oleh

IRONIS! Dianggap Belum Ada Perubahan, Tokoh Pemekaran Kabupaten Palas Pertanyakan Kinerja Pemkab

-Daerah-336 views
IMG_20160715_113120
Usai rapat Paripurna Hut Palas ke IX di gedung DPRD Kab Palas, Jumat (15/7-2016), Tokoh pemekaran Palas mendatangi kantor DPRD

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Usai rapat Paripurna Hut Palas ke IX di gedung DPRD Kab Palas, Jumat (15/7-2016), Tokoh pemekaran Palas mendatangi kantor DPRD, guna menyampaikan keluh kesah karna tidak diikut sertakan dalam pembangunan.

Para Tokoh Pemekaran mengakui bahwa selama pemekaran Kab Palas tidak pernah diikut sertakan dalam program pembangunan, bahkan Bupati Palas terkesan tidak mau bertatap muka dan audensi dengan tokoh pemekaran.

Perwakilan Tokoh pemekaran H Ibrahim mengatakan,”Kami meminta andil dalam pembangunan Kab Palas, bukanya Pemerintah dan tokoh pemekaran dan masyarakat harus bergandeng tangan..?” katanya.

Demikian juga dikatakan H Imron Harahap atau yang akrab  dipanggil Bang Risim, “Kami sudah hilang kepercayaan diri dengan Pemkab Palas, mengapa kami dan masyarakat, semua dana APBD maupun APBN tidak pernah realisasi tepat waktu, seperti dana desa, dana sertifikasi guru dan yang lain, ada apa..?”

“Kami malu dengan Palas, apa kemajuan dan pembangunan yang membuat kami bangga sebagai warga Palas, yang ada kami malah kecewa, setelah mekar sembilan tahun hingga sekarang, Palas masih jauh ketinggalan dengan kabupaten lain, kami harap dengan bertatap muka dengan pimpinan DPRD kab Palas dapat menjembatani audensi kami dengan Bupati, sebenarnya dimana kelemahan kami?” Tambahnya,

“Kami jangan di lupakan dalam pembangunan ini, begitu juga dengan Pers, pernahkan diberdayakan maupun benar-benar benar di ikut sertakan dalam pembangunan, jelas melihat lemahnya perekonomian masyarakat dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat Palas tidak dapat terlaksana seperti visi-misinya Bupati”.

Demikian juga dengan  Monang yamg juga tokoh perjuangan pemekaran Kab Palas, dia mengatakan, ” Kalau bukan karena kami Tokoh perjuangan pemekaran Kab Palas, Bapak-bapak anggota DPRD yang terhormat tidak akan dapat hadir memakai dasi yang indah dan mengikuti Paripurna, Setiap keriangat, materi telah kami curahkan demi Palas yang kami cintai ini, namun dikemanakan peran kami dalam pembangunan Palas setelah kabupaten ini mekar”. Tegas Monang.

Dorlansyah tokoh pemekaran dan juga pengamat pembangunan Kab Palas juga keluhkan hal yang sama, kepada Fakta Pers Media mengungkapkan, “Kami tokoh pemekaran tidak pernah di libatkan tentang pembahasan hari jadi kab Palas dan pembangunan nya, sembilan tahun pembangunan di Kab Palas itu belum ada perubahan positif yang kami rasakan”.tambah Dorlansyah,

“Pasar Sibuhuan yang nota bene adalah barometer ataupun ikon Kab Palas yang masih sama, begitu juga perkantoran yang belum maksimal, sangat ironis kalau Kantor Bupati, Gedung DPRD, Kantor dinas kesehatan yang mana yang mana kantor tersebut semenjak dibangun adalah kantor camat Barumun namun baik camat maupun jajarannya tidak pernah menduduki kantor tersebut, begitu juga dengan Kantor Dinas pendidikan yang merupakan jantung Kab Palas juga masih menumpang di SMP N1Barumun”.

