oleh

PT Rekayasa Utama Konsultan “Bertangan Besi”, Proses Pembangunan Jembatan Aek Dolok Gunakan Material Ilegal

-Daerah-291 views

DSCN1949 (2)

FAKTA PERS – Padang Lawas.

PT Rekayasa Utama Konsultan pengawas proyek pembangunan jembatan Aek Dolok pada ruas jalan lintas provinsi Sumut (Jalinsum) jurusan Km. 168 (Binaga) – Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas (Palas) dengan biaya Rp. 5.391.550.000, dan bersumber dari dana APBD Provsu Tahun anggaran 2016 dikerjakan PT Cipta Nusantara  menggunakan material Ilegal.

DSCN1945 (2)  DSCN1915 (2)

Pihak PT Rekayasa Utama Konsultan, bermarga Daulay tidak bersedia dikonfirmasi Fakta Pers Media saat ditemui di lokasi pembangunan jembatan, dengan alasan sibuk menulis berita. “Saya lagi sibuk menulis berita dan saya tidak bisa diganggu, yang saya kerjakan ini kan untuk negara,” katanya terkesan sombong.

Camat Aek Nabara Barumun, Pamonoran Siregar saat ditemui di kantornya, dan saat ditanyakan seputar galian mengakui bahwa pihaknya tidak mengetahui hal tersebut, namun Pemborong pernah melayangkan surat pemberitahuan kerja. “Mereka pernah melayangkan surat ke kita prihal pemberitahuan kerja pembangunan jembatan, namun kalau untuk galian saya tidak tahu.”

DSCN1540 (3)  DSCN1541 (3)

Kaban BP2TM Palas, Arseh saat ditemui dikantornya belum lama ini mengungkapkan bahwa untuk ijin galian C yang ada di Palas hanya satu yaitu milik H Payungan di Kecamatan Sosa.

Sementara Kaban BLHD Palas, Suleman saat ditemui Fakta Pers Media, Senin (24/10) dikantornya mengatakan bahwa pihaknya tidak ada memberikan rekomendasi lingkungan kepada Pemborong jembatan.

Dalam pengambilan material tanah, pihak konsultan tidak tanggung-tanggung dalam melaksanakan aksinya, Alat berat yang diduga milik rekanan (pemborong) yang beroperasi mengambil galian di pinggiran Jalinsum, kendati berita terkait sudah sering menjadi sorotan bahkan belum lama ini Fakta Pers Media melalui seluler pernah melaporkan hal ini ke Polsek Binaga, namun kegiatan masih terus beroprasi sehingga menuai kritik publik bahwa si Pemborong bertangan besi atau tidak tersentuh hukum.

Robert Nainggolan warga Barumun sangat kecewa dengan pihak Pengawas PU Provsu melalui UPTD Gunung Tua dan penegak hukum.”Sebenarnya peran UPTD Gunung Tua dalam Kepengawasan sangat lemah, apakah memang di RAB nya bisa menggunakan material timbunan illegal?”

“Begitu juga dengan kepolisian yang terkesan takut sudah jelas bahwa galian itu illegal, namun kenapa tidak ditangkap, padahal belum lama ini Polres Tapsel sudah menahan alat berat yang diduga milik Ketua DPRD Palas yang beroprasi mengambil galian C, lalu kenapa ini sudah langsung di pinggiran Jalinsum kok tidak ditangkap?” lanjutnya.

Pembangunan butuh pengorbanan, namum mengatasnamakan pembangunan dengan mengorbankan lingkungan, jelas bukan langkah yang tepat, merusak bumi Padang Lawas sebagai pintu masuk pembangunan juga bukan kebijakan cermat, aktifitas pengerusakan mulai tidak kenal tempat, eksploitasi mengerikan ini harus dihentikan bila tidak dikhawatirkan tanah nan subur ini terkena bencana lingkungan yang dahsyat.

Sehingga banyak sorotan miring dari masyarakat dan pengamat sosial dengan aktivitas pembangunan tersebut. Kuat dugaan terdapat persekongkolan mafia proyek dan oknum pejabat maupun aparat terkait dalam lingkaran proyek yang seakan-akan tidak pernah tersentuh oleh pengawasan hukum.

Masyarakat berharap kepada aparat penegak hukum dari tingkat provinsi atau pusat bertindak tegas dalam menyikapi permasalahan di daerah, khususnya memberantas mafia-mafia proyek  berdampak kerusakan lingkungan yang melibatkan pejabat dan aparat setempat. (R9)

Komentar

News Feed