oleh

Sempat Memanas, Rapat Mediasi Kisruh Apartemen Gading Mediterania Hasilkan Kesepakatan

-Daerah-312 views
IMG_7754
Dengan pengawalan ketat, setelah pihak pemerintah dari unsur Muspika Kecamatan Kelapa Gading, pihak pengelola (PPRS), dan warga penghuni apartemen melakukan mediasi dan duduk bersama di ruangan balai warga, Senin malam 24/5/2016.

FAKTA PERS – Jakarta.

Perseteruan antara warga penghuni apertemen Gading Mediterania Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan pihak pengelola apertemen (PPRS) mulai menemukan titik terang. Dengan pengawalan ketat, setelah pihak pemerintah dari unsur Muspika Kecamatan Kelapa Gading, pihak pengelola (PPRS), dan warga  penghuni apartemen melakukan mediasi dan duduk bersama di ruangan balai warga, Senin malam 24/5/2016.

Diawali dengan permasalahan insiden kerusakan lift di salah satu tower yang berakibat beberapa warga melakukan protes dalam mediasi tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai berjalan sangat alot dan sempat memanas, karena dinilai warga pihak PPRS banyak melakukan pelanggaran atas hak-hak warga penghuni apartemen, ditambah tidak ada transparansi terkait pengelolaan dana dan struktural pengelola yang tidak jelas.

IMG_7773 IMG_7738

Unsur Muspika yang terdiri dari Lurah, Camat, Polsek, Koramil sempat kewalahan melihat sikap warga yang menggebu-gebu melakukan instruksi secara bersamaan dalam ruangan yang sempat memanas setelah pihak PPRS memaparkan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya atas ketidakbenaran dalam mengelola apartemen yang di nilai warga banyak melakukan pelanggaran.

Ada beberapa poin penting pada tuntutan warga diantaranya, warga mempertanyakan keberadaan Ketua RW dan Ketua RT yang bukan warga penghuni apertemen bisa menduduki jabatan tersebut.

IMG_7734 IMG_7724

Selain itu warga penghuni apertemen juga mempermasalahkan pegelolaan fasilitas seperti lift dan intercom yang rusak tetapi tidak segera di perbaiki, kemudian masalah pembatasan waktu bagi warga penghuni untuk melakukan aktifitas oleh pihak pengelola PPRS, dan banyak  hal lainnya yang di nilai warga sangat membebani mereka

Menurut keterangan Anil salah satu warga penghuni kepada Fakta Pers Media menjelaskan,”hal seperti ini bisa terjadi karena amarah warga sudah memuncak, sudah 7 tahun kami menahan  prilaku pengelola  dengan tekanan kepada warga penghuni selama ini, inilah puncaknya mereka semua ikut bersuara dengan melampiaskan didepan forum seperti ini,” ujarnya.

Jpeg
Anil, warga penghuni aparteman

“Yang menjadi permasalahan terbesar itu adalah permasalahan lift anjlok, mereka tidak pernah mau memberikan penjelasan ke kita, dari tahun 2015 mereka sudah kasih tau ke kita bahwa daya roll nya itu sudah habis sudah layak di ganti, mereka tidak mau ganti, ada tujuh lift yang bermasalah, tidak layak pakai, tapi mereka selalu bilang ke kita masih layak fungsi”, tambahnya.

Selain itu, pemicu dari kekesalan warga kali ini adalah pihak pengelola apertemen ini adalah orangnya Agung Podomoro dan tidak melibatkan warga penghuni. Hingga saat ini mereka juga tidak pernah ada laporan keuangan yang trasparan,” lanjut Anil.

Seperti halnya balai warga ini, fasilitas umum, fasilitas sosial yang menjadi hak warga tetap saja harus membayar ketika warga menggunakannya kita harus bayar, kalau kita menggunakan lahan parkir kita tetap harus bayar, lebih parahnya lagi tarif listrik yang empat puluh persen lebih mahal dari TDL yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Masalah seperti ini sudah terjadi begitu lama, bahkan kita sudah pernah melaporkan hal ini pada pihak pemerintah Dinas Perumahan,Gubernur, bahkan sampai ke Presiden sampai sekarang belum ada tanggapan.

Kami dan warga lainnya berharap pihak pemerintah bisa memediasi kepada pihak manajemen apartemen, dan untuk masalah kepengurusan RT/RW di kembalikan lagi kepada warga penghuni, agar semua permasalan yang terjadi di sini warga bisa bersama-sama berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencari solusi, bukan harus menunggu pihak manajemen seperti ini, kita selalu menunggu dan segala sesuatu yang di inginkan warga tidak pernah terlaksana, sementara bahaya selalu mengancam keselamatan warga setiap saat.

“Ketika terjadi kecelakaan di sini kami yang menanggung akibatnya, bukan pihak pengelola, mereka tidak tinggal di sini, kami semua warga penghuni, karena kami semua disini itu pemilik, beli unit, bukan ngontrak.” tegas Anil.

Hal senada juga sampaikan Franky, penghuni apartemen yang juga  sependapat ketua PPRS harus mundur dari jabatannya, “ketua PPRS sekarang juga harus mundur, karena kalau tidak hal seperti ini akan terus terjadi, kami semua warga sudah lelah di bohongi dengan berbagai macam alibi mereka,” jelasnya.

Rapat mediasi antara pihak pengelola PPRS dengan warga penghuni apartemen tersebut akhirnya diambil alih oleh Muspika, karena rapat yang berlansung tegang hingga tengah malam tersebut tidak mendapatkan kesepakatan.

IMG_7765

Dengan tegas dari unsur Muspika mengambil keputusan, untuk menyerahkan dan mempercayakan pihak unsur Muspika untuk menyelesaikan masalah ini pada ranah pemerintahan.

Kemudian Paulus selaku ketua PPRS diminta menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari kepengurusan apartemen Gading Mediterania Kelapa Gading.

Dalam kesempatan tersebut camat Kelapa Gading A. Kholik juga menegaskan, “untuk sementara masalah kepengurusan RT/RW kami ambil alih, kemudian untuk pengunduran diri ketua PPRS kami dari pihak pemerintah dan unsur Muspika akan mengadakan rapat dengan pihak terkait dalam waktu dekat ini agar semua masalah ini bisa selesai dengan baik dan damai”. HL03/RN01

Komentar

News Feed