oleh

Walikota Tidore dan Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Tandatangani MoU TP4D Tentang Hukum

-Daerah-221 views

FATA PERS – TIDORE.

Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH dan Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Yudi Sufriyadi, SH menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorendum of Understanding (MoU) Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota, Selasa (17/1). Penandatanganan MoU tersebut, disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Deden Ricki Hayatul Firman, SH. MH.

Selesai Penandatanganan MoU,  dilanjutkan dengan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Walikota Tidore,  Ali Ibrahim mengatakan, sangat senang mendengarkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengawal pembangunan di daerah, agar berjalan dengan lancar dan baik sehingga masyarakat yang menjadi sasaran dari pembangunan itu dapat menikmati dan kemudian diminimalisir terjadinya penyimpangan.

“Kami memberikan dukungan dengan kehadiran Tim TP4D, karena tujuannya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah, selain itu juga mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian daerah,” ujar Walikota.

Dikatakan Walikota, kegiatan pada hari ini merupakan bagian penting dari komitmen bersama antara jajaran kejaksaan dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan.

“Tentunya, dengan harapan ke depan pembangunan di kota ini, bisa maksimal dalam upaya mencegah tindakan penyimpangan dan korupsi, melalui pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal dan bersama–sama melakukan monitoring, evaluasi serta pecegahan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup,” katanya.

Lanjut Walikota, Diharapkan setelah sosialisasi tentang TP4D dan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini, aparat pemerintahan akan bekerja lebih tenang, lebih semangat dan pada akhirnya masyarakat yang akan menikmati hasilnya.

Sementara itu, Kajati Maluku Utara, Deden Ricki Hayatul Firman mengatakan, “pembentukan TP4D ini merupakan tindak lanjut dari pada pidato bapak Presiden pada tanggal 22 Juli 2015, dimana bapak Presiden saat itu menghadiri Hari Bhakti Adiyaksa di Kejaksaan Agung, menekankan agar penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan”.

Dasar pembentukannya adalah nawa cipta presiden 2014-2019, kemudian keputusan Jaksa Agung RI No: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, Intruksi Jaksa Agung RI No: INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

(ss)

Komentar

News Feed