oleh

‘MIRIS’ 9 Tahun Menjadi Kabupaten, Kantor Pemkab dan DPRD Padang Lawas Masih Numpang

-Daerah-415 views
r1
Gedung DPRD Kab. Palas yang statusnya masih menumpang di lahan Gedung Olah Raga Kab. Palas.

FAKTA PERS – Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas (Palas) adalah  salah satu dari pecahan  induk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang dimekarkan sejak tahun 2008 lalu, artinya sampai saat ini sudah hampir sembilan tahun lamanya berdiri.

Namun sampai saat ini Kabupaten Padang Lawas belum memiliki ketentuan yang pasti tentang Sekertariat Kantor Bupati dan DPRD. Letak lahan penempatan yang belum jelas, ditambah lagi  Perda Tata Ruang Kota Kabupeten Palas belum ada. Miris sekali bukan…? Tapi memang fakta dilapangan mengatakan demikian, lantas siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini…?

Semenjak Kabupaten Palas mekar dari kabupaten induk, kantor Bupati sudah dua kali pindah tempat, yang pertama dikantor camat eks Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana saat ini ditempati Dinas Kesehatan Daerah Kab. Palas, selanjutnya kantor tersebut kembali pindah dan tetap menumpang ke lahan SKPD terpadu, dan yang lebih mengherankan lagi,  sampai berita ini dimuat,  IMB kantor SKPD Terpadu  masih di pertanyakan.

rrr

Bagaiman lagi dengan kantor DPRD Kab. Palas yang sangat diharapakan dan dibanggakan masyarakat selaku wakil rakyat dan juga sebagai penyambung suara dari rakyat Kab. Palas.

Memang saat ini Gedung DPRD kab Palas sudah berdiri namun statusnya juga masih menumpang di lahan Gedung Olah Raga Kab. Palas. Lantas posisi Gedung DPRD Kab. Palas sebenarnya ada dimana?

Berdasarkan pantauan dan informasi yang di himpun Fakta Pers Media, lokasi Gedung DPRD sudah ada, tepatnya di samping kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Palas,  yang di hibahkan oleh H. Ridho Harahap pada tahun 2009 lalu.

Walau saat ini ada sumber dari pemkab (red) yang tak ingin namanya dimuat mengatakan bahwasanya posisi Gedung DPRD Kab. Palas tidak bermasalah, namun yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah bangunan fisiknya, yang sudah dibangunkan dengan kondisi bangunan kurang lebih mencapai 50%.

rr

Pembangunan tersebut dibangun oleh Pemkab Palas melalui Dinas PU Tamben melalui kegiatan pembangunan Multi Years dengan pagu anggaran Rp. 23. 340. 188. 941, – sumber dana APBD dan dana lainnya Kab. Palas tahun anggaran 2009-2012  yang mana sebagai pelaksana pekerjaan PT. Bungo Pantai Bersaudara,  dan sebagai konsultan pengawas PT. Harawana Consultant, yang saat ini kondisi fisik bangunan kurang lebih mencapai 50%, namun dibiarkan terbengkalai dan magkrak tanpa tindak lanjut yang jelas.

“Waduh, gawat, Padang Lawas, Ngeri-ngeri sedap..! Kalau begini setelah hampir sembilan tahun lamanya mekar, Kantor Bupati dan kantor DPRD Kab. Palas belum jelas tempatnya dimana”, kata seorang warga yang enggan namanya disebutkan merasa prihatin akan nasib Kab. Palas kedepan.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Infestigasi Tindak Pidana Korupsi (DPK LI-TIPIKOR), Dorlansyah Hasibuan sangat kesal akan kinerja dari Pemkab. Palas,  kepada Fakta Pers Media Jum’at (10/6-2016) mengatakan, “Apa kerja dari Pemkab Palas sebenarnya setelah pemekaran, sembilan tahun lamanya setelah pemekaran Pemkab Palas hingga detik ini belum memiliki perda tata ruang kota, dikatakan pajak adalah urat nadi pembangunan,  begitu juga dengan perda juga akar dari pembangunan”.

IMG-20160611-WA0005
Dorlansyah Hasibuan, Ketua DPK LI-TIPIKOR

“Bagaimana Pemkab Palas mau membangun,  kalau tata ruang saja tidak ada, sudah terbukti kantor Bupati dan Gedung DPRD kita belum jelas ada dimana, karena perda tata ruang tidak ada, pembanguan juga amburadul, apalagi investor pasti takut untuk menanam saham ke daerah kita ini, tanpa ada payung hukum yang jelas, dulu saat mau teken prasasti disitu terdapat UU 38 tentang pemekaran, seperti halnya jalan, sarana ibadah, sampai sekarang sudah hampir sembilan tahun itu dimana?” lanjut Dorlansyah.

“Sebenarnya pembangunan kantor bupati dan DPRD Palas sudah pernah dianggarkan, melalui MULTI YEARS, dan sudah dilaksanakan, namun dikarenakan tersandung hukum, maka pembangunan tersebut diproses melalui hukum dan itu sudah dianggap selasai, karna pelaksana dan pihak ketiga/kontraktor, sudah terpidana, lantas bagaimana tindak lanjut Pemkab Palas tentang bagunan tersebut, itu yang kita harapkan, apakah harus didiamkan, atau bagaimana”? (Robert Nainggolan)

Komentar

News Feed