Minggu, Juli 25, 2021
BerandaProyek 57 Miliar RSUD Bangil Terancam Molor
Array

Proyek 57 Miliar RSUD Bangil Terancam Molor

20161024_154655

FAKTA PERS – PASURUAN.

Cepat, Lugas, dan Akurat proyek pembangunan gedung Insaltasi Gawat Daururat (IGD) yang berada di lokasi Jalan, Raya Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan, dan bersumber dana dari anggaran APBD 2016, dengan anggaran mencapai  Rp. 57 miliar yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya terancam molor.

Proses pengerjaan proyek yang seharusnya selesai di bulan Oktober, tapi fakta di lapangan proyek itu masih dalam 75 persen untuk pekerjaannya. Seharusnya dalam jangka enam bulan harus selesai atau harus rampung untuk pekerjaannya.

Banyak dugaan yang berkembang di lapangan proyek tersebut menuai kejanggalan. Pasalnya, bila ada pihak Wartawan atau LSM mau masuk ke lokasi proyek, banyak proses yang harus dilalui untuk masuk ke areal proyek.

Ketua Penggiat LSM Penjara Indonesia Rudi Hartono. Sh menjelaskan, “Dugaan temuan kami di lapangan proyek banyak menuai kejanggalan diantaranya, (1). Pekerjaan proyek Subkon dari PT lain, (2). Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dokter Dwi diduga kuat mengeluarkan uang untuk pengamanan proyek ke LSM dan Wartawan, (3). Untuk pekerja proyek tidak ada BPJS,

“Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57 milyar semestinya didukung manajemen kontruksi yang efektif, artinya dari pihak pelaksana harus mampu mengerjakan agar bisa tepat waktu sesuai dengan kontraknya,” ujar Rudi.

”Kalau melihat progres sementara seperti itu, ada potensi PT. Nindya Karya proyek ini akan tidak terselesaikan sampai batas waktu kontrak, itu dilihat dari pekerjaan yang masih banyak belum tergarap atau belum rampung, karena dugaan kami dilapangan dengan keterlambatan proyek tersebut mlempem karena ada indikasi oknum Media dan LSM,” tuturnya dengan tegas.

Lebih lanjut, “Realisasi fisik proyek 75 persen, itu proyek APBA “Kritis” penyebab “keterlambatan” (1). Rekanan lambat memulai pekerjaan. (2). Pelelangan dan pelaksanaan pembuatan gambar (SID/DED) dengan pekerjaan fisik bersamaan pada tahun ini. (3). Pekerjaan fisik harus menunggu selesai pembuatan SID/DED.

Kami menyarankan, agar rekanan yang mengerjakan proyek konstruksi APBA senilai 57 miliar itu segera memaksimalkan pekerjaan yang baru 75 % dengan cara buruh, jam kerja, peralatan, material, dan pengawasan.” pungkasnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan dilakukan dengan prosedur pengadaan (kecuali Pengadaan Barang/Jasa Desa – diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota tersendiri), wajib mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Pengguna APBD.

Artinya, sangat dimungkinkan untuk diberlakukan solusi yang sama sesuai dengan PMK di atas. Namun yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan APBD menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri agar berlaku untuk seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Permendagri yang berlaku saat ini, belum mengakomodasi dan memberikan solusi pembayaran pekerjaan yang belum dapat diselesaikan menjelang atau pada akhir tahun anggaran.

Dengan tidak adanya solusi tersebut, maka terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir kontrak harus dilakukan pemutusan kontrak sepihak sehingga output yang ditentukan dalam dokumen anggaran tidak tercapai. (Pur)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments