Kamis, Juli 29, 2021
BerandaAhok Ancam RT RW yang Tidak Lapor di Aplikasi Qlue, Ini Pandangan...
Array

Ahok Ancam RT RW yang Tidak Lapor di Aplikasi Qlue, Ini Pandangan Rustam Effendi 

rustam effendi

FAKTA PERS – Jakarta.

Kabar akan adanya pemecatan Ketua RT dan RW jika tidak membuat laporan di program aplikasi Qlue oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok rupanya menarik perhatian mantan Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi.

Dia kembali berkicau di media sosial membahas persoalan tersebut. Kicauan yang dibuat pada bulan Juni 2016 lalu Rustam membeberkan pandangannya yang terkesan membela para ketua RT dan RW.

Berikut tulisan dari Rustam.

KETUA RT ATAU KETUA RW DAPAT DIPECAT JIKA TIDAK MEMBUAT LAPORAN DI QLUE ?
Oleh : Rustam E

“Beberapa hari ini kita disuguhkan berita yg cukup menghebohkan yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan nada keras memerintahkan kepada para Lurah untuk memecat Ketua RT atau Ketua RW yang tidak setuju membuat dan menyampaikan laporan ke program aplikasi Qlue.
Bahkan Ahok mengancam akan memecat lurah yg tidak memberhentikan ketua RT atau ketua RW yg menolak program aplikasi qlue ini. Untuk menyikapi dan mengomentari persoalan yang membuat gubernur sangat gusar ini, mari kita lihat dan kita buka peraturan yg melandasinya.

PERTAMA: Keputusan Gub Prov DKI Jakarta No.903 Tahun 2016 ttg Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW.

Dalam Pergub ini diatur tentang pemberian uang insentif kepada RT/RW sebagai penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW yaitu memberikan insentif paling banyak sebesar Rp975.000 bagi RT dan paling banyak sebesar Rp1.200.000 bagi RW (diktum KESATU Kep.Gub No.903 Th 2016), dengan ketentuan uang insentif tersebut akan diberikan apabila pengurus RT dan RW melaporkan kejadian/kondisi/kegiatan di wilayahnya melalui aplikasi Jakarta Smart City (Diktum KEDUA). Uang insentif penunjang penyelenggaraan tugas RT dan RW ini juga harus dipertanggungjawabkan dlm bentuk laporan (Diktum KETIGA). Perlu juga dijelaskan bhw Aplikasi Jakarta Smart City adalah aplikasi yg dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan informasi kondisi Jakarta melalui mitra aplikasi (QLUE) yg bekerja sama dg Pemprov DKI Jakarta.

Sesungguhnya program Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue ini sangat bagus utk membantu menyelesaikan secara cepat persoalan/permasalahan yg terjadi di wilayah. Melalu laporan yg disampaikan antara lain oleh para Ketua RT dan atau Ketua RW ini kemudian dengan segera dapat diselesaikan/diatasi oleh satuan kerja yg berwenang menangani, misalnya masalah sampah oleh Dinas Kebersihan, atau masalah saluran oleh Dinas Tata Air. Dengan demikian jika program aplikasi Qlue ini berjalan dg baik maka semua persoalan/permasalahan wilayah di lingkungan RT atau RW dapat dg segera diselesaikan.

Tetapi memang harus diakui bhw pelaporan melalui aplikasi Qlue ini cukup merepotkan bagi sebagian Ketua RT atau Ketua RW karena cukup menjelimet dan merepotkan.

Sebenarnya jika mau mempelajari dan berlatih mempraktekan program aplikasi qlue ini dalam waktu singkat kita akan mampu mengaplikasikanya. Sementara itu utk peralatannya hanya memerlukan sebuah HP Android (HP made in China yg murah jg bisa asal android). Petunjuk pelaksanaannya pun sdh disiapkan dan tercantum dlm lampiran Kep. Gub No. 903 Tahun 2016. Serta mitra aplikasi Qlue dan Dinas Kominfomas juga siap memberikan pelatihan dan bimbingan.

Persoalannya memang terletak pada kesediaan atau mau atau tidaknya para Ketua RT atau Ketua RW melaksanakan program ini. Untuk ini diperlukan waktu yg cukup utk melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada kepada para Ketua RT/RW akan manfaat dari program ini utk kepentingan wilayah dan masyarakat. Hal ini cukup dilakukan oleh para Lurah utk memberikan penjelasan dan pendekatan kpd para Ketia RT/RW di wilayah kerjanya masing2, dan tidak perlu Camat, Walikota apalagi Gubernur utk melakukan hal ini (Gubenur urus masalah yg besar2 saja). Beri target atau skala waktu tertentu bagi para Lurah utk membuat para Ketua RT atau Ketua RW di wilayahnya bersedia dan mendukung program ini. Jika Lurah sdh diberikan target atau skala waktu tertentu, tetapi Lurah tidak juga bisa membuat Ketua RT atau Ketua RW mau mendukung program ini, maka Lurah nya yg harus dicopot/diganti.

Lalu bagaimana jika RT dan RW tetap menolak program ini atau RT dan RW tidak mau menyampaikan laporan sehari 3 kali melalui aplikasi Qlue bahkan sampai mengadu ke DPRD dan menuntut dibatalkannya Kep Gub ini ? Keputusan Gubernur No.903 Tahun 2016 tidak mengatur ttg sanksi bilamana Ketua RT atau Ketua RW tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi Qlue, dengan demikian jika (hanya) berpedoman kepada Kep. Gub. No. 903 Tahun 2016, maka Ketua RT atau Ketua RW yg menolak program pelaporan melalui aplikasi Qlue ini tidak lantas diberhentikan atau dipecat. Apalagi RT dan RW ini dipilih oleh masyarakat dan hanya disahkan oleh Lurah. Logikanya sesuai dg maksud dari Kep. Gub ini, Ketua RT atau Ketua RW yg tdk mau memberikan laporan 3 kali dalam sehari melalui aplikasi Qlue maka Ketua RT atau Ketua RW tidak mendapatkan atau tidak diberikan uang insentif, bukan diberhentikan ataupun dipecat.

Apakah selesai disini ? Ternyata tidak, mari kita lihat peraturan lain mengenai RT dan RW ini.

KEDUA : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No.168 Tahun 2014 ttg Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Perlu diketahui bhw Pergub No.1 Tahun 2016 hanya menghapus dan merubah beberapa pasal Pergub No.168 Tahun 2014, dengan demkian bhw isi Pergub No.168 Tahun 2016 masih berlaku kecuali beberapa pasal yg dihapus dan dirubah oleh Pergub No.1 Tahun 2016.

Berdasarkan Pergub No. 168 Tahun 2014, Ketua RT atau Ketua RW bisa saja berhenti sebelum habis masa bhaktinya, yaitu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan (psl 29 ayat (1).

Dalam hal apa Ketua RT atau Ketua RW dapat diberhentikan ? Ketua RT atau Ketua RW dapat diberhentikan antara lain; apabila melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji, apabila melanggar tujuan dibentuknya RT atau RW, apabila melanggar atau tidak menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban RT atau RW, apabila melakukan tindakan yg bertentangan dg ketentuan peraturan per-UU-an, apabila bertentangan dg program pemerintah, apabila melanggar Perda, apabila melanggar norma2 kehidupan masyarakat, apabila berhalangan tetap, apabila tdk dpt melaksanakan tugas selama 6 bulan ber-turut2, apabila tdk lg bertempat tinggal dalam wilayah RT atau RW, dan apabila tdk bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kegiatan pemerintah (pasal 29 ayat(2) jo pasal 3,16,17,18 dan 23 huruf c dan e).

Kemudian kita coba cermati Ketua RT atau Ketua RW yg menolak atau tidak melaporkan kejadian/kondisi wilayahnya melalui aplikasi Qlue apakah dapat diberhentikan atau dipecat sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) tersebut ?Sebelum membahas hal itu mari kita lihat dulu tujuan dari dibentuknya RT dan RW, pasal 3 Pergub No 168 Tahun 2014 menyebutkan bhw tujuan dibentuknya RT dan RW adalah untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian kita lihat kewajiban lembaga RT dan RW. Dalam pasal 16 Pergub No 168 Tahun 2014 huruf g menyebutkan bhw kelembagaan RT dan atau kelembagaan RW mempunyai kewajiban “melaporkan perkembangan kejadian di wilayah minimal 3(tiga) kali sehari melalui program safetipin atau program lain yg dibuat oleh Pemerintah Daerah”.

Kedua pasal ini yaitu pasal 3 tentang tujuan dibentuknya RT dan atau RW dan pasal 18 huruf g tentang kewajiban kelembagaan RT dan kelembagaan RW sebenarnya diperuntukkan bagi lembaga/organisasi ke-RT-an atau ke-RW-annya bukan bagi jabatan Ketua RT atau Ketua RW, dengan demikian seharusnya pasal 3 dan atau pasal 18 ini tidak bisa dijadikan landasan atau dasar yg menyebabkan diberhentikannya Ketua RT atau Ketua RW (terdapat ketidaksinkronan atau terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pemberhentian pengurus/Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) dg tujuan terbentuknya dan kewajiban kelembagaan RT dan RW sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 18 huruf g). Jelas beda antara kelembagaan RT dan kelembagaan RW dengan jabatan Ketua RT atau jabatan Ketua RW.

Kalau ingin dipaksakan juga bahwa penolakan atau tidak setujunya Ketua RT dan Ketua RW melaporkan kegiatan/kejadian wilayah sebanyak 3 kali dalam sehari dijadikan alasan utk memberhentikan/memecat Ketua RT dan RW karena tidak sesuai dg tujuan dibentuknya RT dan atau RW dan kewajiban kelembagaan RT dan kelembagaan RW, tentu akan terjadi perdebatan panjang. Dengan kata lain pemberhentian/pemecatan Ketua RT atau Ketua RW dikarenakan alasan tidak setuju dg program Qlue sangatlah lemah.

Ketua RT atau RW yg tdk setuju dg program aplikasi Qlue dapat
diberhentikan karena “alasan tidak bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kegiatan pemerintah”.
Selanjutnya apakah dg serta merta Ketua RT atau Ketua RW dapat diberhentikan ?

Ternyata pemberhentian Ketua RT atau Ketua RW tidak mudah dan ada tata cara untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 31. Pasal 30 mengatur tata cara pemberhentian Pengurus RT dan pasal 31 mengatur tata cara pemberhentian Pengurus RW. Pada intinya bhw keputusan pemberhentian Pengurus RT atau Pengurus RW dikakukan dengan Forum Musyawarah RT atau Forum Musyawarah RW yg kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Memang diatur juga Lurah dapat memberhentikan Ketua dan/atau Pengurus RT atau memberhentikan Ketua dan/atau Pengurus RW, tetapi pemberhentian tsb harus atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan. Lurah juga dapat memberhentikan Pengurus/Ketua RT atau Pengurus/Ketua RW tanpa Forum Musyawarah RT atau Forum Musyawarah RW berdasarkan keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.

Dengan demikian jika Lurah ingin memberhentikan Pengurus/Ketua RT atau Pengurus/Ketua RW hrs melalui persyaratan2 khusus yaitu melalui Forum Misyawarah RT atau Forum Musyawarah RW, atas usul masyarakat dan/atau temuan di lapangan, dan bisa juga tanpa Forum Musyawarah tetapi harus berdasarkan keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.

Kesimpulan : Ketua RT atau Ketua RW yg tidak mau melaporkan kegiatan/kondisi wilayahnya sebanyak 3 kali dalam sehari melalui aplikasi Qlue atau dengan kata lain Ketua RT atau Ketua RW yg tidak setuju atau tidak mendukung program aplikasi Qlue dapat saja diberhentikan berdasarkan ketentuan pasal 29 (2) Pergub No. 168 Tahun 2014. Namun untuk memberhentikan Ketua RT atau Ketua RW tersebut tidaklah mudah dan harus berdasarkan keterangan dari masyarakat dan memperhatikan alat bukti dan adanya saksi, bukan atas perintah Gubernur kepada Lurah. Sekian dan terima kasih.”

(Matsani)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments