oleh

BLHD Palas,”PT VAL Huta Lombang Terancam Pembekuan Izin Operasi”

-Daerah-282 views
IMG_0593
Sampel ikan dan air sungai yang diambil warga, yang dibawa ke Mapolres Tapsel.

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Keresahan masyarakat terhadap Sungai Parsombahan akibat bias dari limbah cair PKS PT VAL Huta Lombang dibuang langsung ke badan penerima mengakibatkan sungai tersebut sudah menyimpang dari keadaan normal BLHD Palas angkat bicara untuk meluruskan benang kusut yang selama ini terjadi di anak perusahaan dari PT PHG.

Kaban BLHD Palas, Soleman Harahap kepada Fakta Pers media dan Tim Kamis (14/4) dikantornya mengatakan, “Sebenarnya PT VAL Huta lombang tidak diperbolehkan membuang limbah cair langsung ke sungai, sesuai dengan dokumen yang isinya terdapat poin-poin yang tertera pada izin pemanfaatan limbah cair, apalagi perusahaan tersebut menggunakan sistem Land Aplication yaitu proses pengolahan limbah melalui kolam satu dan seterusnya hingga di salurkan ke kebun sawit PT DNS Nagargar baru limbah itu bisa dibuang ke sungai”.

IMG_20160321_133127
Terlihat kolam land Aplication yang terdapat di kebun PT DNS Nagargar.

“Apabila Perusahaan tersebut mengindahkan atas pencemaran yang di lakukannya, maka akan kita layangkan surat peringatan teguran satu, dan apabila mereka masih juga tidak mengindahkan maka surat peringatan teguran dua (2) juga akan kita layangkan, dan masih terjadi lagi maka akan ada surat paksaan pemerintah pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pembekuan izin oprasi”.

Kaban juga sangat prihatin atas dampak yang di alami masyarakat Parsombahan dan sangat mengesalkan tindakan dari kabidnya yang dinilai tidak memahami persoalan keakuratan sampel tersebut.

Soleman Harahap, Kaban BLHD Palas_n
Kaban BLHD Palas Soleman Harahap

” Masyarakat jangan kuatir akan sampel yang saat sedang diuji ke LAB BLH Provinsi, saya menjamin keakuratan sampel tersebut karena dari BLHD Palas sendirilah yang membawa sampel tersebut”.

Kaban juga mengakui saat ini terdapat beberapa kelemahan di BLHD Palas yang pimpinnya mengingat banyaknya PKS di daerah, tidak sesuai dengan jumlah personil yang ada untuk di turunkan untuk tinjau ke lokasi limbah.

Ketua BPKN Palas, Agnasty meminta pihak dari Polres Tapsel untuk segera mengusut tuntas masalah ini, sesuai dengan PP Nomor 27 pasal 71 Tahun 2012 memberikan ruang yang jelas mengenai pengenaan sanksi atas pemegang izin lingkungan yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 53 yang secara umum dapat disimpulkan agar terlindungi dan terkelolanya lingkungan hidup yang diharapkan lebih cepat, lebih tegas, dan inspiratif melibatkan semua pihak terkait. (R9)

Komentar

News Feed