Kamis, Februari 25, 2021
Beranda Kejaksaan Gunungsitoli Perlu Mendalami Laporan LSM Paksa Rakyat Nias
Array

Kejaksaan Gunungsitoli Perlu Mendalami Laporan LSM Paksa Rakyat Nias

FAKTA PERS – KEPULAUAN NIAS.

Merasa kesulitan menangani laporan LSM Paksa Rakyat Nias dengan Nomor 15.021.PAKSA.0010.01.2017 tertanggal 23 Januari 2017 terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan daerah pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Fadoro Hilimb6w6 – Sisobahili, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Selasa 07/02/2017.

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melalui Kasipidsus Yus Iman Harefa, SH. MH kepada Kabar Hukum.Com saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Jalan Soekarno, Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli, Senin (6/2), mengatakan, “Hal ini sulit bagi kita memroses laporan tersebut lantaran pihak kita belum menemukan adanya kerugian negara. Toh fisiknya sudah selesai, meski indikasi perbuatan melawan hukum ada karena dikerjakan di wilayah Kabupaten Nias.” ujarnya.

Selanjutnya, Iman Harefa(Kasipisus) menambahkan bahwa, minggu lalu pihaknya telah melakukan konsultasi di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya tetap sama, BPKP juga tidak mampu menyimpulkan adanya kerugian negara. Laporan ini kemungkinan tidak dapat kita teruskan, artinya kita butuh mendalami kasus ini, dan butuh beberapa referensi terkait kasus tersebut.

Iman Harefa menambahkan,  agar baiknya kasus tersebut menunggu audit dari BPK, kalau boleh itu dikawal, namun, jika ada pihak yang kurang puas, laporan bisa diteruskan ke tingkat lebih atas mumpung pihaknya masih belum memproses dan mendalami kasus tersebut. Ujarnya sambil mengakhiri pembicaraan.

Untuk diketahui, pada tanggal 23 Januari 2017 LSM Pusat Anti Korupsi dan Suap (PAKSA) Rakyat Nias telah melaporkan Ampelius Nazara, ST selaku Kepala Dinas PU Kota Gunungsitoli, Yosafati Zebua selaku Kabid Bina Marga, Orysvan N.D. Zebua, ST selaku PPK, Direksi Teknis Pekerjaan, Direksi Lapangan, dan Naek Nababan selaku Wadir IV CV. Alanta Mandiri (Rekanan).

Di waktu yang berbeda tanggal yang sama media Fakta Pers mewawancarai Helpianus Gea S.Pd, Sekretaris Eksekutif LSM Paksa Rakyat Nias mengatakan, bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah melewati tapal batas atau titik perbatasan antara wilayah hukum Kota Gunungsitoli dan wilayah hukum Kabupaten Nias.

LSM Paksa memperkirakan bahwa nilai pekerjaan yang dikerjakan di wilayah hukum Kota Gunungsitoli hanya kurang dari 400 juta rupiah sedangkan kelebihannya kurang lebih 600 juta rupiah yang dikerjakan di wilayah hukum Kabupaten Nias merupakan kerugian daerah Kota Gunungsitoli.

Dari hasil pantauan media Fakta Pers, kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan daerah Kota Gunungsitoli atas paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Fadoro Hilimb6w6-sisobahili Kec. Gunungsitoli Alo’oa yang menelan biaya Rp. 996.387.000,- dari APBD Kota Gunungsitoli.

(Edward Lahagu)

Most Popular

Recent Comments