Selasa, Mei 11, 2021
BerandaBangunan Melanggar Menjamur di Kecamatan Kembangan, Lahan Basah Untuk Pejabat Penataan Kota
Array

Bangunan Melanggar Menjamur di Kecamatan Kembangan, Lahan Basah Untuk Pejabat Penataan Kota

IMG_0213

FAKTA PERS – Jakarta.

Berbagai upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ditubuh instansi pemerintah SKPD maupun UKPD yang dia pimpin untuk membenahi Jakarta ternyata tidak maksimal.

Sejauh ini diketahui masarakat masih melihat banyaknya penyimpangan dan penyelewengan menjadikan lingkaran setan di dalam birokrasi yang selama ini selalu gembar-gembor dengan pemberantasan korupsi. Dalam masa transisi perubahan sistem birokrasi di DKI Jakarta yang menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) malah justru menjadi lahan basah yang di manfaatkan oleh oknum-oknum SKPD maupun UKPD untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Sebagai contoh sederhana yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah masih banyaknya bangunan liar alias tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) maupun pelanggaran peruntukan yang masih menjamur di kawasan Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Barat maupun Kasie Penataan Kota Kecamatan Kembangan seolah tutup mata dan lebih terkesan melindungi pemilik bangunan yang jelas-jelas melangar tersebut.

“Bahkan Prilaku pembiaran terhadap para pelaku pembangunan yang melanggar aturan sudah menjadi budaya oleh para pejabat wilayah, kasie, ataupun pengamat penataan kota Kecamatan Kembangan, agar pelanggaran yang terjadi pada bangunan tersebut bisa dijadikan rupiah untuk kelompoknya,” kata Sany salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Dia menjelaskan, modus yang dilakukan para pejabat penataan kota kecamatan itu dengan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan negosiasi kepada pemilik bangunan yang melanggar peraturan tersebut, agar bangunan yang melanggar tidak akan dibongkar pemilik memberikan sesuatu pada pihak ketiga atau kepanjangan tangan dari oknum pejabat penataan kota Kecamatan Kembangan,” ujarnya.

“Kemudian ada modus baru yang kita temukan, kalau bangunan yang melanggar tersebut tidak ramai di kritisi oleh media atau LSM akan dibiarkan saja bangunann yang melanggar tersebut sampai selesai, setelah finising sang pemilik bangunan baru akan memberikan imbalan pada pejabat PK karena dianggap bisa bekerjasama dalam menutupi pelanggaran,” lanjut Sany.

Sany juga menambahkan, ” ada juga modus dengan menempelkan segel pada bangunan yang melanggar, namun bagunan tersebut tidak ditindak atau dibongkar, agar tidak ramai dikritisi media atau LSM, namun pembamgunan terus berjalan, setelah ingatan publik hilang dari bagunan yang melanggar tersebut, segel yang menempel pun hilang bagitu saja,” ungkapnya.

Hal itu tidak menujukkan dukungan terhadap program atau instruksi gubernur dalam menata kota Jakarta baru yang di inginkan masyarakat, serta tidak mendukung pemerintah dalam memberantas KKN,

Bahkan menurutnya, “kalau kita perhatikan pungli terselubung yang tidak pernah tersentuh hukum itu ada ditubuh birokrasi pemerintahan, mulai dari tingkat dinas sampai ke tingkat kecamatan, mungkin setiap bulannya mencapai angka miliaran rupiah kalau kita lihat dari pertumbuhan pelaku pembangunan saat ini,” katanya.

Kalau pemilik bangunan yang melanggar tersebut tidak mau berkordinasi dengan harga yang sudah di tetap kan oleh oknum pejabat terkait, sudah pasti bangunannya dibongkar, tapi kalau sang pemilik bangunan yang melanggar tersebut sepakat memberikan uang sejumlah nilai yang sudah ditentukannya, bangunan tersebut akan aman sampai selesai,” pungkasnya.

Dari informasi dan data-data yang dihimpun oleh Fakta Pers Media, berbagai macam ragam pelanggaran bangunan mulai dari yang tidak memiliki IMB sampai ke pelanggaran tidak sesuai dengan IMB, tidak sesuai peruntukan, dan pelanggaran GSB, GSJ, atau KDB, RTLB, dan masih banyak lagi lainnya, itu semua mengandung nilai rupiah untuk oknum penataan kota Kecamatan Kembangan.

Di tempat berbeda Fakta Pers Media menemui Abdul Manaf, salah satu warga kembangan yang berharap kepada Gubernur DKI Jakarta segera melakukan reformasi mental terhadap pejabat penataan kota yang selalu mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya, karena hal itu sangat berdampak pada kerugian masyarakat dan negara.

“Demi tegaknya sebuah peraturan dan demi kelansungan pembangunan kota Jakarta yang maju, yang tertata, dan demi berjalannya regulasi peraturan hukum, gubernur hendaknya melakukan reformasi pejabat penataan kota disemua wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.” tegasnya.

“Selain itu masyarakat juga meminta gubernur melakukan audit LHKPN terhadap pejabat penataan kota mulai dari tingkat dinas sampai ke tingkat kecamatan, saya meyakini kalau bisa dilakukan, hasil audit itu bisa membuat publik tercengang,” pungkas Abdul Manaf. (HL03/RN01)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments