah satu masyarakat Aeknabara Barumun Palas kepada Faktapers mengatakan, “Saya heran dan sangat kecewa, mengapa pemerintah menerima fisik bangunan yg rusak, sementara bangunan belum maksimal mereka bisa keluarkan uang”.

Tambah S Nasution, “Saya mulai zaman kepresidenan Soeharto dulu sudah menjadi pemborong impres. Waktu itu saya berusia 18 tahun, saya menilai dalam pembangunan zaman kepemimpinan beliau lebih bagus dari yang sekarang. Harusnya pemerintah lebih bijaksana dalam menilai semua proyek yang ada di Palas ini. Terlebih saat ini Palas baru pemekaran atau mulai membangun. Apakah pemeritah membangun untuk mengorbankan rakyat, membayar proyek berbahaya dan mengancam keselamatan rakyat..? Saya minta agar semua proyek yang ada di Palas agar diperiksa”,  ungkap S. Nasution geram.

Hal senada juga diungkapkan seorang Kades A. Gozali (35) yang ada di Kec. Aeknabara Barumun. “Tidak selayaknya jalan aspal yang baru dikerjakan dalam waktu  satu malam saja sudah kopak – kapik bak roti. Jalan pengaspalan ini termasuk  perdana di dunia, seperti tidak ada kerjaan aja. Pemerintah jangan hamburkan uang kita. Untuk apa kita bayar pajak kalau uangnya hanya di buang. Lagian bang setelah pemekaran belum ada bangunan yang bisa bertahan lama, masih hitungan hari sudah bonyok, seperti jalan yang ada di daerah bahal, sama bang, seperti itu juga, sudah hancur,” keluhnya sembari tidak percaya akan pemerintah.

Sementara, Syamsuddin Sianturi Koordinator Suara Hukum Indonesia (SHI) mengatakan, ” jalan masih baru kenapa sudah rusak. Bukan persoalan di perbaiki atau tidak, pemerintah mengalokasikan dana guna kepentingan dan kemajuan masyarakat, dan bukan menambah kesulitan. Terlebih aspal pada Jembatan Aeknabara yang jelas hanya berusia satu malam, tetapi PU Provsu berani mem-PHO-kan proyek yang tidak sesuai harapan masyarakat. Apa UPTD Gunung Tua yang di tugaskan dalam kepengawasan tidak melihat kualitas proyek…?”.

“Pemprovsu melalui Dinas PU harus bertanggung jawab atas hal ini. Pemerintah sudah kucurkan dana melalui tender, baik pelaksana maupun pengawas, apa dasar mereka mem-PHO-kan proyek Jembatan Aek Rappa..?. Jangan sampai tingkat keyakinan masyarakat saat ini terhadap kenerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pudar. Melalui Dinas terkait untuk segera memperbaiki kondisi jalan pada Jembatan Aek Nabara  ini. ” tegasnya melalui Faktapers.

(Robert Nainggolan)FP

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments