Sabtu, Mei 8, 2021
BerandaAlokasi Dana Desa Dibangun Untuk Pengerasan Jalan Kabupaten, Dinilai Kebal Hukum Kades...
Array

Alokasi Dana Desa Dibangun Untuk Pengerasan Jalan Kabupaten, Dinilai Kebal Hukum Kades Tangga Bosi Bebas Melenggang

20160929_163948
Plank proyek dana desa yang dibangun di jalan desa sepanjang ±100 meter.

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Kepala Desa (Kades) Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas dinilai kebal hukum, diduga Kades memanipulasi hasil rapat desa sehingga warga keluhkan dana desa tahap I senilai Rp. 405. 000.000,- tahun anggaran 2016 dibangunkan untuk pengerasan jalan Kabupaten.

Hal ini terungkap Kamis, (29/9) dari beberapa tokoh dan warga yang keberatan atas pengalokasian dana desa yang tanpa adanya koordinasi (rapat) dengan masyarakat namun Kades selaku kuasa pengguna anggaran (KPA)  mengambil keputusan sepihak dan alokasikan dana desa untuk pengerasan jalan sirtu (pasir dan batu) di ruas jalan Kabupaten.

Menurut keterangan warga, pihak PU TAMBEN Palas  pernah membangun jalan lapen (lapisan penetrasi) sepanjang 100 meter, pada tahun berikutnya pihak PNPM juga meneruskan jalan tersebut hingga ke jalan jalur dua dengan program pembukaan jalan dan pengerasan, selanjutnya tahun 2016, Kades Tangga Bosi diduga atas keputusan sepihak alokasikan dana desa untuk pengerasan jalan sirtu dengan ukuran 3 meter x 800 meter dan ketebalan 20 sentimeter, dibangun di ruas jalan Kabupaten.

“Kalau saya tidak salah bang, tahun 2013 pihak PU Palas membangun jalan lapen sepanjang ± 100 meter, dan untuk menyambung jalan tersebut, pada tahun 2014 pihak PNPM menembuskan jalan hingga ke jalur dua dengan program pembukaan jalan dan pengerasan, malah tahun 2016 ini dana desa digunakan untuk pengerasan jalan sirtu di jalan yang sama, padahal kami tidak ada diundang dalam rapat desa,” jelasnya.

“Kami yakin Kades memanipulasi  rapat desa sehingga dana desa bisa dicairkan tanpa musyawarah, Saya bisa buktikan, tanggal 20 September kemarin Kades sibuk mengundang warga untuk rapat, padahal sehari sebelumnya saya melihat beberapa warga sudah bekerja, apakan mekanisme SP2D bisa diterima tanpa adanya rapat desa,” lanjutnya.

20160929_170137
Alokasi dana desa di jalan ruas kabupaten.

Hal serupa juga dikatakan Sonang (red) warga desa Tangga Bosi yang mengaku  pernah mengecap ilmu tehnik sipil mengatakan, “Sayang sekali anggaran sebesar Rp. 405 juta tahap I dihabiskan untuk penyertuan, kalau Bapak Bupati Palas H Ali Sutan Harahap  mengijinkan, saya siap bangunkan rabat beton dengan anggaran dan volume yang sama, atau dengan dana Rp. 200 juta saja, saya juga mampu lakukan penyertuan dengan volume yang sama, memang berapa sih sirtu per kubiknya sampai menghabiskan dana sebesar itu, apalagi penyertuan tidak ada menggunakan wallas untuk pemadatan jalan”. Tantangnya.

“Total dana desa tahap I Rp. 405 juta, sesuai RAB, penyertuan jalan, volume 3 meter x 800 meter, ketebalan 20 cm, karena kondisi penyertuan tidak diwallas atau tidak dilakukan pemadatan dengan alat berat, artinya pasir yang diperlukan hanya sebanyak 533 kubik, itupun bisa saya pastikan penyertuan dilapangan tidak sampai 20 cm, padahal saya lihat di RAB  yang diperlukan sebenarnya ±1300 kubik, artinya harus dilakukan pemadatan”, bebernya.

Salah satu tokoh masyarakat yang tidak berkenan disebutkan namanya juga mengungkapkan bahwa Kades termasuk kebal hukum. “Sebenarnya hati saya sangat berontak melihat kenyataan ini, bagaimana mungkin Kades mampu cairkan dana desa tanpa memberdayakan semua aparat desa, alokasikan dana desa tanpa musyawarah desa dan dikelola oleh Ibu Kades selaku koordinator kegiatan, sedangkan bendahara desa tidak lain adalah anak kandung dari Kades sendiri”.keluhnya.

“Saya yakin bapak wartawan takkan mampu mengangkat keluh kesah kami, karena mengingat dana desa tahun 2015 kemarin  ada tertuang pengadaan Teratak 1 unit, kursi 90 unit dan baju PKK 20, sampai sekarang kami belum melihat wujudnya, apalagi informasi yang saya dengar Presiden RI Bapak Joko Widodo mengampuni kesalahan para Kades terkait dana desa tahun anggaran 2015, alhasil mereka bebas melenggang mainkan dana desa hak warga desa Tangga Bosi.” ungkapnya. (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments