oleh

Rapat Koordinasi Rekonsiliasi, Intesifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dan Penyerahan SPPT Dan DHKP Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan, Perkotaan (PBB) P-2 Tahun 2016

-Daerah-281 views

jjj

FAKTA PERS – Nias Utara.

Pada hari Rabu tanggal (04/05/2016) Dinas Pendapatan Kabupten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara menggelar rapat Koordinasi Rekonsiliasi, Intesifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dan Penyerahan SPPT Dan DHKP Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan, Perkotaan (PBB) P-2 Tahun 2016, yang dilaksanakan di aula pertemuan Dinas Pendapata Kabupaten Nias Utara, yang dihadiri oleh yakni Bupati Nias Utara ( Maselinus Ingati Nazara) Pimpinan Bank Sumut Cabang Lotu, Ispektur, Kadis, Kaban, Kakan, Kabag, Camat dilingkup Pemda Nias Utara.

Ketika wartawan Fakta Pers Media meliput agenda tersebut yang di selenggarakan Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, Rosmaini Telaumbanua. SE (Kadis Penadapatan) ia manyampaikan pada laporan, bahwa rapat koordinasi tentang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dimaksud Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang – Undagan Nomor 28 Tahun 2009.

Rosmaini Telaumbanua. SE melaporkan kepada Bupati Nias Utara bahwa pada tahun 2016 target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Nias Utara melalui Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2016 yakni sebesar Rp. 8. 000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah), yang bersumber dari SKPD yakni, Dinas Kesehatan Rp. 400.000.000.-, Dinas Pekerjaan Umum Rp. 500.000.000.-, Dinas Perhubungan Rp. 500.000.000.-, Dinas Pendapatan O4a. Hasil Pajak/O4b. Hasil Retribusi Rp. 600.000.000.-, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp. 75. 000.000.-, Dinas Pertanian Rp. 200.000.000.- Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Rp. 275.000.000.-, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda Olagraga Rp. 50.000.000.-.

Rosmaini Telaumbanua. SE, mengespos bahwa pendapatan asli daerah yang telah ditetepkan pada triwulan ke-1 berkisar 10% yakni Rp. 798.429.011 yang terdapat dari yakni : Pajak Relakme Rp. 165.000.000.- Realisasi Rp. 10. 975.000.-, Pajak Hiburan Rp. 10.500.000.-, Pajak Restron Rp. 1.200.000.000.- Realisasi Rp. 299.594.710.-, Pajak MBLB Rp. 1.010.000.000.-, Realisasi Rp. 243.605.175.- Pajak Air Tanah Rp. 10.000.000.-, Pajak PBB Rp. 500.000.000.000.-, Realisasi Rp. 242.154.126.-, Pajak BPHTB Rp. 100.000.000.-, Realisasi Rp. 1.262.700.-, Pajak Penerangan Jalan Rp. 2. 900.000.000. belum teralisasi, Pajak Hotel Rp. 10.000.000.- untuk itu lebih kita perhatikan yakni Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjadi tunggakan sebesar Rp. 1.000.000.000, dimulai pada tahun 2010, tunggakan ini berasal dari KPP PRATAMA Sibolga hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara untuk penagihan. Ungkapnya.

Lanjutnya, Rosmaini Telaumbanua. SE, Pendapatan asli daerah dari tahun 2015 dan tahun 2016 sampai triwulan pertama teralisasi sebesar 5%, hal ini mengakibatkan kurangnya petugas/tenaga lapangan untuk penagihan pajak diwilayah Kabupaten Nias Utara, oleh karena itu maka pada tanggal (01/01/ 2014) Pajak PBB telah menjadi Pajak daerah yang dikelolah langsung oleh Pemda Kabupaten Nias Utara yang diserahkan langsung oleh Kepala KPP PRATAMA Sibolga baik Pajak PBB maupun NJOP PBB, untuk itu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan pada tahun 2016 tahun ke-3, Pemerintah Kabupaten Nias Utara melaksanakan kegiatan cetak massal PBB, maka pada hari ini akan dilaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP PBB tahun 2016 secara symbolis oleh Bapak Bupati Nias Utara, SPPT PBB sebanyak kurang lebih 13.481 lembar, dan 42 SPPT PBB untuk objek Pajak Tower , dan untuk Pajak PBB-P2, sudah bekerja sama dengan Bank Sumut Cabang Lotu agar lebih akuntabel untuk pertanggungjawaban keunagan. Tegasnya.

Ingati Nazara (Bupati Nias Utara) menyampaikan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, baik nasional maupun daerah diperlukan singkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kerjasama persepsi dalam menangani persoalan dan program pembangunan daerah, konsekuensi dari kondisi ini berimplikasi pada lokasi anggaran yang sangat besar pembiayaan, sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Nias Utara berasal dari yakni dari pendapatan daerah asli, dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah, seperti Pajak Penghasilan PPh serta bagian pemerintah pusat yang diserahkan kedaerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Tanah dan Pajak Air Tanah. Rekosiliasi dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan asli daerah setiap bulan atau triwulan perlu kita lakukan pengecatan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang menjadi pemerintah daerah, untuk itu kami harapkan SKPD yang terkait khususnya Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Utara agar bersama-sama berperan aktif membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk penyaluran dana tersebut, umtuk itu saya minta kepada seluruh SKPD agar dapat memberhasilkan pendapatan daerah asli serta merealisasikan target pendapatan sebagai mana yang telah ditetapkan pada anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan instruksi Bupati No. 1 tahun 2016, dalam hal ini Dinas Pendapatan melakukan penggalian potensi dari 9 jenis Pajak daerah.

Seterusnya untuk itu Dinas Pendapatan masih terdapat wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar Pajak tepat waktu dan tepat jumlah, mari kita maanfaatkan teknologi informasi yang sangat besar pengaruhnya segala aspek kehidupan manusia, maksudnya kegiatan pemungutan/penangihan Pajak juga tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi informasi, maka pada hari ini sebagai proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan menyerahkan  SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) PBB-P2 kepada 11 Camat diruang lingkup Pemda Nias Utara dan mendistribusikan kapada wajib Pajak yakni, Desa/Kelurahan. Pada tahun ketetapan PBB-P2 Kabupaten Nias Utara sebanyak 13.481 lembar, SPPT 42 dan SPPT Tower dengan nilai nominal sebesar Rp. 199.916.716 dan nilai Nominal Tower yakni Rp. 41.486.628.

Ingati Nazara juga berpesan agar seluruh Camat, Kepala Desa/Kelurahan Sekabupaten Nias Utara supaya lebih intensif untuk meningkatkan penerimaan Pajak PBB-P2 dan juga memantau pontesi PBB Perkebunan dan PBB Perhutanan, dan mengawasi dan mengevaluasi penyampain SPPT PBB kepada wajib Pajak, dengan penyerahan SPPT dan DHKP PBB-P2 kepada camat/lurah/kades untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting PBB-P2 untuk pembangunan Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini juga camat/lura/kades menginventaris semua permaslahan PBB, termasuk data wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Utara yang bertanggungjawab dalam pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 untuk lebih kerja keras dalam mengglih potensi PBB yang ada di Kabupaten Nias Utara karena salah satu sector penyubang PAD Pendapatan Asli Daerah, saya harapkan kepada Pengawai Negeri Sipil mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV serta staf untuk menjadi panutan yang baik dalam masyarakat untuk pembayaran Pajak tepat pada waktunya, sehingga pada tahun 2015 dan 2016 dapat tercapai pembayaran Pajak  PBB-P2 yakni sebagai bentuk partisispasi dan tanggungjawab dalam Pembangunan Negara. Ungkapnya. (N. Zega).

Komentar

News Feed