Selasa, Juli 27, 2021
BerandaTangkap dan Adili Satker Tarukim Pemprovsu, Proyek Sontoloyo Dibanderol 3,323 M 'AMBURADUL'...
Array

Tangkap dan Adili Satker Tarukim Pemprovsu, Proyek Sontoloyo Dibanderol 3,323 M ‘AMBURADUL’ di Desa Sidomulyo Palas

DSCN1820
Kondisi fisik proyek ‘sontoloyo’ Desa Sidomulyo, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Palas senilai Rp. 3,323 miliar. (FPM 30/8).

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Palas sudah sangat geram melihat pembanguan jalan lapen dan parit yang baru-baru ini selesai dikerjakan PT RAZASA KARYA dengan baderol kegiatan sebesar Rp. 3,323 miliar, serta dinilai tidak memiliki kualitas.

Hal ini diperkeruh lagi saat kedatangan Satker Tarukim Pemprov Sumut dan pihak kontraktor saat melakukan pengukuran fisik yang sekaligus serah terima, saat itu besar harapan masyarakat Desa Sidomulyo kepada pihak Satker Tarukim untuk mengevaluasi fisik bangunan  “SONTOLOYO” dan menegur pihak kontraktor atas bangunan yang tidak memiliki kualitas.

Salah satu masyarakat Desa Sidomulyo yang tidak ingin disebutkan namanya gerah melihat kondisi fisik parit kepada Fakta Pers Media, Selasa (30/8) mengatakan,

“Satker Tarukim saat pengukuran mengatakan secara kasat mata bangunan sudah layak, apa mereka melihatnya melalui penerawangan sehingga mereka mengatakan ini sudah layak, walau saya tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah, tapi Insya Allah saya siap pasang badan membuktikan dari sudut padang manapun bangunan ini sudah tidak benar, malah petugas Satker Tarukim yang datang mengukur kemarin kuliah di manasih?, biar saya sampaikan ke kerabat saya untuk tidak kuliah di fakultas yang sama dengan mereka, semprol, bangunan sontoloyo dibilang layak”, katanya geram.

Hal yang sama juga diungkapkan Anto, warga desa yang sama kepda Fakta Pers Media mengatakan, “Saya sebenarnya sangat tidak terima melihat kenyataan fisik banguanan ini, dan sebenarnya semua banguan bantuan pemerintah sama sekali tidak berkualitas, tetapi yang ini memang kelewatan sehingga dalam hitungan hari saja bangunan itu sudah rusak sehingga tidak dapat kami rasakan manfaatnya, apa lagi banderol bangunan senilai Rp. 3,323 miliar, kalau pemerintah bersedia saya siap bangunkan dengan kualitas jauh diatas ini, masa pasangan batu pada parit pasirnya tidak lengket, kemana semennya?”.

DSCN1821
Suleman Purba, ketua LSM PENJARA Kab. Palas

Suleman Purba, ketua LSM PENJARA Palas juga mengecam pembangunan yang ada di desanya, dia mengatakan, “Kami warga Desa Sidomulyo sangat berterimakasih atas bantuan yang ada, namun seharusnya yang namanya bantuan juga haruslah bermanfaat, melihat pengukuran yang dilakukan Satker Tarukim kemarin terlihat adanya persekongkolan terselubung, kuat dugaan saya, Kadis Tarukim Pemprov Sumut telah berkolaborasi dengan PPK, PPTK, dan Kontraktor terlibat korupsi berjamaah terkait pembangunan “sontoloyo” ini, diminta kepada Kapolda Sumut memanggil Kadis Tarukim Pemprov Sumut beserta antek-anteknya, pembangunan yang ada sangat kental dengan praktek korupsi, jangan sampai kami habis kesabaran, kami dari LSM PENJARA akan orasi ke Mapolda di Medan”, tegasnya.

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah berada di Sumut, tidak berarti membuat kejahatan korupsi hilang dari Dinas Tarukim Sumut. Pasalnya, pada tahun 2015 lalu sejumlah pekerjaan APBD Dinas Tarukim terindikasi korupsi.

Informasi diperoleh Fakta Pers Media saat itu Binsar Situmorang yang menjadi Kepala Dinasnya. Orang dekat Ketua DPRD Sumut nonaktif Ajib Shah ini terduga mengkorupsi anggaran belanja dinas hingga puluhan miliar.

Sejumlah pekerjaan Dinas Tarukim Sumut yang dituding bermasalah itu akibat dari pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifik.

Seperti proyek penyediaan prasarana dan sarana dasar kawasan agropolitan (KTP2D), Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbahas, senilai Rp. 2.280.775.000 dikerjakan oleh CV Janur Perkasa Lestari diduga asal jadi.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh Bagan Deli, Kota Medan, senilai Rp. 9.407.090.000 dikerjakan oleh PT Tata Nugraha Bhakti diduga mark up dan asal jadi.

Peningkatan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Lubuk Pakam dengan anggaran Rp. 2.443.180.000 dikerjakan PT Raja Oloan diduga fiktif.

Kemudian, pembangunan kawasan permukiman kumuh Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan (lanjutan) sebesar Rp 11.509.280.000 dikerjakan PT Tisa Lestari diduga mark up dan asal jadi.

Penyediaan prasarana dan sarana dasar kawasan agropolitan Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara senilai Rp. 2.821.013.000 dikerjakan oleh PT Moko.

Pembangunan permukiman kumuh Sei Mati, Medan Labuhan, senilai Rp. 4.664.528.000 dikerjakan PT Kolega dikerjakan asal jadi dan mark up.

Pembangunan permukiman kumuh Sei Mati, Medan Labuhan, sebesar Rp. 190.025.000 dikerjakan CV Khalimal Consultant.

Pembangunan permukiman kumuh Sicanang, Kota Medan, senilai Rp. 9.313.815.000 dikerjakan PT Swaksarsa Tunggal Mandiri.

Pembangunan permukiman kumuh Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, sebesar Rp. 9.313.815.000 dikerjakan oleh PT Sinar Mulia.

Dengan berbagai adanya dugaan korupsi, mark up dan fiktif pekerjaan APBD di Dinas Tarukim Sumut, elemen masyarakat Sumut, meminta penegak hukum khususnya KPK untuk mengusut kejahatan korupsi diduga dilakukan Binsar Situmorang.

Dugaan Korupsi Dinas Tarukim Sumut sampai saat ini bukan makin berkurang, sebaliknya malah semakin menjadi-jadi. (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments