Sabtu, Juli 31, 2021
BerandaKASUDIN NAKERTRANS JAKBAR : Perusahaan Buka Lowongan Kerja Harus Lapor
Array

KASUDIN NAKERTRANS JAKBAR : Perusahaan Buka Lowongan Kerja Harus Lapor

IMG_7500
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, Suhari (kanan), bersama Kepala Kantor BPJS Cabang Jakarta Barat Andre J Tuamelly (kiri), Dalam sosialisai Pergub No 55 Tahun 2015 di Jakarta Barat Senin 30/5/2016

FAKTA PERS – Jakarta.

Dalam sosialisai Pergub No 55 Tahun 2015 di Jakarta Barat Senin 30/5/2016, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, Suhari dalam sambutannya menjelaskan, bahwa tingkat pengangguran di Jakarta Barat saat ini mencapai 7,23% atau setara dengan 168 ribu orang, sedangkan jumlah perusahaan yang ada di wilayah Jakarta Barat sekitar 31000 perusahaan.

Di jelaskan Suhari, “bahwa Sudin Nakertrans itu mempunyai kewajiban untuk mengurus tenaga kerja yang ada di wilayah Jakarta Barat, antara lain yang berhubungan dengan perusahaan, baik dari segi pengawasan perusahaan, upah, dan kesejahteraan para pekerja termasuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Suhari.

Suhari juga menghimbau, untuk seluruh perusahaan yang membuka lowongan kerja diperusahaannya wajib melaporkan ke Sudin Nakertrans Jakarta Barat. “Setiap perusahaan yang akan merekrut karyawan harus melaporkan ke sudin Nakertrans, mengingat tenaga kerja yang berminat ingin melamar pekerjaan sangat tinggi,” tegasnya.

“Para pengusaha tentunya sangat berperan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat khususnya pekerja,yang menerima upah tentunya dengan gaji yang layak sesuai dengan ketentuan pemerintah, untuk meningkat kan kesejataraan masyarakat salah satunya dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” lanjut Suhari.

Dia melanjutkan, “Hal itu bertujuan untuk memberi rasa aman kepada pekerja, agar merasa terlindungi dalam melakukan aktifitas sebagai pekerja, dan memberikan jaminan perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kami mempunyai kewajiban program pemerintah untuk mengawasi perusahaan yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS maka akan kami beri sangsi terhadap perusahaan yang tidak mau mengikuti peraturan pemerintah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi kalau ada istilah perusahaan daftar sebelah (PDS) yang kami temukan oleh pengawasan kami akan kami berikan teguran keras dan sangsi tegas, bahkan tidak bisa mengurus admintrasi lainnya di pemerintahan,” pungkas Suhari. (HL03/RN01)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments