Kamis, Juli 29, 2021
Beranda"AMPUN", Fisik Kas Rp. 4,7 Miliar Hilang, Diduga Terlibat, KPK Diminta Usut...
Array

“AMPUN”, Fisik Kas Rp. 4,7 Miliar Hilang, Diduga Terlibat, KPK Diminta Usut Bupati Palas

Terlihat massa aksi yang tergabung dalam kelompok AMPUN saat berada unjuk rasa di kantor SKPD Terpadu dan Gedung DPRD Palas, aksi masa diwarnai bakar ban bekas dan saling dorong dengan pihak pengamanan. Foto: (Robert Nainggolan/R9)

FAKTA PERS – PADANG LAWAS.

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi  Mahasiswa Penyelamat Uang Nagara (AMPUN) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Sumut, berunjuk rasa ke Kantor SKPD Terpadu dan Gedung DPRD Padang Lawas (Palas), Kamis (26/01).

Dari pantauan Fakta Pers di halaman kantor SKPD Terpadu, Sigala-gala dan halaman Gedung DPRD Palas yang beralamat di Jalan Karya Pembangunan Sibuhuan sekira pukul 14.00 Wib, selain menyampaikan orasinya dengan pengeras suara, masa sempat melakukan aksi saling dorong dengan puluhan personil Satpol-PP Sibuhuan, namun tak seorangpun dari jajaran Pemkab Palas yang menerima maupun menanggapi, sehingga masa Ampun beranjak menuju Gedung DPRD Palas.

Dihalaman Gedung DPRD Palas, massa Ampun sambil membakar ban bekas dalam menyampaikan orasinya dihadapan puluhan personil Satpol-PP dan sejumlah personil Kepolisian yang menghadang masa Ampun yang mencoba memaksa masuk ke Gedung DPRD sehingga terjadi kembali aksi saling dorong dengan aparat pengaman di Gedung Legeslatif itu.

Dalam orasinya, Ketua Ampun Wirdan Habibi Hasibuan didampingi Korlap Martua Daulay, Rasman Junaidi Hasibuan, Kordinator aksi Rahmad Pasaribu, Isnan Fazri Siregar, meminta H. Alisutan Harahap untuk mengundurkan diri dari jabatannya selaku Bupati Palas, meminta DPRD Palas untuk membentuk Pansus (Panitia Khusus) dan segera merekomendasikan Majelis Pertimbangan (TP/TGR) dan menuntut bendahara sekertariat daerah yang diduga telah menghilangkan fisik kas sebesar Rp. 4.718.262.753.00,

Mereka juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia turun ke Kab. Palas guna melakukan penyidikan terhadap saudara Zainuddin Hasibuan selaku bendahara pengeluaran sekertariat daerah Palas, karena kuat dugaan ada keterlibatan Bupati Palas, H. Alisutan Harahap sehingga tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK RI untuk menyelesaikan kerugian daerah.

“Bupati Palas, H. Alisutan Harahap telah gagal dan tidak sanggup mengemban amanah, faktanya, sudah 10 tahun Kab. Palas mekar, masyarakat masih dihadapkan dengan masalah pengangguran dan kemiskinan, tentu hal ini disinyalir karena peranan pemerintah yang korup, dugaan praktek pungli dan dugaan penggunaan anggaran yang fiktif tentu hal ini sudah bukan rahasia lagi”.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan BPK RI yang kami peroleh, bahwa adanya ketekoran kas pada sekertariat daerah sebesar Rp.4.718.262.753,00,- BPK RI pun telah merekomendasikan Bupati Palas untuk segera menuntaskan kerugian keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Bupati Palas tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI”.

“Penilaian disclaimer sejak tahun 2009-2013 menjadi nilai negatif dalam jajaran pemerintah daerah Kab Palas, kondisi yang sudah berjalan selama 4 tahun tersebut menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah daerah Palas, namun seolah ketekoran kas tersebut ditutup rapat oleh PemKab Palas dan dari mata hukum”

“Hal ini mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat Palas, dimana uang daerah yang seyogyanya bisa diperuntukkan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan lain-lain sehingga berdampak signifikan bagi kehidupan rakyat, akan tetapi dengan serakahnya oknum birokrasi yang diduga ingin memperkaya diri sendiri memilih menggunakan dana daerah tersebut kepada hal hal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan”.

“Ketekoran kas yang terjadi pada posisi keuangan daerah Palas seharusnya bisa dikejar oleh pemerintah melalui Bupati Palas bersama Tim Majelis Perimbangan TP/TGR Daerah yang sudah memiliki kekuatan hukum, namun dengan sikap Bupati yang bukan lagi mementingkan kepentingan rakyat mencoba untuk menutupi ketekoran kas tersebut dan membiarkan kerugian daerah terbenam begitu saja”.

“Yang paling ironis bahwa penilaian BPK RI terhadap keuangan daerah Palas Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2014 diduga merupakan opini yang dibeli oleh pemerintah untuk menutupi ketidak mampuannya pemerintah yang dipimpin oleh H. Alisutan Harahap dalam mengelola keuangan daerah”.

Wakil Ketua DPRD Palas, H. Irsan B Harahap menemui dan mengajak masuk ke ruang rapat Paripurna, kepada masa Ampun dia mengatakan,”Ini tugas kami yang akan kami teruskan ke pimpinan DPRD Palas”.

“Mungkin, tambah H. Irsan, DPRD Palas akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Sekdakab Palas, selaku TPAD/TP TGR Pemkab Palas, memang sepengetahuan kami di DPRD Palas, sejak dirumuskan ya APBD Palas, mulai tahun 2014 hingga 2016 dalam perjalanan anggarannya, ada hal-hal yang tidak beres, seperti yang adik-adik sampaikan hari ini”.

“Tetapi ini adalah tugas-tugas yudikatif untuk menindak lanjuti laporan-laporan tersebut, perkembangan dari penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa hari ini akan dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD Palas dan pimpinan komisi A”, ungkap wakil ketua DPRD Palas, H Irsan B Harahap.

(Robert Nainggolan/R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments