oleh

Dinilai Tebang Pilih, Pembongkaran Bangunan 4 Lantai di Palmerah Terkesan Ada Permainan

-Daerah-310 views

IMG-20161004-WA0049 (1)

FAKTA PERS – Jakarta.

Dinas Penataan Kota DKI Jakarta beserta jajaran Sudin Penataan Kota Jakarta Barat dan Seksi Penataan Kota Kecamatan Palmerah melakukan pembongkaran sebuah bangunan yang dinilai melanggar peraturan daerah di Jalan Raya Kemanggisan Raya RT 005/013, No. 54. (5/10).

Bangunan milik Indriana Viktor setinggi empat lantai yang dibangun sejajar sebanyak lima unit itu hanya mengantongi IMB Rumah Flat dengan No 108/8.1/31.73/-1.785.51/2016 tanggal 6 April 2016. “Namun ironisnya kesan tebang pilih dalam pembongkaran bangunan yang melanggar di wilayah Jakarta Barat sangat terlihat jelas,” kata Awi salah seorang warga saat menyaksikan pembongkaran tersebut.

Menurut Awi, “padahal bangunan tersebut jelas melanggar sangat fatal, lihat saja bangunan tersebut tidak ada jarak GSB, jarak kiri, kanan, belakang, dan juga garis sepadan jalan (GSJ) habis semua dibangun.” ujar Awi.

Kemudian kejanggalan lainya pada aksi bongkar tersebut  hanya membongkar dak di lantai 2. Ada pun pelanggaran bangunan itu yakni jarak bebas samping kiri-kanan-belakang masing-masing 3 meter.

Menurutnya, “Seharusnya pembongkaran itu bisa menggunakan alat berat Becho karena lokasinya pun memungkinkan, ini kenapa bongkar bangunan sebesar itu hanya manual pake bogem dan palu saja, ini jelas ada permainan antara pemilik dengan Dinas Penataan Kota DKI,” lanjut Awi.

Di sinilah letak kesenjangan tebang pilih antara orang kecil dan orang kaya, kalau orang kecil rumah tinggal pake alat berat sampai rata dengan tanah, kalau orang kaya ngga mau dia karena dikasih atau dijanjikan sesuatu, makanya tidak mau pake becho .” jelas Awi.

Sementara Ir. Hendrawan Slabi, salah satu pengamat kota di kediamannya di kawasan Kebon Jeruk menuturkan, “Rumah Flat dapat dikategorikan sebagai rumah susun atau apartemen bukan ruko atau rumah tinggal,” ujarnya.

Menurutnya, “hal seperti itu bukan hal yang tabu lagi, jangan heran pak. Itulah salah satu masalah terbesar kita di Jakarta ini, hingga kini tata ruang kita masih carut marut, bukan karena tidak ada pengawasan namun celah dan ruang itu yang dimanfaatkan oleh petugas tata ruang untuk mendapatkan sesuatu.”

“Lihat saja pembangunan di Jakarta Barat sampai saat ini masih semrawut dan tidak beraturan, karena memang ada unsur kesengajaan atau pembiaran oleh oknum aparat yang bermain di balik semua itu, kalau tidak ada restu dari petugas dinas mana mungkin masyarakat berani melakukan pelanggaran,” lanjutnya.

Hendrawan menambahkan, ‘akibat dari keserakahan pejabat yang tidak menjalankan tupoksinya dengan baik masyarakat yang selalu jadi korban, banjir dimana-mana karena dampak dari hilangnya resapan air dari bangunan yang tak beraturan.”

Dia berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) lebih tegas lagi memberikan sangsi pada bawahannya apabila kedapatan bermain dengan pelanggaran bangunan yang merugikan semua pihak masyarakat dan negara.

Terlihat hadir dalam kegiatan bongkaran bangunan dari DPK diwakili Berry Hasudungan Siagian dan Agus Supriyono. Sementara itu dari pihak Sudin Penataan Kota (PK) dihadiri Kasi Fajar beserta rombongan tim bongkar. (Red02)

Komentar

News Feed