Senin, Agustus 2, 2021
BerandaTerkait Dugaan Korupsi Kepala SKPD Kab. Palas di"PETI ES"kan Kejati dan Mapolda...
Array

Terkait Dugaan Korupsi Kepala SKPD Kab. Palas di”PETI ES”kan Kejati dan Mapolda Sumatera Utara

TERKAIT DUGAAN KORUPSI KEPALA SKPD KAB PALAS “DIPETI ES” KAN KEJATI SU DAN MAPOLDA SU, DPD KOMPAS “BERANG” KEMBALI ORASI

IMG20160316125150
DPD KOMPAS (Dewan Perwakilan Daerah Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara) Melakukan Aksi Demo di Kejati SU Rabu (16/3).

FAKTA PERS – Medan.

DPD KOMPAS (Dewan Perwakilan Daerah Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara) “Berang”, Rabu (16/3) kembali menyambangi kantor Kejati SU meminta segera memeriksa dugaan korupsi kepala SKPD Kabupaten Padang Lawas, Pasalnya DPD KOMPAS sudah berulang melaporkan dugaan korupsi ke Mapolda SU dan Kejati SU tetapi sampai hari ini terkesan di “peti es” kan, pasalnya SKPD dimaksud masih saja terlihat santai, seperti tidak ada persoalan. Ada apa…?

“Kami sudah beberapa kali datang ke MAPOLDA SU dan KEJATI SU, guna melaporkan dugaan korupsi di Kabupaten Padang Lawas, tetapi sampai hari ini, orasi kami seperti di ” Peti Es” kan, terbukti sampai hari ini kepala SKPD di maksud masih tetap bebas melenggang, dan bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi hal serupa”, demikian dikatakan Riski Koordinator Aksi DPD KOMPAS usai orasi di kantor KEJATI SU.

IMG20160316124748

“Sesuai dengan penjelasan, lanjud Riski, yang disampaikan oleh pihak Kejati SU pada beberapa minggu yang lalu saat menanggapi orasi kami terkait dugaan korupsi kepala SKPD Kabupaten Padang Lawas, Pihak Kejati SU telah melimpahkan dugaan korupsi yang dimaksud ke Kejari Padang Sidimpuan dengan nomor surat : B 5953/N:2.5/Fd/10/2015 tertanggal 30 Oktober 2015”.

Adapun dugaan korupsi sesuai dengan Hasil Laporan Keuangan Daerah atas Pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumut, Kepala SKPD dimaksud adalah, Hj. Hamidah Pasaribu yakni mantan Kepala  Dinas Pendidikan Daerah Palas, Dana Insentif Tahun Anggaran 2015 yang belum dicairkan selama lima bulan, Dana Insentif Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.226.663.200,-, Bantuan Siswa Miskin Berprestasi Tahun Anggaran 2013-2014 sebesar Rp.250.000.000,-, Bantuan Dana Bawahan (BDB) Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp.600.000.000,- belum dicairkan, Pungli terhadap peserta PLPG pada pembelian enam buah buku RPP sebesar Rp.3.000.000,- Buku Kompilasi Administrasi Kepala Sekolah sebesar Rp.1.500.000,-dan pembelian Buku Angket Puasa Ramadhan sebesar Rp.10.000,- per siswa.

Demikian juga Ir. Ulil Padli Nasution Kepala Dinas PU dan PE daerah Palas yang tidak merealisasikan dana belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.23.576.991.430,- dan Terdapatnya sembilan paket pekerjaan pembangunan atau peningkatan jalan yaniyu bendungan dan saluran irigasi atau draenase, kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 529.232.201.63,-.

Ditambah lagi Dugaan Korupsi Saudari Aslamiyah Harahap atas dugaan Pungutan Liar Pada Prealisasian Dana Bos dengan nilai Rp. 50.000.000,- persekolah, Pembuatan data tenaga Honorer Fiktip, Pengadaan Komputer kepada Sekolah SMP Sederajat dan SMA sederajat se-Kab. Palas, Perjalanan Dinas Fiktif semasa menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan palas dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah hingga sekarang selaku PPK.

Sedang dugaan Korupsi Saudara TAMRIN selaku Kadis Kehutanan dan Perkebunan daerah Padang Lawas, Dana Rebosiasi Hutan Padang Lawas dengan nilai milyaran rupiah dikorupsikan, kayu Ilegal tangkapan Dinas Kehutanan tidak diketahui dikemanakan, kuat dugaan dijual untuk kepentingan pribadi atau kelompok, biaya servis mobil inventaris Dinas Fiktip.

Demikian juga dengan dugaan Korupsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA PALAS), Copy Paste Dokumen daerah Bali untuk dijadikan patokan kerja di Padang Lawas, Kesalahan dalam mengangkarkan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas, dan Biaya Perjalanan Dinas Fiktip.

Sedangkan dugaan Korupsi Kepala Dinas Kesehatan Padang Lawas Lely R Siregar, prealisasian dana Biaya Operasional Kesehatan tidak sesuai ketentuan, Pungutan Liar pada prealisasian BPJS.

Dugaan Korupsi Plh Sekda Kab. Padang Lawas sewaktu menjabat Kadis SOSNAKERTRANS, Prealisasian Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp.528.734.000,- Tahun Anggaran 2013, Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar Rp. 492.414.000,- Tahun Anggaran 2013, Bantuan Sosial Korban Bencana Alam sebesar Rp. 628.874.750,- Tahun Anggaran 2013, Peningkatan Sarana Ibadah se-Kab. Padang Lawas sebesar Rp. 1.239.360.000,- Tahun Anggaran 2013, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( Sewa Kantor ) sebesar Rp.55.000.000,-

DPD KOMPAS meminta, Pihak Kejati SU dan Kapolda SU agar segera memeriksa serta menangkap kepala SKPD tersebut diminta transparan dan diminta untuk tidak lempar batu sembunyi tangan, pihak Kejati SU dan Mapolda SU diminta lebih tegas dalam mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut, sesuai dengan Hasil Laporan Keuangan Daerah atas Pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumut.

“Untuk tahun 2016 kami sudah lima kali orasi akan hal ini, dan hasilnya jaksa bernama Boby bagian Penrum KEJATI SU menyatakan bahwa untuk Ir. Ulil Padli Kadis PU dan PE Daerah Palas sedang ditangani Polres Tapsel, dan untuk yang lain sedang pengembangan, tetapi kami akan tetap meninjau, apabila persoalan ini masih terkesan di ” Peti Es” kan, kami akan tetap terus-menerus untuk menyuarakan hal ini untuk menegakkan keadilan di negri ini, terang Riski. (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments