Kamis, Mei 13, 2021
BerandaKetua Panitia BPP-KB Palas Dinilai Tidak Tahu Tupoksi, Kegiatan Hari Anak Nasional...
Array

Ketua Panitia BPP-KB Palas Dinilai Tidak Tahu Tupoksi, Kegiatan Hari Anak Nasional diwarnai Pembodohan Publik

DSCN1829
Kaban BPP-KB Palas, Melinda Sormin SKM.

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Rabu (31/8) menggelar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2016 dengan Tema “Akhiri Kekerasan Terhadap Anak”. Bertempat di Aula Hotel Al-Marwah Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Ketua Panitia BPP-KB Palas dinilai tidak tahu tupoksi, kegiatan HAN diwarnai pembodohan publik.

Pasalnya, Kepala Badan BPP-KB Palas dan ketua panitia saling lempar bola saat ditanyai seputar kegiatan HAN. Dinilai tidak tahu tupoksi terkesan tertutup terhadap media saat ditanya tentang anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut.

DSCN1830
Terlihat Teratak kegiatan HAN tidak bermanfaat di luar aula.

Diketahui dalam kegiatan peringatan HAN, diadakan lomba lukis bertemakan “Keluarga Bahagia Sejahtera”, dengan peserta lomba 2 siswa/siswi kelas 5 SD terbaik di tiap kecamatan, lomba pidato dengan tema “Akhiri Kekerasan Terhadap Anak”, dengan peserta lomba 2 siswa/siswi SMP-MTs terbaik dari tiap kecamatan, dan lomba senam sehat dengan peserta lomba siswa/siswi TK 8-9 orang (satu kelompok) terbaik dari tiap kecamatan, serta yang hadir sebagai juri yakni dari TP PKK Kabupaten Palas, Dinas Pemuda dan Olahraga Palas dan BPP-KB Palas.

Kaban BPP-KB Palas, Melinda Sormin SKM disela-sela kegiatan tidak bersedia ditanyai seputar kegiatan dan mengarahkan Fakta Pers media menemui  Ijah yang diketahui sebagai ketua panitia kegiatan.

“Saya lagi sibuk untuk informasi kegiatan temui saja Ijah, dia adalah ketua panitia kegiatan”, terang Kaban.

Kabid KB  pada BPP-KB Palas yang mengaku panitia atau juri dari  perlombaan yang saat ditanyakan seputar kegiatan lomba mengaku bahwa semua informasi yang diminta fakta Pers media, masih ditangan masing-masing juri serta menyampaikan untuk datang kembali besok ke Kantor BPP-KB Palas.

“Panitia untuk lomba terdiri dari PKK, Pendidikan dan Dispora, tapi kalau siapa nama pemenang lomba, dari sekolah mana, semua data yang bapak minta itu semua masih di tangan masing-masing juri, besoklah kita bertemu kalau mau informasi itu, saat ini kami masih repot”, terangnya.

Ketua panitia HAN, Nur Azizah Afrita Lubis, saat di tanyakan seputar kegiatan malah sempat mengaku bukan ketua panitia yang dimaksud Kaban BPP-KB Palas terkesan lecehkan wartawan dengan mengatakan wartawan di Palas tidak pernah tanyakan tentang anggaran kegiatan, tetapi selalu tanyakan pidato Bupati atau Sekda.

“Saya bukan ketua panitia kegiatan yang dikatakan Bu Kaban, saya hanyalah staf biasa, tapi termasuk di dalam kepanitiaan. Ya kita taulah, sedikit kita berkata, orang abang kan pandai mengolah kata. Kalau mengenai anggaran kegiatan, silahkan Koordinasi dulu dengan Kaban. Banyak wartawan (red) disini, mereka tidak pernah pertanyakan tentang anggaran, dan mereka biasanya hanya menampilkan pidato Bupati dan Sekda”, katanya.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan HAN Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1948 tentang HAN, Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights of the child (Konvensi tentang Hak Anak), namun fakta dilapangan dinilai tidak sesuai dengan dasar yang dibubuhkan di Juklak.

James Nainggolan wartawan koran mingguan Medan mengaku heran melihat kegiatan, pasalnya James melihat adanya Teratak diluar aula yang tidak bermanfaat. Bahkan ia juga mengakui setiap kegiatan BPP-KB Palas terkesan tertutup oleh media.

“Sayang kali uang negara dihancurkan untuk hal yang tidak bermanfaat. Untuk apa Teratak itu, sudah dihiasi tapi tidak digunakan. Memang kalau BPP-KB yang punya kegiatan kebanyakan pasti kita hanya diberikan pidato untuk bahan penulisan. Sementara kalau kita tanya anggaran, ah susah kali itu bang”, tandasnya.

Penyelenggaraan negara yang tidak transparan berarti ketidaksediaan para pejabat negara untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. Informasi, keterangan, dan kebijakan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas tidak tersebarkan dan hanya diketahui terbatas di lingkungan pejabat negara.

Akibatnya, rakyat tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan untuk berpartisipasi. Ketidakterbukaan atau ketertutupan dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik. Selain itu, ketidakterbukaan menandakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara negara tidak berani bertanggungjawab atas apa saja yang telah dan akan dilakukan kepada rakyatnya.

Penyelenggaraan negara yang tidak transparan dapat merenggangkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akibat hubungan yang tidak baik ini akan dapat menimbulkan krisis kepercayaan, rakyat makin tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk menciptakan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan, sehingga melemahkan persatuan dan proses kemajuan suatu wilayah.

(R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments