oleh

Lahan Cengkareng Barat Milik Siapa?

lahan
Lahan di Kampung Rawa Bengkel RW 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

FAKTA PERS – Jakarta.

Kisruh pembelian lahan di Kelurahan Cengkareng Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kian memanas. Pasalnya, Bareskrim Polri sampai saat ini terus melakukan pemanggilan terhadap pejabat terkait sebagai saksi dan sudah menetapkan beberapa orang tersangka yang terlibat dalam proses pembelian lahan yang masuk dalam salah satu temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015.

Lahan seluas 4,6 hektar yang dibeli Pemprov DKI Jakarta dengan harga 668 miliar melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) dari penjual bernama Toeti Noeziar Soekarno tersebut rencananya akan digunakan dalam pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat. Namun hingga saat ini perseteruan sengketa kepemilikan lahan tersebut semakin panas dan menyeret nama-nama pejabat yang terlibat dalam proses pembeliannya.

Saling melaporkan dan berbagai upaya hukum dilakukan kedua belah pihak yang berseteru, Pemprov DKI Jakarta dengan Toeti Noeziar Soekarno melalui kuasa hukumnya terus saling tuding dan mengklaim kebenaran data yang mereka miliki, sehingga upaya mediasi yang dilakukan kedua belah pihak pun sampai saat ini menemui jalan buntu.

Dengan ramainya pemberitaan terkait kasus pembelian lahan Cengkareng Barat saat ini, Fakta Pers Media kembali teringat dengan pemberitaan pada pertengahan bulan November 2015 lalu yang mana faktapers.com mengikuti jalannya sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait kasus pasal 372 dan 378 KUHP yang mana Tan Budiono ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat.

Baca Juga “Gugatan Praperadilan Menjadi Trend Baru di Ranah Hukum”

Melalui Law Farm “TOSA & PARTNER” sebagai kuasa hukumnya, Tan Budiono melakukan gugatan praperadilan. Setelah melalui proses panjang hingga tujuh kali menjalani persidangan, akhirnya gugatan praperadilan yang dilakukan Tan Budiono terhadap Polres Jakarta Barat yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana pasal 372 an 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 18/11/2015.

Baca Juga “Sempat Berjalan Alot, Akhirnya Gugatan Praperadilan Tan Budiono Dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat”

Apabila dicermati secara seksama, kuat dugaan ada kesamaan obyek lahan yang sama dengan lahan yang saat ini menjadi perseteruan pihak Pemprov DKI Jakarta dengan penjual Toeti Noeziar Soekarno, karena berdasarkan data-data yang dihimpun, banyak kesamaan nama maupun data ahli waris, nomor girik, nama perantara dan surat-surat keterangan dari kelurahan maupun kecamatan setempat.

Toni Sastra, SH, selaku kuasa hukum Tan Budiono yang ditemui Fakta Pers Media dikantornya membenarkan bahwa pihaknya menduga bahwa obyek lahan yang saat ini menjadi perseteruan dan ramai di media adalah obyek yang sama dengan kepemilikan kliennya yaitu Tan Budiono. “kami menduga demikian, karena dalam bukti kepemilikan klien kami itu ada lahan seluas 11, 804 hektar yang terbagi menjadi 7 girik dan saat ini masih dipegang oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat.”

“Banyak sekali kesamaan obyek lahan itu, baik dari pemilik, ahli waris, perantara, alamat dan lain sebagainya. Malah kami menduga bahwa kasus yang sedang ditangani Bareskrim Polri saat ini adalah lahan milik klien kami,” lanjut Toni.

Toni juga menambahkan bahwa kliennya memiliki bukti-bukti kepemilikan yang konkrit dan tidak diragukan keasliannya, bahkan dia juga menegaskan bahwa kliennya memiliki surat keterangan status tanah/lahan dari Departemen Pertanian RI yang dikeluarkan pada tahun 1997. “klien kami memiliki data dan surat-surat asli bukti kepemilikan, bahkan asli dari surat keterangan sewa Departemen Pertanian kita juga pegang, Pengadilan dan Polres Jakarta Barat juga mengetahui hal ini.”

“Kami selaku kuasa hukum Pak Tan Budiono saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk menempuh upaya hukum selanjutnya. Yang pasti kami akan terus berupaya mengembalikan hak dari klien kami dengan data dan bukti yang kami miliki.” Pungkas Toni Sastra, SH. (Red)

Komentar

News Feed