oleh

Pelatihan Kurikulum 2013 Sudin Pendidikan Jakbar Bebankan Anggaran Pada Peserta SMK Swasta

-Daerah-281 views
Jpeg
Jpeg

FAKTA PERS – Jakarta.

Dengan landasan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 160 tahun 2014 tentang  Kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 tentang penerapan kurikulum 2013 di tahun 2016 untuk sekolah SMK swasta di DKI Jakarta pendidikan, Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah I dan wilayah II Jakarta Barat membuat program pelatihan mandiri implementasi kurikulum 2013 yang di laksanakan secara mandiri oleh forum komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan swasta di bawah binaan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Kegiatan pelatihan implementasi  kurikulum 2013 tersebut berlangsung selama 6 hari di dua lokasi yakni, di ruangan Ali Sadikin gedung Kantor Wali Kota Jakarta Barat dan di gedung SMK Negri 13 Rawa Belong Palmerah Jakarta Barat.

Peserta pelatihan tersebut diikuti kepala sekolah dan guru dari 20 SMK swasta, pengawas sudin pendidikan narasumber, dan akademisi sebanyak 300 orang peserta.

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk menyiapkan para kepala sekolah dan guru-guru di SMK swasta dalam bertugas mengimplementasikan program belajar kurikulum 2013 di masing-masing sekolah SMK swasta tempat mereka bertugas.

Kegiatan pelatihan mandiri kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak cukup baik untuk mendorong ke profesionalisme guru dalam memberikan ilmu pada siswa.

Namun, di lain pihak ada juga yang menilai kegiatan pelatihan mandiri kurikulum 2013 yang dilakukan suku dinas pendidikan wilayah I dan II Jakarta Barat terkesan dipaksakan untuk di jalankan meskipun  ketidaktersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut

Salah seorang peserta dari salah satu SMK swasta yang enggan di ketahui identitasnya menuturkan, sebelumnya pihak SMK swasta yang ikut serta pelatihan mandiri tersebut tidak menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan yang dianjurkan oleh pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang berlangsung selama 6 hari itu, dimana masing masing sekolahan SMK swasta mengirimkan pesertanya sebanyak 12 orang sebagai perwakilan.

“Yang menjadi pertanyaan ini adalah program pemerintah yang harus dijalankan, tentunya pemerintah juga yang menyediakan anggaran, menyediakan fasilitas dan lain sebagainya untuk menjalankan satu program dalam dunia pendidikan, bukan seperti ini semua pembiayaan kegiatan pelatihan tersebut dibebankan kepada SMK swasta yang terlibat,” ujarnya.

“Ketidak siapan kegiatan tersebut bisa dilihat dari tidak tersedianya tempat yang memadai untuk dilakukannya kegiatan tersebut. Misalnya, menggunakan lima ruang kelas di SMK Negri 13 selama 4 hari yang membuat aktifitas belajar dan mengajar di sekolahan tersebut terganggu,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Kasie SMK Suku dinas Jakarta Barat I Gede Putu menjelaskan untuk kegiatan pelatihan mandiri Kurikulum 2013 dilaksanakan secara mandiri di sekolah yang ditunjuk oleh kementrian yang diusulkan oleh dinas untuk melaksanakan kurikulum 2013. Untuk itu, lanjutnya lagi, maka guru-gurunya harus mengikuti diklat yang secara mandiri tidak ada anggaran dari pemerintah.

“Semua anggaran dari sekolah yang diikut sertakan dan dikelola oleh kepala sekolah, dan selanjutnya membentuk panitia pengurusan dan menyusun anggaran dalam peserta forum komunikasi kepala sekolah SMK swasta yang tergabung, mereka saling berkordinasi untuk mengumpulkan dana. Kami Sudin hanya sebagai penanggung jawab dan yang memberikan tugas tersebut. Yang melakukan semuanya mereka. Kita tidak mengetahui dananya dari mana, kita tidak tahu, itu urusan mereka, kita hanya memberikan tugas,” ujarnya.

“Semua itu dilakukan melalui kesepakatan bersama, tidak otoriter kita yang menentukan berapa besar biayanya. Semuanya mereka melalui kesepakatan. Nantinya kalau ada uang yang dikumpulkan dari sekolah untuk sekolah. Kalaupun setelah kegiatan ini berakhir, tentunya ada laporan bersama secara transparan oleh panitia penyelenggara yang mengelola. Mereka yang mengelola dana dari forum komunikasi ada laporan dan hasil kegiatan itu diberikan kepada kami Sudin selaku pengawas, karena kami juga ingin tahu hasilnya.”

Kembali I Gede menegaskan bahwa untuk anggaran pihaknya tidak mengetahui dari mana anggarannya, atau bagaimana cara sekolah memungut biaya untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut.

( Hery Lubis)

Komentar

News Feed