Kamis, Mei 13, 2021
BerandaLingkaran Setan Dugaan Pungli Dana Desa di Palas Mulai Terkuak, Para Pejabat...
Array

Lingkaran Setan Dugaan Pungli Dana Desa di Palas Mulai Terkuak, Para Pejabat Terancam Bui Berjama’ah

 

FAKTAPERS. PADANG LAWAS.

Modus operandi oknum instansi dalam menguras bantuan Dana Desa (DD) yang hakikatnya untuk mempercepat pembangunan di desa, dan dikelola Kepala Desa (Kepdes) se- Kabupaten Padang Lawas (Kab Palas) Tahun Anggaran (TA) 2016 mulai Terkuak.

Hal ini dapat berjalan mulus disinyalir dengan adanya kerjasama atau persekongkolan antar instansi maupun lembaga sehingga DD TA 2016 yang diharapkan mempercepat ekonomi dan pembangunan di desa sesuai amanah Presiden RI Joko Widodo malah menjadi bahan untuk diselewengkan demi kepentingan pribadi maupun golongan.

Salah satu Kades (red), kepada Fakta Pers mengungkapkan, beban dari Kades sebenarnya sudah diluar batas kemampuan tentu hal ini berimbas pada kuantitas dan kualitas barang/jasa yang di belanjakan dari DD.

“Ada banyak pengeluaran Dana Desa yang tidak ditampung dalam APBDes, misalnya kepada oknum wartawan, LSM, aparat penegak hukum, yang mengatasnamakan Asosiasi, proposal, dan macamlah, bimtek ini itu lagi,” ungkapnya.

Untuk satu kali bimtek pihaknya membayarkan biaya sebesar Rp. 4,5 juta ditambah biaya akomodasi perjalanan dinas untuk mengikuti bimtek ke Medan Rp. 1 juta untuk 2 orang peserta masing-masing desa dimana bimtek tersebut di ikutinya sebanyak 6 kali ke Medan.

“Sebenarnya biaya untuk bimtek ke Medan sudah di anggarkan di APBDes 2016, namun hanya untuk 2 kali bimtek, sedangkan untuk yang 4 lagi terpaksa harus kebijakan merombaknya di RAPBDes,” terangnya.

Saat ditanyai apakah bimtek merupakan suatu keharusan, Kepdes mengatakan, “Sebenarnya kami hanya mendapat pemberitahuan melalui SMS dari ketua DPC APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa) Palas yang mengatakan petunjuk dari Plt. Kaban Pemmas/Pemdes agar menginformasikan kepada seluruh camat se-Palas, agar kepada seluruh kepala desa di wilayah masing-masing kecamatan mengikuti bimtek, kira-kira isinya demikian pak,” lanjutnya.

Ditambah lagi tentang adanya issu dugaan pungli terhadap Kades se-Padang Lawas yang diduga dipromotori ketua DPC APDESI ditiap desa melalui tiap Kasipem setiap kecamatan sebesar Rp. 10 juta untuk DD Tahap I, dan Rp. 5 dan ditambah Rp. 10 juta water boom untuk DD Tahap II, dimana informasi yang di peroleh pungli yang mengatas namakan Asosiasi tersebut kegunaannya untuk pengamanan Kades supaya tidak bermasalah dengan penegak hukum.

Informasi ini hampir bergulir disetiap kecamatan di Palas, rumor yang beredar, pihak kecamatan membuat kutipan sebesar 3 persen dari DD yang dikordinir Kasi Pemerintahan. Ini pertama kali berhembus dari Kecamatan Ulu Barumun, namun jika dilihat dari bangunan fisik DD 2016 Kabupaten Palas, sangat mungkin Kades mampu menutupi pengeluaran yang seperti lingkaran setan tersebut.

Salah satu Kades (red) lain saat ditanyai mengenai hal dugaan pungli tersebut, kepada Fakta Pers mengakui pengutipan tersebut dimotori oleh Ketua APDESI Palas terhadap ketua APDESI Kecamatan, agar para Kades mempersiapkan dana. “Yang jelas sampai saat ini saya belum bisa memastikan apakah itu akan saya bayarkan atau tidak, tapi kalau mereka (para kades) membayarkan, yang tentu saya juga ikut membayarkan. Andai kata saya bayarkan yang diminta pihak APDESI tentang pungutan yang 15 juta itu, kalau ada penyidikan tentang itu, siapa yang bertanggung jawab.” katanya.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Barumun Sopwin Daulay yang dikonfirmasi Fakta Pers, Rabu (9/2) membantah sudah melakukan pungutan kepada kepada Kades sebesar Rp. 10 juta untuk DD Tahap I, dan Rp. 5 Juta untuk DD Tahap II, ditambah Rp. 10 juta untuk water, seperti yang informasi yang diperoleh wartawan.

Anehnya, pada saat wawancara dengan Sopwin Daulay, dia mendapat telepon dari nomor yang mengaku dari Kades yang diduga merupakan oknum pengurus APDESI meminta kepada Sopwin untuk melakukan pengutipan. Pada saat itu, Sopwin menolak permintaan tersebut, dengan alasan Kades tidak mau.

Sebelumnya Sekjen APDESI saat ditemui Fakta Pers di kediamannya malah kembali menanyakan kepada wartawan, “Yang menduga siapa dan tunjukkan sumbernya agar kita tindak lanjuti, apakah info itu benar atau tidak, kalau ada data yang akurat agar kita tindaklanjuti, jadi bagaimana kita menganalisa hal itu, bukti tidak ada, jadi kalau kita mau menganalisa, saksinya siapa, kebenarannya bagaimana?” katanya.

Tambahnya, “Memang saya ada mendengar tentang hal itu, kalau kita mau membenahi Padang Lawas, kalau memang ada sumber walau dirahasiakan, tetapi memang terbukti agar bisa ditindak lanjuti, misalnya di kecamatan mana, kalau memang sudah ada publikasi silahkan laporkan saja, kalau memang ada rekaman itu artinya sudah pasti. Menurut saya sumber ini harus di analisa, mungkin dari barisan sakit hati atas kades yang kalah, jadi ada segi politik didalamnya.” terang Sekjen.

Sementara Ketua DPC APDESI Palas yang juga Kades Arseh Simatorkis belum berhasil ditemui, saat di hubungi melalui selulernya juga tidak menjawab, sedangkan saat ditemui di kediamannya, Ibu Ketua PKK Desa Arseh Simatorkis, Barumun selalu mengatakan sedang pergi keluar, bahkan saat di minta nomor yang bisa dihubungi juga tidak ada. (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments