oleh

BPJS Ketenagakerjaan Bersama Pemkot Jakarta Barat Bangun Kemitraan Dalam Menjalankan Instruksi Gubernur

-Daerah-290 views

IMG-20160421-WA0006

FAKTAPERS-Jakarta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan bersama pemerintah kota Adminitrasi Jakarta Barat melakukan sosialisasi terkait Instruksi Gubernur (Ingub) No. 288 Tahun 2015, dan No. 38 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan di lantai 2 gedung kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (21/4/2016).

Pada acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh kepala PTSP Jakarta Barat Johan Girsang, Asisten Kesmas Andi, Kabag Kesos Selvi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Andrew J Tuamelly, Agus suparman, kepala unit hukum komunikasi dan kepatuhan cabang jakarta barat.

Selain itu dalam sosialisasi  Ingub No. 288 Tahun 2015 dan Ingub No. 38 Tahun 2016 juga dihadiri seluruh Kepala Pelayanan Terpadu satu pintu PTSP Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Barat.

Kepala BPJS Cabang Jakarta Barat Andrew J Tuamelly menjelaskan, sosialisasi Intruksi Gubernur No. 288 Tahun 2015 dan No 38 tahun 2016, diperkuat dengan Pergub No. 55 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama BPJS Cabang Jakarta Barat dengan pemerintah kota adminitrasi Jakarta Barat.

Dalam alur pengurusan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di PTSP yang ada di seluruh wilayah Jakarta Barat, mulai dari tingkat kota Kecamatan dan Kelurahan.

Hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 H dan pasal 34 menyatakan, setiap orang berhak hidup layak negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,.

Kemudian UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Nasional, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, PP No. 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja, selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja dan setiap orang penerima bantuan iyuran penyelenggara jaminan sosial.

Kemudian, Ingub DKI Jakarta No. 288 tahun 2015 tentang perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan,

Kemudian, PERGUB No. 55 tahun 2016 tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kemudian, menurutnya ada lima poin penting dalam hal ini Gubernur menginstruksikan Kepada PTSP provinsi DKI Jakarta untuk melakukan, pertama mempersyaratkan, ke dua validasi, ketiga, memfasilitasi, keempat perubahan Ingub, dan kemudian pelaporan.

Dalam poin pertama dalam Instruksi Gubernur telah mempersyaratkan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara atau setiap orang selain pemberi kerja dan pekerja di wilayah provinsi DKI Jakarta yang sedang melakukan pengajuan atau perpanjangan perizinan untuk melampirkan bukti keikutsertaan dirinya atau pekerjaannya dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kemudian Validasi, menindaklanjuti pengajuan atau perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu apa bila tidak melampirkan bukti keikutsertaan dirinya atau pekerjaannya dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan,

Kemudian pada poin ketiga memfasilitasi, memfasilitasi dan menyediakan tempat di lingkungan kerja BPTSP provinsi DKI Jakarta bagi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian poin ke empat tentang perubahan Ingub, pada saat instruksi ini dimulai berlaku maka Instruksi Gubernur No. 30 Tahun 2014 tentang perlindungan tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta melalui program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan Ingub menjadi PERGUB pada saat instruksi ini mulai berlaku diperkuat lagi dengan PERGUB No. 55 Tahun 2016 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan pada tanggal 17 Maret 2016.

(Guntur)

Komentar

News Feed