oleh

Minim Sosialisasi, Bangunan Tanpa Izin Menjamur di Kecamatan Kembangan

-Daerah-293 views

Jpeg

FAKTA PERS – JAKARTA.

Bangunan liar yang didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ternyata masih banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan bangunan yang berdiri melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) seolah bebas menjamur tanpa pengawasan dari Suku Dinas Penataan Kota.

Pantauan Fakta Pers Media dibeberapa wilayah Kecamatan Kembangan banyak ditemukan bangunan tanpa IMB. Seperti penemuan di JL. H Sa’aba Raya, Komplek Walikota Meruya selatan, RT 07 /008, Kelurahan Joglo yang dibangun tanpa IMB. Bahkan, terlihat pembangunannya sudah mencapai 75 persen.

Menurut Perda No 7 Tahun 2010 dan Pergub No 38 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 jelas tertuang mengenai perizinan dan tata laksana pembangunan. Namun hal ini tidak diindahkan oleh Kasi Penataan Kota Kecamatan Kembangan.

Dengan penemuan-penemuan tim Fakta Pers Media dilapangan, sangat disayangkan tidak ada upaya tindakan tegas dari Kasi Penataan Kota Kecamatan Kembangan maupun Kasudin Penataan Kota Administrasi Jakarta Barat guna menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar.

Menanggapi hal itu, menurut tokoh masyarakat Kecamatan Kembangan, Matsani, SH menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan bangunan melanggar yang minim pengawasan. “Seharusnya pihak Penataan Kota terbuka dan transparan masalah perizinan, apalagi masyarakat masih banyak beranggapan kalau pengurusan izin memakan proses lama.” ujarnya.

“Masyarakat terkesan suka melakukan aksi damai di tempat dengan pihak Penataan Kota, terkait izin harus terbuka, waktunya juga harus jelas. Jangan masyarakat sudah membangun baru petugas melakukan damai di tempat.” lanjut Matsani.

Dia berharap, pihak Sudin Penataan Kota Administrasi Jakarta Barat membuat ruang konsultasi bagi masyarakat, karena saat ini DKI belum banyak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi tentang perizinan dan pembangunan. “Jangan sampai masyarakat terjebak dalam ketidaktahuan, karena ketidaktahuan tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Sudin PK tidak hanya bertugas mengawasi dan melakukan penindakan saja, tapi juga harus bisa memberikan memberikan sosialiasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang desain teknis agar tidak melanggar ketentuan. //Maikhel/Mumuh//

Komentar

News Feed