Sabtu, Juli 31, 2021
BerandaTahun 2017 Kota Lhokseumawe Dapat 900 Sertifikat Prona
Array

Tahun 2017 Kota Lhokseumawe Dapat 900 Sertifikat Prona

Kepala BPN Kota Lhokseumawe
Kepala Badan Pertananahan Nasional (BPN) KOta Lhokseumawe Ramlan, SH, sedang melakukan peninjauan kelapangan dalam rangka mensukseskan Prona tahun 2017.

Fakta Pers – Lhokseumawe

Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe, Tahun 2017 mendapatkan jatah 900 persil sertifikat tanah dalam Program Nasional Agraria (Prona) yang bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat di Empat Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Kuota ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2016 yang hanya mendapatkan jatah 300 Persil Prona.

Kepala BPN Kota Lhokseumawe, Ramlan, SH menjelaskan, seiiring banyaknya pemohon Prona dari tahun ke tahun, pihaknya terus melakukan langkah dalam upaya memberikan informasi dan sosialisasi kepada para Kepala Desa tentang adanya Program Gratis dalam mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah serta UKM, khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

Atas dasar tersebut tahun 2017, kuota Prona untuk Kota Lhokseumawe bertambah dari tahun lalu, ” Insya Allah jika tidak ada perubahan, kita mendapatkan 900 persil Prona, ini bisa dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi PNS juga bisa mendapatkan Prona,” Ujar Ramlan baru-baru ini kepada Fakta Pers.

Lanjutnya, target Prona sebanyak 900 bidang tanah yang diberikan pemerintah pusat itu memang tidak dibagi per kecamatan dan desa, akan tetapi tergantung kemampuan masyarakat memenuhi syarat”, Ini biasanya yang menjadi kendala masyarakat kita umumnya, namun BPN sangat terbuka dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masayarakat, terutama memberikan sosialisasi kepada pada Geusyik (Kepala Desa) dalam pengurusan Prona dan jumlahnya, kami juga berharap masyarakat bisa menanyakan langsung kepada petugas BPN jika masih kurangnya informasi terhadap hal itu”, kata Ramlan.

Adapun Syarat utama yang harus dilengkapi dalam pengurusan Prona ini, meliputi, foto copi kartu tanda penduduk (KTP), foto copi kartu keluarga (KK), foto copi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT/PBB) dan foto copi atas hak dari tanah yang akan dimohonkan untuk disertifikat, ” Seluruh berkas tersebut diserahkan ke BPN dalam bentuk asli, jika sudah lengkap BPN langsung memprosesnya dengan mengeluarkan sertifikat asli, jadi legalisasi nilai aset tersebut akan bertambah, pada gilirannya juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya sertifikat” sebutnya.

Untuk tahun 2017 lanjut Ramlan, Pemerintah telah mengambil kebijakan agar Prona ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, artinya baik miskin dan kaya, tak terkecuali bagi PNS juga bisa mendapatkan program Prona,”  Namun jika ada persoalan hukum, baik perdata dan pidana, ini menjadi tanggung jawab sipemilik tanah, kita hanya memperlancar pengurusan admintrasi dalam pengeluaran sertifikat prona,” jelasnya.

Baca Juga “KEMENTERIAN AGRARIA DAN SERTIFIKASI PRONA”

Prona merupakan kegiatan legalisasi aset yang diatur dalam Kepmendagri 189/1989 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Sukses menyelsaikan sekitar 700.000 Prona Tahun 2016, di Tahun 2017 Pemerintah menargetkan sebanyak 2 Juta Prona yang bisa dimamfaatkan oleh masyarakat dalam memiliki sertifikat. (Mukhlis)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments