Minggu, Mei 9, 2021
BerandaDiduga Jadi Ajang Bancakan, Pembangunan Saluran Drainase Pulau Pandan Mangkrak
Array

Diduga Jadi Ajang Bancakan, Pembangunan Saluran Drainase Pulau Pandan Mangkrak

IMG_20160808_171837

FAKTA PERS – Jambi.

Pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun Jambi dinilai masyarakat tidak transparan terhadap beberapa alokasi dana pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Seperti yang terjadi pada pembangunan drainase yang berada di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Sarolangun.

Dari pantauan Fakta Pers Media di lokasi proyek pembangunan drainase, saluran air yang dibangun menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sarolangun tersebut terlihat amburadul dan diduga tidak sesuai speck.

Menurut keterangan salah satu warga yang enggan diketahui identitasnya menuturkan, proyek drainase tersebut saat ini terhenti karena diduga ada konflik internal mereka yang mengerjakan proyek drainase tersebut.

Kemudian narasumber tersebut juga menjelaskan, setahu warga proyek yang berasal dari pemerintah itu dikerjakan melalui pihak kedua kontraktor atau pemborong yang memiliki badan hukum yang jelas, CV ataupun PT. Namun pada lokasi proyek tersebut tidak terlihat adanya papan proyek maupun blok plan.

“Kalau di Desa Pulau Pandan ini sepertinya tidak seperti itu, setahu saya semua proyek dari pemerintah itu di kelola langsung sama Kades. Bagaimana bisa transparan masyarakat saja tidak tahu tentang semua urusan peroyek atau pun penyaluran dana yang masuk dari pemerintah”, ujar sumber.

Dia menduga proyek pembangunan saluran drainase tersebut hanya jadi ajang bancakan para oknum pejabat terkait di Kecamatan Limun saja. Bukan prioritas untuk membangun, namun pekerjaaan tersebut hanya dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi saja, pungkasnya.

Dia juga berharap pihak aparat penegak hukum inspektorat pembantu Kabupaten Sarolangun dan Kejaksaan Negri Sarolangun untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil dari pekerjaan proyek drainase yang bersumber dari APBD tersebut.

“Hal itu dirasa perlu dilakukan aparat penegak hukum guna meningkatkan kwalitas dalam pembangunan daerah dan mencegah terjadinya kerugian negara dari aksi oknum yang tidak bertanggung jawab”, pungkasnya.

(SADRI)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments