Rabu, Juni 16, 2021
BerandaTerkait Sengketa Lahan Adat Dengan PT SSL & PT RSL, Proses Hukum...
Array

Terkait Sengketa Lahan Adat Dengan PT SSL & PT RSL, Proses Hukum Lamban, Masyarakat Palas Belum Mendapat Keadilan

Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Harahap di lapangan Kantor SKPD Terpadu saat menemui aksi unjuk rasa masyarakat 6 kecamatan menuntut keadilan.

FAKTA PERS – PADANG LAWAS.
Konflik sengketa lahan petani dengan PT SSL (Sumatera Silva Lestari) PT SRL (Sumatera Riang Lestari) di kabupaten Padang Lawas sudah kerap terjadi, hingga Pemerintahan daerah setempat terkesan melakukan pembiaran dengan memberikan janji-janji manis terhadap petani, namun sejatinya perusahaan tersebut terus melakukan pengerusakan terhadap tanaman petani di Kab. Padang Lawas.
Sekitar bulan Oktober – November 2016 lalu, petani yang tergabung dari 6 kecamatan yakni Kecamatan Barumun, Lubuk Barumun, Aeknabara Barumun, Barumun Tengah, Huristak dan Kecamatan Sosa yang diklem sebagai tanah adat seluas ±1.000Ha dimana sebahagian besar lahan tersebut ditanami kelapa sawit telah dirusak menggunakan alat berat jenis eskavator dan berlanjut kepada penanaman kembali oleh PT SSL.
Tak tahan tanaman sawitnya  dirusak alat berat perusahaan, warga yang dirusak tanamannya telah melaporkan perusakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada kepolisian resort tapanuli selatan meminta pihak kepolisian agar menghentikan kegiatan perusakan tanaman warga tersebut.
Kendati kegiatan pengerusakan tanaman warga berhenti, Selasa (29/11/16) lalu, ribuan masyarakat yang tergabung dari 6 kecamatan berunjuk rasa di Kantor SKPD Terpadu Sigala-gala meminta sikap tegas Pemkab Palas untuk dapat segera menangani persoalan ini.
H. Ali Sutan Harahap (TSO) Bupati Palas menerima tuntutan ribuan warga dan menyatakan, siap mendampingi dan akan merekomendasikan pencabutan Izin PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL),  “Sepanjang kewenangan saya, saya siap mendampingi dan mengeluarkan surat rekomendasinya,”.tegasnya.
Bupati Palas didampingi Wabub Palas drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu CHt, Asisten I Gunung Tua Hamonangan Daulay, Kapolsek Barumun AKP Sammailun Pulungan saat berdialog dengan 14 orang utusan pengunjuk rasa dari 6 kecamatan, Koordinator pengunjuk rasa Erwin Hamonangan Pane, Haris Simbolon, Risman Hasibuan, dan Mardan Hanafi serta perwakilan warga lainnya
Dalam dialog tersebut Bupati Palas menjelaskan, Tuntutan warga merupakan kewenangan provinsi, namun walaupun demikian pemda siap mendampingi warga. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dilakukan pengkajian dan dimusyawarahkan bersama, baik dengan tokoh masyarakat, DPRD dan Muspida serta pihak kehutanan Provsu.
Dialog menghasilkan beberapa kesepakatan yakni, Pemkab Palas akan segera menyurati kehutanan Provsu dan mengundang pihak Muspida serta pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi tuntutan warga.
Pemda Palas akan mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin operasi PT. SSL dan SRL, dan sepakat bersama-bersama untuk melakukan pendataan kembali tanah yang bersengketa serta menghentikan sementara kegiatan perusahaan yang di sampaikan langsung Bupati Palas diruangannya ke pihak PT SSL melalui celulernya di hadapan 14 orang utusan pengunjuk rasa.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Palas, Risman Hasibuan didampingi Wasekjend, Zainal Hasibuan dan Ketua Lidik Krimsus, Dorlansyah Hasibuan, Selasa (10/1/17) kepada Fakta Pers.com mengungkapkan.
“Tapi, setelah kami aksi ke Kantor Bupati Palas terkait masalah ini pada tanggal 29 nopember 2016, yang langsung diterima oleh Bapak Bupati Palas, H. Ali Sutan Harahap, saat itu beliau berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil pihak terkait untuk duduk bersama, agar menyelesaikan persoalan ini secepatnya,”
“Bukannya bentuk penyelesaian secepatnya atas masalah yang terjadi oleh pihak Pemkab Palas, malahan seorang petani bernama Muhammad Nasir Hasibuan warga Desa Paran Julu Kecamatan Aeknabara Barumun, yang sebelumnya telah melaporkan dugaan perusakan tanaman sawit miliknya yang di duga dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pihak penegak hukum, kini keberadaan petaninya yang ditahan di Mapoldasu atas dugaan penganiayaan terhadap karyawan perusahaan,”
“Tentulah prosesi hukum seperti ini yang membuat kami sangat  kecewa dengan sikap Pemkab Palas yang terkesan  lamban dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi petani. Karena lambannya penyelesaian masalah ini di tingkat kabupaten, sehingga kami membawa persoalan ini ke tingkat pusat di Jakarta, agar bisa cepat penanganannya,” tegasnya.Dikatakan Risman, di tingkat pusat, pihaknya sudah beraudiensi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mindo Sianipar, terkait konflik agraria ini. “Dari hasil audiensi tersebut, DPR RI akan segera menjadwalkan pertemuan RDP dengan pihak terkait termasuk menghadirkan Pemkab Palas dan pihak perusahaan,” ujarnya.

“Kepada masyarakat petani dan masyarakat adat di 6 kecamatan, kami menghimbau agar tetap menjaga kondusifitas dan jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengambil kesempatan dari permasalahan ini. Kepada Pemkab Palas kami kembali mendesak agar dapat bergandeng tangan dengan masyarakat ada,” imbuhnya.

“Diminta kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo, agar mendengar jeritan hati masyarakat adat Kabupaten Palas dan kepada Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kami minta sikap tegas Bapak, agar jajaran Poldasu dapat bersikap netral dalam persoalan konflik agraria ini,” pinta Risman. (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments