oleh

Alokasi Bansos Sumut Tahun Anggaran 2014 Sarat Korupsi

-Daerah-290 views
rnok
Foto : Alokasi Bansos Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 di salah satu desa Kecamatan Hutaraja Tinggi, sampai saat ini tidak dapat difungsikan, bahkan melanggar ketentuan jutlak-juknis yang ada.

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Banyaknya pembangunan desa yang bersumber dari Bansos Provinsi diduga tidak sesuai peruntukannya dan sarat korupsi. Kuat dugaan pihak Provinsi dan Kabupaten hingga Kades (Kepala Desa) kong-kalikong dalam proses pembangunan infrastruktur desa dan UED SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) yang bersumber dari dana hibah Bansos Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2,5 Miliar untuk 50 desa tidak maksimal karna di pungli oleh oknum di jajaran Pemkab Padang Lawas (Palas).

Menurut salah satu Kedes (Kades-red) mengakui kalau dana yang diterimanya tidak maksimal, saat menerima dana bansos mereka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5 juta, sedang untuk pembuatan SPJ dikenakan biaya sebesar Rp. 700 ribu, ditambah biaya tanda tangan ke camat setempat sebesar Rp. 1,5 juta, ditambah lagi dana itu juga digunakan untuk penyertaan modal desa UED-SP sebesar Rp. 7 juta yang diprogramkan secara bergulir. Namun berdasarkan hasil musyawarah desa dialihkan untuk membeli teratak.

Informasi yang berhasil di himpun Fakta Pers Media, sejumlah Kades menuding pejabat Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Pemdes dan Pemmas) Padang Lawasas beserta Camat meminta sejumlah uang di luar ketentuan yang berlaku, dengan modus biaya jasa administrasi terhadap masing-masing Kades. Sementara di beberapa desa dengan kecamatan yang berbeda, pembangunan kantor desa tidak sesuai jutlak dan juknis, tidak dapat di fungsikan (terkendala), rehap jembatan gantung atau rambin yang tidak dilaksanakan, Rabat beton yang asal jadi bahkan ada juga yang fiktif dan MCK yang tidak memenuhi volume fisik bangunan sesuai dengan dana yang ada hingga  saat berita ini dimuat ada yang belum dapat difungsikan, bahkan ada yang disalahgunakan untuk membeli teratak, tidak untuk modal usaha bergulir.

Menindaklanjuti temuan Fakta Pers Media di beberapa desa terkait dugaan penyelewengan penerima dana Bansos Provinsi 2014, PLT Kakan Pemdes dan Pemmas Padang Lawas, GT Hamonangan Daulay yang juga Asisten I pada Sekertariat Padang lawas Rabu (10/2) tidak berhasil di temui di kantornya, menurut keterangan Kabid Pemdes Sainal, PLT Kakan Pemdes dan Pemmas sedang rapat persiapan kedatangan Menteri Pertanian besok, Kamis (11/2).

Kabid Pemdes Sainal di dampingi staffnya bermarga Siregar saat dikomfirmasi seputar dugaan penyelewengan penerima dana Bansos Provinsi Tahun Anggaran 2014 atas kepengawasan Pemdes dan Pemmas Kabupaten Palas menyatakan, kepengawasan tersebut tidak ada, sebab dana untuk pendamping tidak ada, itu adalah kewenangan Provinsi, “Mereka (kades) yang membuat berkas ataupun proposalnya, dan mereka jugalah yang mengajukanya ke provinsi, namun karna mereka belum memiliki pendamping maka kita yang mengajukan ke provinsi, setelah di verifikasi provinsi dana itu langsung di ternsfer ke rekening desa, kita hanya memfasilitasi”. terangnya.

Tambah Sainal, “BPK bahkan sudah audit pelaksanaan pengadaan kantor Desa Banprovsu 2014-2015 hingga dua kali”, saat di tanya seputar hasil audit BPK Sainal menyatakan “tidak ada hasil auditnya sama kita”.

(Robert Nainggolan)FP

Komentar

News Feed