Jumat, April 23, 2021
BerandaPlt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Palas: Dana Desa Merupakan Kolektivitas dan Regulasi...
Array

Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Palas: Dana Desa Merupakan Kolektivitas dan Regulasi dari Beberapa Instansi

dana desa

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Hingga akhir bulan Juli, belum ada satu pun desa di Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang bisa mencairkan Dana Desa sehubungan belum ada yang memenuhi sebelas persyaratan administrasi pengajuan pencairan dana desa yang merupakan hak desa.

Asisten I yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan (Kaban) Pemberdayaan Masyakat Desa (Pemdes) Kabupaten Palas, GT Hamonangan Daulay, saat dikonfirmasi Fakta Pers media, pada Jum’at, (29/07-2016)  mengatakan bahwa seluruh desa diminta untuk melengkapi sebelas syarat dengan benar agar mereka bisa segera mencairkan haknya.

“Desa adalah SKPD pemegang kuasa anggaran, yang bermohon untuk pencairan adalah desa dengan melengkapi sebelas syarat-syarat pengajuan yang selanjutnya akan di evaluasi dan di verifikasi oleh camat”.

“Setelah itu masuklah ke Pemdes sebagai fungsi pembinaan pengawasan dan monitoring, setelah itu baru masuk ke kami di kabupaten. Dan di sini kami ada tujuh tim kolaborasi yang membahas dan mengevaluasi,  yakni Asisten 1, Kabag hukum, Kabag Tapem, Bappeda, Inspektorat, Dispenda dan Pemdes, lalu masuklah APBDes maka di paraflah ini satu persatu”, katanya menerangkan.

Tambah GT,”Pihak Pemdes tidak ada upaya mempersulit dalam proses pencairan dana desa, dan kalau belum ada RPJMDes saya tidak mau. Tahun lalu karena ada SK dari tiga Mentri serta perintah Presiden RI, Pak Jokowi ya tentu harus dicairkan, nah sekarang kita perbaiki, jadi jangan lah dia (red) mengatakan, kami belum ada menerima dokumen apapun, daerah kabupaten tetangga juga belum ada yang cair”.

“Penambahan bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat ini cukup besar mencapai tujuh ratus juta rupiah, makanya pertanggungjawaban administrasipun harus diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa atas dasar hasil musyawarah di desa masing-masing. Tingginya penerimaan dana terkait luas wilayah dan banyaknya keluarga miskin di desa tersebut”.

(R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments