Selasa, Juli 27, 2021
BerandaRAB Terkesan Rahasia, Good Governance Di Kabupaten Palas Dipertanyakan
Array

RAB Terkesan Rahasia, Good Governance Di Kabupaten Palas Dipertanyakan

20161005_162519
Publikasi Bupati dan wakil Bupati Palas yang bertemakan tentang sikap transparan dari pemerintah.

FAKTA PERS – Padang Lawas.

Sikap pemerintah yang tidak transparan tentu akan berakibat fatal bagi pembangunan, bagaimana masyarakat bisa mengawasi pembangunan tanpa mengetahui RAB dan spesifikasi bangunan, hal tersebut terlihat dari kinerja pemerintah terkait terkesan tidak transparan dengan tidak mempublikasikan kepada masyarakat.

Foto0636
Kabid Cipta Karya Pada dinas PU TAMBEN Palas, Sapran.

Kabid Cipta Karya, pada dinas PU TAMBEN Palas, Rabu, (5/10) kepada Fakta Pers Media mengatakan,” RAB bukanlah termasuk rahasia negara, namun kami juga tidak bisa sembarangan memberikan atau memperlihatkan kepada masyarakat, kalau memang masyarakat membutuhkan, silahkan tanyakan hal itu kepada Kadis, nanti beliau yang memanggil saya.” kata Kabid Cipta Karya.

Dihari yang sama, Siregar salah satu warga Barumun mengecam tindakan ASN (Aparatur Sipil Negara), yang sudah menerima amanah dengan menempatkan posisi disatuan kerja yang dibidangnya, namun terkesan tidak transparan dengan tidak memoperbolehkan masyarakat melihat spek ataupun RAB bangunan, kepada Fakta Pers Media  mengatakan, ” apanya yang tidak rahasia? kenapa mereka harus kawatir tunjukan ke masyarakat, apa alasan pak Kabid Cipta Karya demikian, secara tidak langsung artinya RAB itu adalah rahasia”.tegasnya.

Penyelenggaraan negara yang tidak transparan berarti ketidaksediaan para pejabat negara untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. Informasi, keterangan, dan kebijakan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas tidak tersebarkan dan hanya diketahui terbatas di lingkungan pejabat negara, dengan demikian dampak penyelewengan akan menjadi hal yang tidak terpantau masyarakat.

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan Politican Framework. (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments