Kamis, Mei 13, 2021
BerandaAkibat Kelangkaan BBM, Sejumlah Massa Serunduk Kantor Walikota Tidore
Array

Akibat Kelangkaan BBM, Sejumlah Massa Serunduk Kantor Walikota Tidore

kelangkaan-bbm

FAKTA PERS – TIDORE KEPULAUAN.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat (Solar), selasa (06/12/16) pagi melakukan aksinya di depan Kantor Walikota Tidore. Massa yang  terdiri dari KNPI Kota Tidore, Organda Kota Tidore, Ikatan Bentor Kota Tidore, HMI dan PMII Cabang Tidore serta LMND Kota Tidore ini, mempertanyakan kepada Pemerintah terkait kelangkaan BBM jenis Premium yang secara tiba-tiba menghilang di Kota Tidore semenjak pekan terakhir.

“Ada apa dengan kelangkaan BBM secara tiba-tiba? Masyarakat bingung. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan jangan Tidur,” teriak massa aksi.

Dalam aksi tersebut, Kordinator Aksi Nurdin Safrudin, SE yang juga sebagai Ketua Organda Kota Tidore Kepulauan, menilai, Pemerintah Tikep lambat dalam mengatasi krisis BBM yang terjadi sepekan ini.

“Kenapa berulang kali selalu terjadi?  seharusnya Pemerintah dalam hal ini dinas terkait agar memiliki data yang tepat atas kebutuhan Pemaikain BBM setiap bulannya,” koar Nurdin.

“Kondisi ini harusnya menjadi perhatian serius Pemerintah dan pihak terkait agar dapat memberi jaminan atas kebutuhan BBM bagai masyarakat,” tambahnya.

Massa aksi juga beranggapan adanya pihak yang sengaja melakukan penimbunan BBM jenis premium untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan kelangkaan BBM jenis Premium tersebut.

Tak lama berorasi, massa aksi kemudian di temui pihak pemerintah yang diwakili  Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra, Saleh Yasin, Staf Ahli Walikota, Djamaluddin Badar, dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Peridagkop dan UKM, Muhammad Yasin.

Massa aksi lalu memberi tuntutan lewat pernyataan sikap berupa:

  1. Pemerintah Kota Wajib memberikan informasi kepada masyarakat apabila akan terjadi kelangkaan BBM di Kota Tidore Kepulauan;
  2. Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan control terhadap setiap pedagang Eceran agar tidak ada permainan harga, sehingga stabilitas harga bensin bisa merata;
  3. Pemerintah kota dan pihak terkait harus mengambil langkah untuk menambah HPMS yg ada di Tidore, sehingga dapat mengantisipasi kelangkaan BBM di Tidore;
  4. Pemerintah Kota Tidore dan pihak terkait harus memberikan sanksi tegas kepada oknum yang dengan sengaja menimbun BBM sebagaimana yang terdapat pada UU No 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat tentang Penimbunan barang kemudian UU No. 22 tahun 2001 tentang migas. Sanksi pidana sehubungan penimbunan BBM adalah sekurang-kurangnya 6 Tahun penjara (pasal 5 UU No.1 tahun 1953). Sementara, pasal 53 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas menyatakan setiap orang yang kedapatan melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan, dipidana 3 tahun penjara dan denda maksimal 30 miliar;

Mendengar apa yang menjadi tuntutan massa aksi tersebut, pihak pemerintah berjanji akan segera menindak lanjuti untuk segera mengatasi permasalahan kelangkaan BBM dan berjanji untuk menindak tegas terhadap oknum yang diduga menimbun BBM jenis Premium.

Selesai mendengarkan penjelasan, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertip. (ss)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments