Kamis, Maret 4, 2021
Beranda 'AROGAN' Diduga Atas Perintah Walikota, Satpol PP Gunungsitoli Aniaya PKL
Array

‘AROGAN’ Diduga Atas Perintah Walikota, Satpol PP Gunungsitoli Aniaya PKL

pol pp

FAKTA PERS – GUNUNGSITOLI.

Walikota Gunungsitoli menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada 24 Oktober 2016 agar tanggap dan berani untuk menindak tegas masyarakat serta pedagang yang tidak taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, terkait dengan lokasi berjualan dan kedisiplinan lainya.

PicsArt_11-02-01.26.30 (4)

Istruksi Walikota Gunungsitoli ternyata dijalankan oleh para bawahannya, 28 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cipto Mangunkusumo yang berbuntut pada penganiayaan terhadap pedangang.

Akibat dari penertiban dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Gunungsitoli tersebut mendapakan reaksi keras dan kekecewaan bagi masyarakat. Pasalnya, mereka berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah instruksi dari Walikota Gunugsitoli.

PicsArt_11-02-01.26.30 (3)  PicsArt_11-02-01.26.30 (2)

Yustina Harefa (37), warga Desa Sisarahili, Kecamatan Gunungssitoli salah satu yang menjadi korban tindak kekerasan oleh oknum Satpol PP Gunungsitoli melaporkan ke Mapolres Nias dengan diantar suaminya Kristianus Telaumbanua (47), dengan nomor laporan STPLP/322/X/2016/NS dan diterima oleh Aiptu Edi Supianto tertanggal (28/10/3016).

Menanggapi insiden kekerasan tersebut, DPRD Kota Gunungsitoli berang dan langsung megadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Didalam rapat tersebut ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, S.Pd mengatakan, “rapat hari ini sudah kami sampaikan surat kepada Walikota Gunungsitoli, Lakhemizaro Zebua, untuk meminta keterangan beliau yang mewakili dan memerintahkan Satpol PP Kota Gunungsitoli ke rumah rakyat untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak,”

Selanjutnya, Herman Jaya Harefa mengatakan, “walikota dan wakil walikota Gunungsitoli memiliki semboyan bahwa Gunungsitoli ini adalah rumah kita, namun apa yang terjadi sekarang di rumah mereka? Saya menyesal mereka tidak ada disini, saya tidak sampai hati dan tidak sampai berpikir bisa sampai sejauh itu, tindakan Satpol PP ini sudah kelewat batas. Mereka telah melakukan tindakan representatif di lapangan, bagaimana mereka berani melakukan tindakan menyiksa rakyat kalau tidak ada perintah dari walikota?” ujarnya dengan Tegas.

“Saya sebagai ketua DPRD Kota Gunungsitoli akan kawal sampai tuntas. Hari ini kita mengundang mereka tetapi mereka tidak datang, saya tidak memaksa saudara walikota hadir, kenapa mereka tidak berani berhadapan di lembaga ini dengan rakyat? Pengecut,,!!!!

“Biarlah semua rakyat Kota Gunungsitoli tau, bahwa masyarakat hanya menyewa di Gunungsitoli ini, bukan rumah kalian ini rumah mereka (Pemkot Red), cerita di kampun-kampung, ceritakan mulut ke mulut,” ucapan lantang dan tegas penuh rasa kecewa Ketua DPRD terhadap pemerintah Kota Gunungsitoli saat ini.

Diakhir penyampaian tanggapan ketua DPRD Kota Gunungsitoli mengatakan, “Saya tadi barusan menelpon kepala Satpol PP Kota Gunungsitoli, katanya belum menerima surat pak, artinya Walikota Gunungsitoli tidak memberikan perintah kepada Satpol PP untuk menghadiri pertemuan hari ini,” pungkasnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Dikantor DPRD kota Gunungsitoli (01/11/2016) Selasa pukul 10:00 wib.

Dari hasil pantauan Fakta Pers, rapat dengar pendapat umum (RDPU) turut hadir, Herman Jaya Harefa, (Ketua DPRD), Yunifao Zebua (Ketua Komisi I DPRD), Tolona Lindung Gea (Anggota DPRD), Alfons Zebua (Anggota DPRD) dan masyarakat PKL (pedagang kaki lima).

Apa yang terjadi di pemerintahan kota Gunungsitoli? Setelah diguncang badai kekerasan terhadap PKL sungguh memperihatinkan, seakan-akan Pemkot tidak menghargai undangan DPRD Kota Gunungsitoli untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU). (Edward Lahagu).

Most Popular

Recent Comments