Dahulu sebelum mekar menjadi Kab Palas daerah ini mengantar PAD ketingkat kabupaten induk yaitu Tapsel dari 40 hingga 55%, kenapa setelah mekar PAD Kab Palas malah menciut, waktu Tapsel kita hanya memiliki 5 PKS (Pabrik Kelapa Sawit), setelah mekar sampai sekarang  8 PKS.”

“Pihak eksekutif maupun legislatif, seharusnya dapat lebih serius mengontrol tentang tapal batas perusahaan yang ada di Kab Palas, mengingat lambatnya laju pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di kab Palas, kuat dugaan kami, pajak perusahaan yang terdaftar tidak sesuai dengan luas perkebunan perusahaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian langsung terhadap masyarakat daerah kab Palas.

Begitu juga dengan pencairan dana sertifikasi dan dana desa melalui dana APBD dan APBN, yang lain selalu tidak pernah tepat waktu realisasi pencairan sehingga kami menduga bahwa pihak Pemkab Palas dengan pihak Bank yang sihunjuk daerah main mata terkait pencucian uang.

“Apa kerja dari Pemkab Palas sebenarnya setelah pemekaran, sembilan tahun lamanya setelah pemekaran Pemkab Palas hingga detik ini belum memiliki perda tata ruang kota, dikatakan pajak adalah urat nadi pembangunan,  begitu juga dengan perda juga akar dari pembangunan”.tegas Dorlansyah.

Sememtara Arpanul Hakim SPdi, Anggota DPRD Kab Palas saat ditanya tanggapannya atas keluh kesah tokoh pemekaran, kepada fakta Pers Media mengatakan, “Kalau proses pembangunan itu ada mekanisme, dan kalau menurut saya itu tidak benar, kalau dalam pembahasan kebijakan umum dalam pembahasan anggaran di daerah, atau pun sidang komisi itu tidak mungkin para tokoh di ikut sertakan,sebenarnya pembangunan sudah lebih baik sebenarnya, contoh sebelumnya kabupaten Palas selalu disklemer, nah sekarang kita kan sudah WDP, Itukan artinya sudah lebih baik dari yang sebelumnya”. terangnya.

Sementara Ketua DPRD Kab Palas, H Sahwil saat dikonfirmasi tentang tanggapannya para tokoh perjuangan pemekaran kab Palas, kepada Fakta Pers Media mengungkapkan,”Nantilah kita bicarakan, ini saya mau menemui Bupati untuk membicarakan hal itu”,terangnya.

Seusai penjelasan ketua DPRD Kab Palas beranjak pergi menemui Bupati di kediamannya, namun pantauan Fakta Pers Media di kediman Bupati tepatnya di aula yang berada di belakang rumah Bupati ternyata ada kegiatan Halal Bi Halal, informasi yang dihimpun Fakta Pers Media diketahui bahwa Bupati Palas sedang berada di Jakarta.

Sungguh fenomena, Tokoh perjuangan Pemekaran Kab Palas datangi kantor DPRD Kab Palas untuk menyampaikan keluh kesah karna mereka merasa tidak diberdayakan dalam pembangunan, sehingga para tokoh pemekaran meminta kepada Ketua DPRD Palas untuk audensi dengan Bupati Palas, malah yang bertepatan dengan Hala Bi Halal di aula yang berada di belakang kediaman Bupati Palas.

Ditempat terpisah Damro S yang juga anggota tim perjuangan  pemekaran Kab Palas, mengatakan”Setelah pemekaran hanyalah kebobrokan kinerja PNS saja yang bertambah, banyak keluyuran di jam kerja, ada yang asik bermain catur di warung kopi, ada yang main kartu gaple, ini sangat menyayat hati kami, dimana toksi mereka sebagai pelayan masyarakat, sedangkan penegak Perda yakni Sat Pol PP untuk mengontrol PNS yang keluyuran pada saat jam kerja juga hanya hangat kuku tanpa ada efek jera terhadap PNS yang seharusnya pelayan masyarakat itu”.Terang Damro S. (Robert Nainggolan)

Komentar

News Feed