Kamis, Mei 13, 2021
BerandaKadis Pendidikan Tidore Kepulauan Haramkan Pungli
Array

Kadis Pendidikan Tidore Kepulauan Haramkan Pungli

TIDORE (2)
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo

FAKTA PERS – TIDORE, MALUKU UTARA.

Demi menciptakan Perangkat kerja yang bersih, bebas dari pungutan liar (pungli), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo. menegaskan dan mengharampakan pungli di instansi yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan Kadispora Kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (27/10).

“Jadi Dinas Pendidikan Mengharamkan yang namanya pungli, kami suda intruksikan kepada semua kepala sekolah SD, SMP, dan SMA bahwa dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun lewat rapat yang dilakukan dua hari lalu di Aula Dinas Pendidikan.” Jelas orang nomor satu di Dinas Pendidikan tersebut.

Sementara itu, untuk Dinas Pendidikan menurut Kadis suda memberikan intruksi agar tidak melakukan pungutan liar ketika ada pengurusan apapun.

“Saya suda pertegaskan bahwa satu kertas yang keluar dari Dinas Pendidikan itu tidak dibayar alias gratis. Jadi Dinas Pendidikan bebas dari pungutan liar.” Jelasnya

Kalaupun ada pungutan liar, lanjut Ismail itu adalah oknum.

“Apabila terjadi pembayaran, itu adalah oknum dan bukan atas nama instansi, karena kami suda sangat tegas melarang adanya pungutan liar tersebut.” Tambahnya.

Kadis juga menambahkan apabila terjadi dan kedapatan ada oknum yang melakukan hal tersebut (pungli,red) maka tindak lanjutnya adalah hukum.

“Misalnya ada PP yang mengatur hal tersebut sampai pada tingkat pemecatan, ya itu resiko mereka karena tidak mengindahkan apa yang telah di instruksikan, apalagi sangsi dari konsekuwensinya tidak dihitung berapa nilai Rp yang diambil.” Jelasnya.

Sementara itu, Ditanya soal Pembayaran Iuran BP3 atau lebih dikenal dengan Uang Komite, kadis menegaskan bahwa sekolah dilarang untuk mengumpulkan uang komite

Sebab Komite itu diluar dari lembaga sekolah jadi tidak bisa dicampurkan kedalam kepengurusan pihak sekolah.

“Jadi kalu sekolah beralasan bahwa itu uang komite, maka harus diserahkan ke komite karena komite itu bukan dari lembaga sekolah. Jangan sampai guru ataupun tata usaha dijadikan sebagai bendahara komite untuk menangani uang komite tersebut, itu tidak bisa.” tegas Kadis.

Kadis mengharuskan agar semua kepengurusan komite itu tidak melibatkan pihak sekolah sehingga dalam hal terjadi pemeriksaan, sekolah terlepas.

“Semua pengurus baik itu sekertaris dan bendahara semuanya dari komite, jadi yang mengatur harus dari komite bukan dari pihak sekolah. Bahkan pembayaran guru honorerpun dilakukan oleh komite lewat uang komite tersebut.” Jelas Ismail. (ss)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments