oleh

Galian Sirtu ‘Sumber Suko’ Kecamatan Gempol Mengalihfungsikan Jalan Milik Perhutani

-Daerah-404 views

images

FAKTA PERS – PASURUAN.

Keberadaan tambang galian pasir dan batu (sirtu) yang merusak lingkungan mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis lingkungan hidup. Mereka menyayangkan keberadaan tambang galian sirtu di Desa Sumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Galian Sirtu atau Galian C Sumber Suko milik H. Rukun telah mengalihfungsikan hutan lindung untuk akses jalan dump truk pengangkut material tersebut, meski hanya untuk akses jalan, dampaknya tetap dapat merusak lingkungan hutan lindung.

Haji Rukun saat ditemui Fakta Pers Media menjelaskan, ”kalo saya tidak takut mati, dan kalo mau menghadap, menghadap saja di Suryono Pani karena saya suda dijaga sama dia,” jelasnya.

“Itu melanggar undang-undang terkait keberadaan hutan lindung. Tambang itu harus distop dan dihentikan,” kata Haji Tornado penggiat LSM Gradika Pasuruan, Jawa Timur.

“Terlepas lahan yang dijadikan lokasi tambang sudah menjadi milik pengusaha Haji Rukun dan untuk perizinanya memang suda ada tapi kita tidak tahu suda mati apa masih hidup, namun lokasi disekitar tambang adalah hutan lindung,” jelas Tornado.

2016-10-11-23-04-51--1197415207-1 (2)  2016-10-26-03-31-53--337011 (2)

Sesuai fungsinya, hutan lindung tidak boleh disentuh oleh manusia, karena hutan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Baik itu masih banyak keaneka ragaman jenis tanaman, satwa yang terdapat di dalamnya hingga untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hutan lindung tersebut juga menjadi daerah tangkapan mata air yang harus dilestarikan.”Dan kebetulan, di atas tambang itu juga terdapat beberapa sumber air yang dimanfaatkan warga sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketersedian air di sekitar lokasi tambang pasti akan menyusut,” ujarnya lagi.

Buktinya sungai yang berdekatan dengan hutan lindung, debit airnya sudah jauh berkurang, karena sumbernya mengecil dan bahkan bisa mati. Baik tonase muatan truk pengangkut galian C tidak sesuai volume sehingga bisa merusak jalan dan bila truk pengangkut tambang galian C berlalu-lalang dijalan raya, debu-debu selalu berterbangan kesana-kemari membuat tidak nyaman pengendara dan membuat timbulnya kecelakaan dijalan raya,” imbuh Tornado.

Bukan hanya di Desa Sumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan saja yang adanya aktifitas penambangan. Di sekitar Desa Kenep, Kecamatan Beji, tidak jauh dari ruas jalan yang menghubungkan Bangil-Pandaan, juga terdapat aktifitas penambangan Sirtu.

“Untuk lokasi tambang Sirtu bukan hanya di Sumber Suko saja di Desa Kenep Kecamatan Beji sekitar 5 titik, dan banyak dump truk pengangkut sirtu yang keluar masuk lokasi itu. Itupun juga harus dihentikan, karena kondisi keseimbangan alam sudah goyah,” ujar Haji Tornado.

Dari salah seorang staf di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan , yang enggan disebut namanya diperoleh informasi, memang perijinan tambang untuk kawasan Gunung Penanggungan dan sebagian di Pasuruan bagian barat, tidak akan dikeluarkan lagi.

“Yang bisa beroperassi hanya yang masih mengantongi ijin. Itupun dengan syarat harus menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.

Truno dibagian Pertambangan yang bertugas di BP3M Perizinan Kabupaten Pasuruan menjelaskan,” Untuk kewenangan perizinan Kabupaten Pasuruan tidak mempunyai kewenangan,” Dan untuk kewenangan pertambangan tersebut suda ditangani oleh provinsi sejak tahun 2015.

Sesuwai UU NO. 23 Tahun 2014 kewenangan perizinan pertambangan ada pada pemerintahan propensi Jawa Timur, sedangkan untuk pemerintahan pusat hanya pengawasan saja,”Dan untuk rekom Bupati hanya berupa Info Tata Ruang saja sedangkan keputusan kita serahkan pada kajian propensi,” tuturnya.

Untuk penyalahgunaan para pelaku tambang pihak perizinan Kabupaten Pasuruan hanya bisa menginformasikan di Dinas ESDM propensi,”tambahan dari Truno.

Itu melanggar undang-undang terkait keberadaan hutan lindung. Tambang itu harus distop dan dihentikan,” Sesuai yang terurai sebagai berikut,

(1).Tindakan inventarisir galian C dapat menegur camat dan kepala desa tersebut melalui bupati kabupaten Pasuruan, kemudian anggota dewan DPRD meminta kepada seluruh aparat terkait seperti Satpol PP, Deperidag, Dishub, BPN, Kepolisian, Danramil, Koramil wilayah Kabupaten Pasuruan untuk segera membentuk Tim Work.

(2). Penutupan Usaha Galian C dengan Paksa DPRD bersama-sama pemda dan jajaran terkait untuk melakukan sidak dengan menutup galian tanah yang berada di wilayah kabupaten Pasuruan dan menindak oknum-oknum pejabat, aparat dan sebagainya yang memback-up kegiatan galian C.”

Selain itu DPRD juga harus mengeluarkan surat rekomendasi pelarangan galian dan penutupan galian C di se-kecamatan yang dapat merusak lingkungan hidup dan fungsi dari wilayah tersebut.

(3). Pembuatan Perda tentang Galian C Apabila dua solusi pada Nomor 1 dan Nomor 2 tidak dapat mengatasi masalah, maka dilakukan sebuah solusi terakhir yaitu legalisasi usaha galian C dalam bentuk Perda, sehingga pajak yang dikeluarkan resmi masuk ke kas negara bukan ke oknum yang tidak bertanggung jawab,”

Dan untuk Perda ini harus direncanakan sedemikian rupa agar dalam menjalankan usaha galian dapat diatur secara tegas batas-batas izin usahanya.

“Berdasarkan UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral pada pasal 8 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral yaitu memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan apabila usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin maka oknum yang terkait (dalam hal ini pengusaha galian)

Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 pada UU No.4 Tahun 2009, yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh milyar) rupiah”, tutur Tornado.

Khusus soal rencana pembangunan jalan akan segera dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan, seperti jalan baru menuju puncak Gunung Penanggungan akan dibangun dengan konstruksi cor beton oleh pemkab setempat menuai kontroversi.

Alasannya,bada ratusan situs yang belum tergali di area Gunung Penanggungan. Jalan selebar 7 meter rencananya bakal dibangun mulai dari pos pendakian di Desa Tamiajeng sampai ke kaki Gunung Penanggungan. Dari kaki gunung, pemkab akan membangun tangga cor beton selebar 6-7 meter hingga ke puncak gunung. Tak tanggung-tanggung, dana yang dialokasikan dari APBD mencapai Rp 8 miliar.(Pur)

Komentar

News Feed