oleh

Wah…gawat..! Realokasi Dana Desa Payabahung TA 2015 Kab. Padang Lawas Tidak Sesuai Juknis dan RAB

-Daerah-408 views

DSCN0855

FAKTAPERS.COM, Padang Lawas.

Kades Payabahung Terancam 7 Tahun Pidana.

Warga Desa Payabahung, Kec. Aeknabara, Barumun, merasa senang atas dana bantuan desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 260.814.629,- baru-baru ini. Tentu warga desa berharap dengan adanya bantuan yang bersumber dari APBN-P itu, dapat membangun infrastruktur di desa yang sekaligus menambah penghasilan ekonomi warga menuju desa yang mandiri.

Kades Payabahung, Samsir Siregar saat dikonfirmasi terkait pengalokasian dana bantuan desa menyatakan, pihaknya sudah musyawarah dengan masyarakat dan sepakat akan membangun sarana air bersih (sumur bor) dan parit pasang (drainase) dengan memberdayakan warganya dalam pengerjaan fisik bangunan di desanya.

Namun sayang, apa yang dijanjikan Kades Payabahung tidak terealisasi. Warga desa payabahung sama sekali tidak diberdayakan dalam membangun di desa tempatnya bermukim.

DSCN0856

Pasalnya, saat kroscek melihat fisik pembangunan drainase yang di bangunkan, wartawan dikejutkan dengan kedatangan seorang ibu yang renta seraya mengatakan, “O uccok, aso inda ra ho manjalo anakki karejo di poroyek mon ?, tai madung saminggu anakki manapai karejo on aso inda giot hamu mamiona”.( O anak, mengapa kalian tidak menerima anak saya bekerja di proyek ini, sementara sudah seminggu anak saya menanyakan kerja, mengapa kalian tidak mau menerimanya?)

Hal senada juga diungkapkan  Gatot (red-nama samaran) mengatakan, “Sebelumnya warga diajak musyawarah oleh Kades dan aparatur desa tentang pembagian kelompok kerja warga desa payabahung dengan harapan wargalah yang mengerjakan proyek itu”.

“Tetapi saat tinggal pengerjaan, warga malah tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pekerjaan itu. Padahal, kami sangat berharap dengan adanya proyek tersebut di desa kami bisa menambah pendapatan kami,” keluh warga yang pada saat itu bak penonton dalam pembangunan desanya.

Wartawan coba tanyakan kembali ke Kades SS atas keluhan warga yang tidak ikut serta dalam pembangunan di desa itu. Ia membenarkan atas keluhan warganya dengan alasan warga tidak mengerti teknis membangun drainase dan sumur bor.

“warga disini tidak paham akan pembangunan parit pasang dan sumur bor. Saya khawatir salah, sehingga saya memborongkan kegiatan ini kepihak ke-3,” terang Kades SS beberapa waktu lalu di desa Payabahung.

Demikian juga dikatakan salah satu Kaur desa mengungkapkan, “Pada saat start pengerjaan warga tidak ada yang mau mengerjakan, ditambah masyarakat desa payabahung tidak memiliki skill untuk mengerjakan proyek ini, serta gaji yang diminta warga diluar ketentuan anggaran,” terang Kaur desa Payabahung.

Sungguh diluar nalar apabila Kades SS tidak memahami Juknis dan sengaja mempermainkan uang negara, kendati Kades sudah mengikuti Bimtek selama 4 hari di Plaza Hongkong Hotel Soechi International, Medan baru-baru ini, yang menuai kontroversi keras dari kalangan Pers maupun LSM di Palas (Padang Lawas) yang disinyalir telah menghamburkan Dana yang bersumber dari APBN-P itu. Demikian dikatakan Koreksi seorang masyarakat peduli pembangunan Palas.

Tambahnya, sesuai amanat dari undang-undang No 6 tahun 2014 tentang dana desa, agar mengalokasikan dana desa untuk pembangunan daerah tertinggal dengan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa dijelaskan, pembangunan infrastruktur dengan memberdayakan warga desa sebagai pekerja, dan bahan bangunan juga dari desa setempat. Dengan demikian dana desa tersebut dapat meningkatkan dan menyejahterakan perekonomian warga.

Dimana diharapkan terkait dana bantuan desa yang bersumber dari APBN  yang diterima Kepala Desa (kades) untuk lebih terbuka, serta mensosialisasikan kepada warganya agar pengajuan dana desa bisa diketahui publik. Dengan demikian masyarakat desa bisa ikut berpartisapasi mengawasi pembangunan di desanya.

UU Desa Pasal 68 merinci hak masyarakat desa antara lain: a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, masyarakat desa; dan pemberdayaan; d. memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi: 1. Kepala Desa, 2. Perangkat Desa, 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau 4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

 Kemudian masyarakat desa juga berkewajiban: a. membangun diri dan memelihara lingkungan desa; b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik; c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa; d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

DSCN0859

Jumat, (22/01) wartawan kembali kroscek fisik bangunan. Kades Payabahung melalui Kaur desa menyatakan, dana bantuan desa untuk fisik bangunan keseluruhan sebesar Rp.231 juta dengan rincian pembangunan parit pasang (Drainase) sepanjang 567 meter, tebal dinding pasangan 15 cm, ketinggian parit 50 cm sedang untuk volume bawah parit 30 cm dan volume atas 50 cm. Ditambah 1 titik pembangunan sumur bor yang saat ini sudah rampung dan bisa dipergunakan warga.

Menurutnya,walau pembangunan ini masih proses pengerjaan tetapi semua bangunan mengikuti RAB. Kaur berharap untuk Penyaluran dana desa tahun 2016 agar di pertengahan tahun sudah direalisasikan. Sebab, tambahnya menerangkan, kalau tetap disita tahun bisa kewalahan karna disini selalu musim hujan.

Sedang untuk FT (pendamping) desa terkait dana bantuan desa, kaur mengatakan  Bontar Harahap yang sebenarnya FT Sihapas Barumun, tetapi diperbantukan di kecamatan Aek nabara Barumun juga.

Sementara menurut pantauan wartawan pembangunan paret pasang yang di bangunkan fondasi payabahung tidak mengikuti RAB. Pasalnya, pada drainase yang baru hitungan hari saja dinding parit sudah pecah, lantai parit juga terlukis oleh air diduga kuat fisik bangunan cacat dan tidak berfungsi seperti yang diharapkan warga desa Payabahung.

Masyarakat meminta pihak Polda Sumut , Kejaksaan, dan KPK segera melakukan pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di desa Payabahung, yang diduga pelaksanaannya banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan bermuara korupsi.

(Robert Nainggolan)FP

Komentar

News Feed