Rabu, Juni 16, 2021
BerandaPembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Desa Sidomulyo Dinilai Gagal Kontruksi
Array

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Desa Sidomulyo Dinilai Gagal Kontruksi

DSCN1805

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Masyarakat Kecamatan Barumun Selatan, khususnya desa Sidomulyo sangat gembira dengan adanya perhatian Pemerintah melalui Kementrian dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Dirjen Cipta Karya, melalui Satker (satuan kerja) Pengembangan Kawasan Permukiman 2 Sumut (Sumatra Utara). Dalam pembangunan yang ada di Jalan Swadaya Desa Sidomulyo, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Pembangunan Infrastruktur kawasan permukiman yang dikerjakan PT Razasa Karya dengan dana Rp. 3.322.660.000,00,- bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2016. Ironisnya pembangunan yang sangat ditunggu masyarakat Barumun Selatan, khususnya warga Desa Sidomulyo merasa kecewa atas pembangunan tersebut. Pasalnya, bangunan terkesan sebagai penghias saja tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas fisik bangunan di desa.

DSCN1804

Tim Satker Tarukim Provsu melakukan pengukuran volume fisik bangunan Jalan Lapem dan Drenase Selasa (23/8) tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas fisik bangunan di Jalan Karya Desa Sidomulyo, Kecamatan Barumun Selatan, Padang lawas, sehingga fisik bangunan tersebut memiliki berbau korupsi yang menyengat.

Salah satu dari 4 orang yang diketahui adalah pihak perwakilan Satker Dinas Tarukim Sumut saat ditanyai seputar kualitas dan kuantitas fisik bangunan kepada Fakta Pers Media mengakui bahwa secara kasat mata bangunan sudah layak, dan kegiatan ini adalah pengukuran volume fisik bangunan untuk proses pembayaran kepada pihak pemborong.

“Kami disini hanya mengukur saja, Kita hanya lihat volume, ini karna ada pembayaran penagihan maka kita tentukan dahulu volumenya, kalau dilihat secara visual sudah bisa layaklah”, terangnya.

Sementara, menurut Ketua LSM PENJARA Kabupaten Palas, Suleman Purba, warga Barumun Selatan melihat langsung proses pengukuran itu merasa kesal terhadap ulah beberapa oknum yang diketahui dari tim Satker Dinas Tarukim Provsu.

“Sebenarnya apa yang diukur mereka, dan bagaimana sistem pengukuran yang dimaksud. Saya siap pasang badan membuktikan kalau fisik yang mereka ukur tidak sesuai dengan yang sebenarnya”, tantangnya menegaskan.

“Sangat jelas terlihat permukaan jalan Lepem tidak rata yang artinya proses pemadatan kurang sempurna. Sementara bahu jalan yang di beri sertu digilas dengan ban mobil jenis cold diesel”, beber Suleman.

“Tim satker Tarukim juga saya nilai tidak memiliki mata yang sehat sehingga tidak melihat kerusakan fisik yang hampir di seluruh bibir Drenase dan di jalan Lepem. Wajar saja begitu banyak bantuan dari Pemprovsu hampir semuanya amburadul”, ketusnya.

“Dimana mata hati sang kontraktor, hingga begitu tega mengeruk keuntungan dari pembanguna di desa Sidomulyo! Kami hanya ingin segala fisik yang dibangun dapat bermanfaat, bukan bangunan sontoloyo ini yang kami harapkan”, katanya geram.

“Mungkin pihak Dinas Tarukim provsu bisa membohongi Kementrian dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Dirjen Cipta Karya dengan memanipulasi laporan tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas fisik bangunan. Tapi kami warga desa Sidomulyo tidak akan terima akan kebohongan mereka”.

Hal senada juga diungkapkan Robert Nainggolan salah seorang warga Barumun yang sangat mengecam atas ulah dari pemborong ataupun kontraktor.

“Permukaan bibir plaster Drenase sudah pecah atau mengelupas artinya campuran semen jauh dibatas kewajaran hingga pasir tidak mengikat. Volume Drenase, volume badan jalan, volume bahu jalan yang tidak seragam atau bervariasi dan adanya ditemukan pipa air berdiameter 10  yang berada di dalam drenase, sehingga mengurangi volume isi kontruksi Drenase, dan tidak memperhatikan elevansi drenase”, kata Robert membeberkan kebobrokan fisik bangunan.

UU Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 25 Ayat 3 mengatakan, kegagalan bangunan ditentukan oleh pihak ketiga selaku Penilai Ahli. Dan Pasal 43 menyatakan, barang siapa yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama lima tahun penjara dan didenda sesuai UU tersebut.

“Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah terimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum”.

Kades Sidomulyo, Pungut juga menyaksikan kedatangan tim Satker Tarukim dan kontraktor. Pungut mengaku bahwa sangat bangga terhadap warganya. Antusias warganya terhadap pembangunan pada pembukaan jalan ini, warga sama sekali tidak meminta ganti rugi atas tanahnya.

“Antusias warga saya sangat mendukung dalam pembangunan yang ada di desa ini hingga merelakan beberapa pohon sawitnya, bahkan seribu perak pun warga tidak meminta ganti rugi”, terang Kades.

(R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments