oleh

SDPK Kecamatan Kembangan Lindungi Bangunan Alfamart yang Melanggar

-Daerah-286 views

 

IMG-20160919-WA0006
Bangunan mini market Alfamart di Jl. H Lebar Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembanganyang masih terus dikerjakan meskipun sudah disegel.

FAKTA PERS – Jakarta.

Bangunan mini market Alfamart kian menjamur dan menyalahi aturan peruntukan di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Namun yang menjadi pertanyaan publik, Seksi Dinas Penataan Kota (SDPK) Kecamatan Kembangan hanya membiarkan saja, bahkan terkesan melindungi tanpa ada tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran yang menjadi ketentuan bagi setiap pelangaran bangunan yang tidak sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2014 mengenai zona tata ruang (rencana detail tata ruang Ibu Kota Jakarta).

Bangunan melanggar dan menyalahi tata ruang seperti yang berdiri di Jl. H Lebar Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan yaitu banguna mini market Alfamart yang pada waktu sebelumnya telah dibongkar karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun saat ini telah didirikan kembali, meski pada bangunan tersebut telah terpasang papan segel yang ditempelkan di tempat tersembunyi. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa kegiatan membangun masih tetap berjalan?.

IMG-20160919-WA0009
Papan segel yang diduga sengaja disembunyikan dibalik pintu seng.

Saat dikonfirmasi salah seorang kontraktor pelaksana di lokasi yang mengaku bernama Manurung mengatakan bahwa dalam urusan perijinan itu urusan pihak Alfamart. “Setahu saya izin yang dimiliki yaitu mini market. Hanya saja saya tidak bawa, itu ada di rumah,” ujarnya, (15/9/16).

Saat akan dikonfirmasi oleh Fakta Pers Media, Danu selaku Kasi Dinas Penataan Kota (KDPK) Kecamatan tidak berada di ruangan, bahkan seluruh staf DPK yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlihat satu orang pun didalam ruangan (15/9/2016). Padahal, pada saat itu jam masih menunjukan pukul 14.00 Wib siang hari, belum waktunya jam pulang pegawai.

Untuk memastikan dan pengecekan yang disampaikan oleh pihak Kontraktor Alfamart, Fakta Pers Media mengkonfirmasi pelayanan PTSP. Mulyadi salah seorang staf sebagai perwakilan kepala PTSP untuk menyampaikan informasi mengenai perijinan mengatakan, bahwa pihak PTSP hanya mengeluarkan Ketetapan Rencana Kota (KRK) yang diperuntukan sebagai rumah tinggal atau R4, sedangkan yang berwenang mengeluarkan izin adalah dari BPTSP Walikota Administrasi Jakarta Barat.

Ketika dikonfirmasi mengenai papan izin yang sebelumnya dipasang dan diduga palsu, Mulyadi tidak berani memberikan komentar terkait hal itu. Menurutnya, PTSP Kecamatan Kembangan tidak mengetahui hal itu, yang pasti oihak-pihak terkait di lapangan yang mengetahuinya.

Salah seorang tokoh di lingkungan sekitar Azis sangat menyayangkan atas kinerja para Pamong Praja Daerah atau pejabat terkait kurang tegasnya dalam menjalankan tugasnya untuk menindak dan menegakan peraturan daerah tentang Zonasi Tata Ruang Kota Jakarta yang tertuang dalam Perda No 1 tahun 2014 dan Perda No 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung.

“Apabila hal ini tidak ada tindakan tegas oleh pihak SDPK, maka akan lebih banyak lagi bangunan-bangunan yang bermasalah tanpa mengikuti peraturan yang ada, dan tentu hal ini sangat merugikan banyak pihak, baik masyarakat sekitar maupun Pemda DKI yang tidak sesuai dengan pendapatan asli daerah karena sudah pasti akan berdampak pada perpajakan serta restribusinya,” tutur Azis kepada Media. (Guntur / Mumu)

Komentar

News Feed