Sabtu, Juli 31, 2021
BerandaKetua KWATAK: Soal Pengusiran Wartawan Saat Liputan, Bisa Dilaporkan Secara Hukum
Array

Ketua KWATAK: Soal Pengusiran Wartawan Saat Liputan, Bisa Dilaporkan Secara Hukum


FAKTA PERS – TIDORE.
Ketua Komunitas Wartawan Kota Tidore Kepulauan (KWATAK) Mardianto Musa Altaran mengancam akan melaporkan pihak pengusiran terhadap wartawan liputan tidore saat menjalani peliputan di Pengadilan Negeri Soasio Tidore pada, Senin(23/1).

BACA JUGA “Diduga Tak Paham Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Oknum Petugas Pengadilan Negeri Soasio Tidore Larang Wartawan Liputan”

Hal tersebut disampaikan olehnya kepada sejumlah awak media di halaman kantor Walikota Tidore, Senin (30/1).Dikatakannya, apabilah kepala Pengadilan Negeri  Soasio Tidore, Martha Maitimu tidak meminta maaf secara terbuka kepada wartawan atas pengusiran yang dilakukan oleh petugasnya beberapa waktu lalu, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melaporkan tindakan tersebut secara hukum.

“Sejauh ini belum ada respon oleh hakim terkait petugas pengusiran terhadap wartawan. Ini dapat dianggap bahwa Kepala PN tidak memahami UU Pers No 40 Tahun 1999. Apabila tidak minta maaf secara terbuka, maka kita bisa laporkan secara hukum sehingga tidak terjadi lagi tindakan-tindakan yang dapat mencegah kegiatan Pers di PN Soasio,” tegas Anto sapaan akrab Mardianto.

Anto melanjutkan, terkait dengan sikap petugas pengadilan yang mengusir Wartawan saat peliputan tersebut, itu artinya pengadilan tidak siap dalam menempatkan seorang petugasnya di depan. Jadi, adanya pengusiran wartawan pada saat peliputan harus disikapi secara benar oleh hakim atau pimpinan PN Soasio. Bahkan, Saya juga mendapatkan laporan dari teman-teman wartawan, bahwa ketika wartawan mengambil gambar saat sidang itu harus lewat izin dari hakim.

“Sejauh ini regulasi yang mengatur tentang etika pengambilan gambar itu belum diketahui oleh pers, kita sudah mengkaji dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 maupun Undang-undang lain tidak demikian. selain mengandung Porno Grafi atau secara etika tidak bisa ditampilkan karena dapat mengganggu stabilitas sosial secara umum, tapi kalau sidang secara terbuka kemudian dilarang mengambil gambar dan dilarang meliput, bahkan mengusir wartawan itu saya minta agar ini menjadi perhatian serius lembaga pengkaji mutu regulasi pekerja Hakim PN Tidore,” Katanya.

(ss)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments