Selasa, Juli 27, 2021
BerandaIMB Langka, Bangunan Ilegal Marak Di Palas
Array

IMB Langka, Bangunan Ilegal Marak Di Palas

20161005_152922
Pembangunan Plank Kantor DPPKAD Palas yang tidak menggunakan plank infomasi.

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Meski aturan terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sudah sangat gamblang dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (UUBG), namun ternyata IMB masih merupakan jenis izin yang langka di Kabupaten Padang Lawas.

Hal ini dikatakan Kaban Perizinan Palas, Arseh, belum lama ini saat ditemui di kantornya mengakui bahwa untuk tahun 2016 pihaknya belum ada mengeluarkan IMB. “Memang untuk 2016 ini kita belum ada mengeluarkan IMB untuk beberapa bangunan fisik yang ada, apa alasanya tanyakan saja kepada PU TAMBEN, karena merekalah yang mengeluarkan rekomendasinya.” tuturnya

Menurut informasi dari salah satu staff Perizinan jumlah keseluruhan bangunan yang memiliki IMB hanya 137 se-Kab Palas. “Saya juga heran kenapa Pemda terkesan tutup mata akan IMB, padahal itukan termasuk PAD, bahkan untuk kantor Pemda Palas saja masih banyak yang belum memiliki IMB, seperti RSUD Palas, sampai saat ini dalam proses pembangunan yang ada juga tidak mengurus IMB nya”. terangnya sembari meminta Fakta Pers Media agar tidak mencantumkan namanya di media.

Sementara Kabid Cipta Karya, Pada dinas PU TAMBEN Palas, Rabu, (5/10) saat dikonfirmasi mengenai bangunan rehap Puskesmas yang diketahui terdapat 8 titik di Kab Palas apakah sudah ada rekomendasi untuk IMB, Kabid mengaku kalau Puskesmas sudah ada rekomendasinya, hanya saja kalau mengenai IMB saya kurang tahu, silahkan tanyakan saja ke Perizinan Palas.

“Sebenarnya saat kita mengajukan rekomendasi IMB ke Perizinan Palas, kegiatan pembangunan dapat terus berjalan menunggu IMB dari perizinan keluar, jadi pekerjaan fisik bangunan jalan terus”, terangnya.

Sedangkan saat di tanya mengenai IMB kantor KB yang diketahui terdapat di 12 titik yang tersebar di kecamatan yang ada di Kab Palas, dia mengakui tidak ada campur tangan Cipta Karya terkait hal tersebut,” tanyakan saja kekantor KB”,

Sedangkan mengenai pengerjaan plank kantor DPPKAD tanpa papan informasi proyek yang tepat berada di samping Kantor Dinas PU TAMBEN, Kabid mengatakan tidak mengetahui, “merekalah itu, tanyakan sajalah sama mereka.” terangnya.

Pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB dalam hal ini dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung (Pasal 115 ayat [1] PP 36/2006). Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat [2] UUBG). (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments