Minggu, Juli 25, 2021
BerandaKebal Hukum, Proses Pembangunan Jembatan Aek Dolok dan Aek Buaton Tabrak Aturan,...
Array

Kebal Hukum, Proses Pembangunan Jembatan Aek Dolok dan Aek Buaton Tabrak Aturan, Dinas Binamarga UPT Gunung Tua Dinilai Lemah Kepengawasan

galian ilegal

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Terkesan kebal hukum, proses pembangunan Jembatan Aek Dolok pada ruas jalan Provinsi jurusan KM 168 (Binanga)-Sibihuan Kabupaten Padang Lawas (Palas). Dengan biaya Rp 5.391.550.000 yang bersumber dari dana APBD Provsu Tahun anggaran 2016  yang dikerjakan PT JAYA SUKSES PRIMA dinilai marak penyimpangan serta tabrak aturan.

Pantauan Fakta Pers Media, Kamis (22/9) pembangunan Jembatan Aek Dolok yang berada pada ruas jalan provinsi jurusan Km168 (Binanga)-Sibuhuan ditimbun dengan menggunakan galian ilegal dan alat berat yang digunakan PT Cipta Nusantara yang diketahui juga sedang membangun jembatan Aek Buaton pada ruas jalan provinsi jurusan Km168 (Binaga)-Sibuhuan yang diketahui PT Rekayasa Utama Konsultan sebagai konsultan pengawas kegiatan pembangunan kedua jembatan tersebut.

Ringgo salah satu warga Desa Aek Buaton Kecamatan Aek Nabara Barumun, mengatakan bahwa perwakilan pengawas dari PT Rekayasa Utama Konsultan bermarga Daulay sangat alergi terhadap masyarakat maupun media. “saya sudah sering melihat wartawan maupun LSM yang datang biasanya selalu cuek dan menghindar. Suatu ketika saya pernah melihat dia kepergok wartawan namun tetap saja dia pasti terkesan paling benar di pekerjaannya,”.

“Saya menyaksikan langsung saat mereka mengecor tiang jembatan, kondisi lantai kerja masih digenangi air, ditambah lagi besi beton yang dipakai juga diselang-seling, antara besi ulir dan besi polos, apa memang begitu ya pak ?,  yang lebih aneh lagi, proyek miliaran tapi saat pemasangan tembok penahan pengadukan semennya kocok tangan (manual)”, ujar Ringgo lagi.

Hal serupa juga diungkapkan Ali, warga Desa Aek Dolok Kecamatan Aek Nabara Barumun, kepada Fakta Pers Media mengatakan. “Saat pengecoran pada tiang jembatan itu, kondisinya masih banyak air, Kenapa hal seperti itu bisa bang?, dimana peran konsultan pengawas dan pihak dari UPT Binamarga Gunung Tua ?, begitu juga dengan timbunan pada jembatan, mereka menggunakan galian yang tidak tahu dari mana diambil, padahal setahu saya untuk pemilik izin galian yang ada di Palas hanya satu, itupun di Kecamatan Sosa. Sedangkan di sini setahu saya sudah dua alat berat jenis eskalator yang sudah diamankan pihak Polsek Binanga. Lantas dari mana mereka dapatkan galian untuk timbunan jembatan itu bang?”, tanya Ali dengan nada kesal.

Dihari yang sama menanggapi pertanyaan warga desa Aek Dolok dan warga Desa Aek Buaton, Fakta Pers Media mencoba mengkonfirmasi kepada Kapolsek Binaga melalui selulernya.

“Saya baru mengetahui kalau ada galian di pinggir jalan lintas di Desa Aek Buaton, tapi saya minta maaf tidak bisa ke sana untuk survey karna saat ini saya sedang menuju ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk mengikuti kegiatan”, ungkap Kapolsek.

Kabid Standarisasi dan pengendalian pada BP2TM Palas, Jum’at (23/9) melalui sub bidang Ali Bonar mengatakan, ” kita akan rembukan informasi ini, sebenarnya memang benar pemilik izin galian hanya pengusaha satu. Itupun di Kecamatan Sosa. Kalau ada yang lain, sementara kita juga tidak ada menerima informasi tentang adanya  penambahan izin galian bisa dikatakan tambang itu ilegal, secepatnya saya akan tanyakan ini ke Kaban untuk bentuk  Tim dan survey ke lokasi yang dimaksud”.

Sementara Dimas PU TAMBEN Palas melalui Kabid Tamben tidak dapat ditemui dikantornya, sedangkan BLHD Palas belum bisa dimintai keterangan atas dampak lingkungan terhadap penambang galian ilegal.

(R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments